Jokowi Resmikan Holding BUMN Pertahanan Defend ID

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 20 April 2022
Jokowi Resmikan Holding BUMN Pertahanan Defend ID

Peresmian Holding Industri Pertahanan.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo meluncurkan dan meresmikan holding BUMN industri pertahanan yang bernama Defence Industry Indonesia atau disingkat Defend ID di Surabaya, Jawa Timur, Rabu, 20 April 2022

Pembentukan Defend ID diklaim sejalan dengan kebutuhan Indonesia dalam upaya membangun kemandirian industri pertahanan yang bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri dan siap memasuki pasar luar negeri.

"Kita memang harus segera membangung kemandirian industri pertahanan, mendorong industri pertahanan dalam negeri agar sepenuhnya siap memasuki era persaingan baru," ujar Jokowi.

Baca Juga:

Jokowi Minta Kasus Korupsi Minyak Goreng Diungkap Tuntas

Ia berharap, Holding BUMN Pertahanan mampu memenuhi kebutuhan pokok untuk menjaga kedaulatan negara kita, kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam mewujudkan kemandirian industri pertahanan, kata ia, tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri maupun parsial, melainkan secara bersama-sama, salah satunya melalui pembentukan Defend ID sebagai holding BUMN industri pertahanan.

"Kita harus perkuat industrinya, kita juga harus bangun ekosistemnya agar tumbuh dan berkembang semakin maju," ujar dia.

Secara khusus dia mengapresiasi Defend ID yang digawangi oleh PT LEN Industri sebagai induk holding bersama empat BUMN industri pertahanan lainnya yakni PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, dan PT Dahana.

"Defend ID sudah lama ini saya tunggu-tunggu dan saya kejar-kejar terus agar BUMN industri pertahanan kita jauh lebih terkonsolidasi, ekosistemnya semakin kuat, mampu bersaing secara sehat dan menguntungkan," katanya.

Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, melaporkan, selain peluncuran Defend ID, acara itu juga menandai kontrak kerja sama antara holding BUMN tersebut dengan kementerian pertahanan berupa:

Kontrak pengadaan 13 unit radar pertahanan Ground Control Intercept (GCI) dan pendukungnya antara PT LEN Industri dan Kementerian Pertahanan. Kontrak pengadaan amunisi kaliber kecil antara PT Pindad dengan Kementerian Pertahanan.

Kontrak MRO modelisasi 12 unit pesawat C-130 Hercules antara PT Dirgantara Indonesia dengan Kementerian Pertahanan. Kesepakatan MRO dan peningkatan kemampuan serta modernisasi 41 kapal perang TNI AL antara PT PAL Indonesia dengan Kementerian Pertahanan.

Lalu, Head of Agreement Teknologi Elektronika Pertahanan antara PT LEN Industri dengan Thales International SAS dari Prancis. Nota kesepahaman untuk produksi bersama produk kendaraan serbu amfibi antara PT Pindad dengan FNSS Savunma Sistemleri dari Turki.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut peluncuran Defend ID merupakan komitmen Presiden dalam membangun kemandirian pertahanan nasional.

"Kita harus menindaklanjuti arahan Presiden agar Defend ID benar-benar menjadi penggerak dalam mewujudkan ketahanan pertahanan nasional," ujar Erick.

Erick mendorong PT Len Industri (Persero) sebagai induk holding mampu mengorganisir transformasi anggota holding industri pertahanan guna mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance dan membangun keselarasan antaranggota holding di sektor keuangan, pemasaran, operasional, hingga portofolio manajemen.

"Holding industri pertahanan harus mampu memperkuat ekosistem pertahanan nasional, tak hanya dengan anggota holding, melainkan juga kerja sama dengan BUMN lain dan juga TNI," ucap Erick.

Erick meminta holding industri pertahanan yang beranggotakan PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, PT Pindad, dan PT Dahana, mulai menyiapkan langkah strategis.

Ia menginginkan pembentukan holding mampu meminimalisir terjadinya tumpang tindih fokus bisnis masing-masing anggota holding.

"Sebagai induk holding, Len memiliki peran besar dalam merealisasikan integrasi dengan tiga matra TNI, baik darat, laut, maupun udara," ungkap Erick.

Dalam kesempatan tersebut, Erick juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU dengan Menteri Pertahanan Prabowo tentang komitmen meningkatkan nilai TKDN hingga 50 persen.

"Komitmen TKDN ini menjadi keharusan bagi setiap anggota holding. Ini menjadi langkah konkret dalam membangun kemandirian industri pertahanan kita ke depan," kata Erick. (Knu)

Baca Juga:

Jokowi Yakin Penerbangan di Bandara Sumenep Bakal Penuh saat Mudik Lebaran

#Holding BUMN #BUMN #Jokowi
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Sri Mulyani Ngadu ke Jokowi setelah Dicopot Prabowo dari Jabatan Menteri Keuangan
Video tersebut merupakan momen ketika Sri Mulyani bersilaturahmi ke rumah Jokowi pada saat Lebaran 2025.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Sri Mulyani Ngadu ke Jokowi setelah Dicopot Prabowo dari Jabatan Menteri Keuangan
Indonesia
Pemerintah Disebut Langgar Putusan MK, Tetap Lantik Wamen sebagai Komisaris BUMN
Sepertinya pemerintah malah sengaja menyalahartikan waktu 2 tahun yang diberikan seperti aji mumpung.
Dwi Astarini - Rabu, 17 September 2025
Pemerintah Disebut Langgar Putusan MK, Tetap Lantik Wamen sebagai Komisaris BUMN
Indonesia
Jokowi tak Hadir di Sidang Gugatan Ijazah, Penggugat Minta Ganti Hakim
Jokowi tak hadir di sidang gugatan CLS yang berlangsung di PN Solo, Selasa (16/9). Pihak penguggat pun meminta agar hakim diganti.
Soffi Amira - Selasa, 16 September 2025
Jokowi tak Hadir di Sidang Gugatan Ijazah, Penggugat Minta Ganti Hakim
Indonesia
Joao Angelo Buka Peluang Batal Mundur dari Jabatan Dirut BUMN Agrinas Pangan
RUPS PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) rencananya bakal digelar pada 20 September 2025 mendatang.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
Joao Angelo Buka Peluang Batal Mundur dari Jabatan Dirut BUMN Agrinas Pangan
Indonesia
Ijazah Gibran Digugat Rp 125 Triliun, Jokowi: Nanti Sampai Kelulusan Jan Ethes Ikut Dipermasalahkan
Ia akan melayani adanya gugatan tersebut.
Dwi Astarini - Sabtu, 13 September 2025
Ijazah Gibran Digugat Rp 125 Triliun, Jokowi: Nanti Sampai Kelulusan Jan Ethes Ikut Dipermasalahkan
Indonesia
Menkeu: Penyaluran Rp 200 T ke 5 Bank BUMN untuk Genjot Kredit Rakyat
Uang negara tersebut wajib digunakan untuk mendukung pertumbuhan sektor riil, khususnya untuk menggenjot kredit rakyat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 13 September 2025
Menkeu: Penyaluran Rp 200 T ke 5 Bank BUMN untuk Genjot Kredit Rakyat
Indonesia
Budi Arie Hingga Sri Mulyani Kena Reshuffle, Jokowi Sebut itu Hak Prerogatif Prabowo
Jokowi mengatakan pergantian Menkeu Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi merupakan hal bagus.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
Budi Arie Hingga Sri Mulyani Kena Reshuffle, Jokowi Sebut itu Hak Prerogatif Prabowo
Indonesia
Ingin Fokus Bisnis Migas, Pertamina Bakal Gabungkan Pelita Air ke Garuda Indonesia
ni usaha di luar inti bisnis Pertamina akan dilepas atau digabungkan dengan perusahaan sejenis sesuai dengan roadmap yang dikendalikan Danantara.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 12 September 2025
Ingin Fokus Bisnis Migas, Pertamina Bakal Gabungkan Pelita Air ke Garuda Indonesia
Indonesia
Polemik UU Perampasan Aset, Jokowi: Saya Sudah 3 Kali Ajukan ke DPR
Jokowi menanggapi polemik UU Perampasan Aset. Ia mengatakan, bahwa sudah tiga kali mengajukan ke DPR saat masih menjabat sebagai Presiden RI.
Soffi Amira - Jumat, 12 September 2025
Polemik UU Perampasan Aset, Jokowi: Saya Sudah 3 Kali Ajukan ke DPR
Indonesia
Penggugat Ijazah Palsu Jokowi Ajukan Gugatan Baru, Kuasa Hukum: CLS Hanya Bisa Ditujukan kepada Penyelenggara
Penggugat ijazah palsu Jokowi kini mengajukan gugatan baru. Kuasa Hukum Jokowi mengatakan, bahwa gugatan CLS hanya bisa ditujukan kepada penyelenggara.
Soffi Amira - Kamis, 11 September 2025
Penggugat Ijazah Palsu Jokowi Ajukan Gugatan Baru, Kuasa Hukum: CLS Hanya Bisa Ditujukan kepada Penyelenggara
Bagikan