Alasan Kemenkes Belum Rekomendasikan WFH di Tengah Ancaman Polusi Udara Jakarta

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 16 Agustus 2023
Alasan Kemenkes Belum Rekomendasikan WFH di Tengah Ancaman Polusi Udara Jakarta

Polusi udara Jakarta. (Foto: Unsplash/Aviv)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Polusi udara di Jakarta sampai masuk ke level yang mengkhawatirkan.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) belum memiliki wacana tentang penerapan kembali pembelajaran jarak jauh (PJJ) maupun bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

Baca Juga:

PLTU Bukan Penyebab Utama Buruknya Udara Jakarta

Kepala Biro Komunikasi Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi menyatakan, Kemenkes belum memiliki wacana menerapkan kembali PJJ atau WFH.

Siti Nadia Tarmizi mengingatkan mengenai dampak dari WFH dan PJJ saat pandemi. Dimana berpotensi membuat kemunduran tumbuh kembang pembelajaran pada anak.

"Kita kan sudah punya studinya ya, pada waktu WFH berapa angka ketertinggalan. Karena tidak semua orang bisa PJJ. Masih ada solusi-solusi seperti memasang air purifier,” ucap Nadia kepada awak media yang dikutip di Jakarta, Rabu (16/8).

Nadia yakin ada solusi-solusi lain di luar PJJ dan WFH.

Misalnya untuk menekan polusi udara maka diselenggarakan car free day, adanya program penggunaan kendaraan listrik, atau insentif untuk pajak kendaraan listrik.

"Kemudian masih ada kebijakan-kebijakan yang kita lakukan untuk menurunkan polusi udara. Seperti car free day, dan ke kendaraan listrik, insentif dengan kendaraan listrik seperti itu," sambung dia

Meskipun demikian, Nadia menyatakan bahwa Kemenkes akan mengikuti arahan yang disampaikan Presiden Jokowi.

Baca Juga:

Percepat Adopsi EV Massal, Solusi Atasi Polusi Udara

Kemenkes lebih fokus pada upaya pencegahan melalui edukasi warga agar menjaga kesehatan diri.

Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap perkembangan situasi dan mengikuti pedoman yang diberikan oleh pemerintah dan lembaga kesehatan terkait.

Dengan kerja sama dan kesadaran bersama, diharapkan polusi udara dapat dikendalikan dan kualitas udara yang lebih baik dapat diwujudkan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Sekedar informasi, WHO memberikan patokan di satu wilayah tidak boleh memiliki Particulated Matter atau polutan halus berukuran jari-jari 2,5 mikro meter (PM 2,5) melebihi 5 mikrogram (µg) per meter kubik (m3) dalam rata-rata per tahun.

Namun, berdasarkan pantauan IQAir per 15 Agustus 2023, rata-rata polutan halus yang beredar di udara Jakarta sebanyak 45,3 mikrogram (µg) per meter kubik (m3).

Angka ini sembilan kali lebih besar dari ambang batas yang ditentukan WHO (PM 2,5). Artinya, kualitas udara ini tidak sehat bagi kelompok sensitif. (Knu)

Baca Juga:

KLHK Sebut Sepeda Motor Penyumbang Terbesar Pencemaran Udara di Jakarta

#Polusi Udara #Udara Buruk #DKI Jakarta #Work From Home (WFH) #Kemenkes
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
Dinas LH Jakarta Tambah 3 Deodorizer, RDF Plant Rorotan Punya Senjata Baru Lawan Bau dan Polusi
RDF Plant Rorotan punya teknologi canggih untuk kendalikan polusi.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 21 September 2025
Dinas LH Jakarta Tambah 3 Deodorizer, RDF Plant Rorotan Punya Senjata Baru Lawan Bau dan Polusi
Indonesia
Pemprov DKI Semprot 4.000 Liter Water Mist untuk Tekan Polusi Udara Jakarta
Upayakan udara sehat, Dinas LH DKI aktifkan water mist di sejumlah titik strategis.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 September 2025
Pemprov DKI Semprot 4.000 Liter Water Mist untuk Tekan Polusi Udara Jakarta
Indonesia
Rekayasa Lalin di TB Simatupang Bantu Urai Kemacetan, Pramono Sebut Perpanjang Diputuskan Besok
Penurunan kemacetan ini terjadi pada jam sibuk, yakni pukul 17.00 hingga 20.00 WIB.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
Rekayasa Lalin di TB Simatupang Bantu Urai Kemacetan, Pramono Sebut Perpanjang Diputuskan Besok
Indonesia
MPR Tanggapi Polemik Komeng dan Pramono soal Banjir, Sarankan Kolaborasi Selesaikan Bersama
Mengajak semua pihak untuk terlibat dalam mencegah bencana banjir, terutama di tengah ancaman krisis iklim saat ini.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
MPR Tanggapi Polemik Komeng dan Pramono soal Banjir, Sarankan Kolaborasi Selesaikan Bersama
Indonesia
Bus Transjakarta Kecelakaan di Cakung, 6 Orang Teluka
Peristiwa itu terjadi dekat dengan Stasiun Cakung.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
Bus Transjakarta Kecelakaan di Cakung, 6 Orang Teluka
Indonesia
Jakarta masih Sering Kebakaran, Legislator PSI Pertanyakan Program 1 RT 1 APAR
Hal ini penting karena bisa jadi APAR itu merupakan garda terdepan untuk melawan kebakaran sebelum api menyebar.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Jakarta masih Sering Kebakaran, Legislator PSI Pertanyakan Program 1 RT 1 APAR
Indonesia
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi serta mengurangi biaya transportasi masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Indonesia
5,9 Juta Siswa Sudah Ikut Cek Kesehatan Gratis, Kemenkes Ajak Warga Kolaborasi
Tercatat, sudah ada 32 juta pendaftar untuk mengikuti Cek Kesehatan Gratis. Sebanyak 10.226 puskesmas yang terlibat, dari total sebanyak 10.286 puskesmas yang ada di Tanah Air.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 18 September 2025
5,9 Juta Siswa Sudah Ikut Cek Kesehatan Gratis, Kemenkes Ajak Warga Kolaborasi
Indonesia
Pramono Tanggapi Gerakan Publik Menolak Pejabat Pakai Strobo
Pihak yang mengatur ketentuan penggunaan strobo pejabat ialan pemerintah pusat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Pramono Tanggapi Gerakan Publik Menolak Pejabat Pakai Strobo
Indonesia
Capaian Cek Kesehatan Gratis di Papua Masih Rendah, Tertinggi di Jabar Capai 51 Persen
Jumlah peserta terendah terdapat di tiga provinsi lainnya, yaitu Papua, Papua Barat, dan Papua Pegunungan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 18 September 2025
Capaian Cek Kesehatan Gratis di Papua Masih Rendah, Tertinggi di Jabar Capai 51 Persen
Bagikan