Jelang Rakernas, PDIP Bahas Isu Kedaulatan Pangan

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 19 September 2023
Jelang Rakernas, PDIP Bahas Isu Kedaulatan Pangan

PDI Perjuangan (PDIP) gelar diskusi bertema Inovasi Teknologi dan Kebijakan Politik-Ekonomi Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan yang dilaksanakan di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Selasa (19/9). (F

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Jelang pelaksanaan rapat kerja nasional (Rakernas), PDI Perjuangan (PDIP) melaksanakan diskusi bertema Inovasi Teknologi dan Kebijakan Politik-Ekonomi Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan yang dilaksanakan di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Selasa (19/9).

Diskusi bertema pangan itu menjadi rangkaian prarakernas IV PDIP yang akan dilaksanakan pada akhir September 2023.

Baca Juga:

PDIP Hormati Keputusan Demokrat Dukung Prabowo

Peneliti dan Ahli Teknologi Budidaya Kedelai Ali Zum, serta tiga guru besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Bayu Khrisnamurt, Dwi Andreas Santoso, dan Aris Purwanto hadir dalam diskusi.

Ali Zum dalam diskusi membahas tentang sebuah negara bisa dikatakan maju apabila bangsa tersebut punya nasionalisme tinggi demi menciptakan kedaulatan pangan.

"Negara yang maju adalah negara yang punya nasionalisme tinggi. Pangan itu bukti nasionalisme, karena pangan adalah garda terdepan dari kedaulatan suatu bangsa," kata Ali Zum.

Pria bergelar profesor itu menyebut kedaulatan pangan sebenarnya menjadi wujud dari sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sishankamrata.

Menurutnya, Indonesia menjadi negara yang mampu mewujudkan kedaulatan pangan karena sektor pertanian ada seluruh daerah di Indonesia.

"Di situ lah sishankamrata itu terbukti di dalam pangan Indonesia, karena rakyat bisa memproduksi pangan. Hampir di semua daerah bisa di sektor pertanian," lanjut Ali Zum.

Baca Juga:

PDIP Ungkap AHY dan Ridwan Kamil Tak Lagi Masuk Radar Cawapres Ganjar

Namun, ia merasa prihatin praktik di lapangan belakangan ini masih menunjukkan Indonesia belum selesai mewujudkan kedaulatan pangan.

Ali Zum kemudian mencontohkan tentang masih kurangnya perhatian negara di sektor pertanian kedelai dengan tidak membuat kebijakan tepat di sektor tersebut.

"Mulai dari impor sampai birokrasinya, menutup pangsa pasar dari berbagai petani lokal di Indonesia. Kedelai sebagus ini, saya tawarkan kepada pengrajin, ditawarkan, kalau boleh Rp 9 ribu. Apa enggak rugi sebagai petani lokal dengan kedelai impor," katanya.

Menurut dia, Indonesia harus cepat mewujudkan kedaulatan pangan dengan adanya potensi krisis makanan pada 2025.

"Ini ancaman pangan, krisis 2025 bahwa saya meyakini pada 2025 ini akan terjadi gejolak dunia, karena sudah dimulai sebelum perang Rusia-Ukraina. Ini yang menyebabkan matinya distribusi pangan dan logistik pupuk," ujar Ali Zum. (Pon)

Baca Juga:

Datangi Nias, Sekjen PDIP Gelar Konsolidasi 3 Pilar Partai

#PDIP #Rakernas PDIP #Diskusi #Kedaulatan Pangan #Ketahanan Pangan
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu, Eks Anggota DPRD Gorontalo yang Mau Rampok Uang Negara
PDIP resmi memecat Wahyudin Moridu, eks anggota DPRD Gorontalo yang ingin merampok uang negara agar miskin.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu, Eks Anggota DPRD Gorontalo yang Mau Rampok Uang Negara
Indonesia
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Wahyudin Moridu dipecat oleh PDIP imbas ucapannya yang viral di media sosial. Ia mengatakan, bahwa ingin merampok uang negara.
Soffi Amira - Sabtu, 20 September 2025
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Indonesia
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
PDIP tidak akan menoleransi perbuatan Wahyudin yang melukai hati rakyat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 20 September 2025
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
Indonesia
Indonesia Segera Miliki Kilang Terbesar, Bakal Wujudkan Ketahanan Energi Presiden Prabowo
Penyelesaian proyek RDMP Balikpapan adalah bagian penting dari upaya Pertamina untuk mewujudkan Astacita Presiden Prabowo Subianto, khususnya soal ketahanan energi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 12 September 2025
Indonesia Segera Miliki Kilang Terbesar, Bakal Wujudkan Ketahanan Energi Presiden Prabowo
Indonesia
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Pareira menjelaskan bahwa proses pengesahan ini berjalan cepat karena PDIP telah mendaftar secara daring
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Indonesia
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Budi Gunawan terkena reshuffle dari posisinya sebagai Menko Polkam. Ketua DPP PDIP, Aria Bima menegaskan, bahwa perombakan itu merupakan hak prerogatif Prabowo.
Soffi Amira - Selasa, 09 September 2025
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Indonesia
Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Dr. Arif Budimanta, yang saat ini menjabat Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata PP Muhammadiyah.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal
Indonesia
Fraksi PDIP Sebut Deddy Sitorus dan Sadarestuwati Minta Maaf, Pelajaran Etika Bagi PDIP
PDIP menghormati keputusan partai lain yang menonaktifkan sejumlah Anggota DPR yang juga disorot publik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 September 2025
Fraksi PDIP Sebut Deddy Sitorus dan Sadarestuwati Minta Maaf, Pelajaran Etika Bagi PDIP
Indonesia
Komentar PDIP Soal Partai Politik Nonaktifkan Anggota DPR
Presiden Prabowo Subianto pun sudah menyoroti terkait kedisiplinan bagi Anggota DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 September 2025
Komentar PDIP Soal Partai Politik Nonaktifkan Anggota DPR
Indonesia
Fraksi PDIP Setuju Tunjangan di Luar Batas Dihentikan, Beri Ultimatum ke Anggota
Sebagai Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR, ia mengungkapkan ukuran mengenai penghapusan tunjangan Anggota DPR tidak cukup berasal dari kesepakatan antar-fraksi.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 31 Agustus 2025
Fraksi PDIP Setuju Tunjangan di Luar Batas Dihentikan, Beri Ultimatum ke Anggota
Bagikan