Indonesia Wajib Berikan Bantuan Kemanusiaan, Ketua MPR Singgung Peran Lebanon di Era Kemerdekaan

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 06 Agustus 2020
Indonesia Wajib Berikan Bantuan Kemanusiaan, Ketua MPR Singgung Peran Lebanon di Era Kemerdekaan

Ledakan di Lebanon. (Foto: Isimewa).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memastikan dan terus memantau perkembangan pascaledakan bom di Lebanon.

Termasuk keselamatan WNI di Beirut yang jumlahnya mencapai 1.447 orang. Kemenlu harus terus memonitor perkembangan para korban.

"Sejauh ini, KBRI Beirut melaporkan hanya satu orang menjadi korban luka-luka. Kita harapkan tidak ada lagi WNI yang menjadi korban," ujar Bamsoet kepada wartawan, Kamis (5/8).

Baca Juga:

KBRI Beirut Beberkan Kondisi WNI Pascaledakan Bom Lebanon

Mantan Ketua DPR ini juga akan mendorong pemerintah dapat memberikan bantuan kemanusiaan kepada pemerintah Lebanon.

Hubungan diplomatik resmi Indonesia dan Lebanon sudah terjalin sejak tahun 1950. Bahkan, Lebanon merupakan negara ketiga yang mengakui kemerdekaan Indonesia, setelah Mesir dan Suriah.

"Karenanya, saya mendorong pemerintah bisa memberikan bantuan kemanusiaan kepada pemerintah Lebanon," tambah Bamsoet.

Kerusakan yang ditimbulkan sangat parah. (Foto The Times of Israel)

Mantan Ketua DPR itu menyampaikan bela sungkawa mendalam atas ledakan yang mengakibatkan lebih dari 100 orang tewas dan 4.000 orang lainnya menderita luka-luka.

"Saya menyampaikan duka cita mendalam atas banyaknya korban jiwa yang jatuh akibat ledakan di Beirut. Semoga mereka yang meninggal diberikan tempat yang layak oleh Allah, dan korban yang luka-luka segera diberikan kesembuhan," ujar Bamsoet

Sementara itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga menyampaikan ucapan belasungkawa atas peristiwa ledakan yang terjadi di Beirut, Lebanon, lewat akun media sosialnya hari ini.

"Saya turut berbelasungkawa untuk saudara-saudariku di Lebanon," kata Presiden Jokowi, dalam cuitan berbahasa Inggris di akun Twitter @jokowi, Kamis (6/8).

Baca Juga:

Pemerintah Siapkan Skenario Pemulihan Ekonomi Sampai 2021

Presiden mengatakan peristiwa tersebut tragis dan menyakitkan. Dia menekankan posisi Indonesia saat ini berdiri bersama Lebanon. "Pikiran dan doa kami bersama keluarga dan korban ledakan dahsyat di Beirut," ujar Jokowi.

Ledakan besar yang menimbulkan awan berbentuk jamur, mirip ledakan bom atom di Hiroshima, Jepang pada masa Perang Dunia II tersebut, menewaskan sedikitnya 135 orang dan menyebabkan ribuan orang terluka serta hancurnya bangunan serta infrastruktur di sekitar. (Knu)

#Lebanon #Ledakan Lebanon #Bambang Soesatyo #MPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Eddy Soeparno Tegaskan Presiden Prabowo tidak Dikendalikan Jokowi
Setiap presiden yang telah dilantik memiliki kewenangan penuh sebagaimana diatur dalam konstitusi untuk menjalankan pemerintahan.
Dwi Astarini - Jumat, 07 November 2025
Eddy Soeparno Tegaskan Presiden Prabowo tidak Dikendalikan Jokowi
Indonesia
Israel Ingkar Janji Gencatan Senjata, Lebanon Kerahkan Pasukan ke Perbatasan
Stasiun TV Israel KAN melaporkan bahwa Tel Aviv tengah mempertimbangkan untuk meningkatkan operasi militer di Lebanon dengan dalih mencegah kelompok Hizbullah memperkuat kemampuan militernya.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 03 November 2025
Israel Ingkar Janji Gencatan Senjata, Lebanon Kerahkan Pasukan ke Perbatasan
Indonesia
Presiden Lebanon Perintahkan Militer Balas Serangan Israel
Presiden Lebanon Joseph Aoun memerintahkan pihak militer untuk membalas setiap serangan atau upaya pasukan Israel memasuki wilayah selatan yang telah dibebaskan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 31 Oktober 2025
Presiden Lebanon Perintahkan Militer Balas Serangan Israel
Dunia
Israel Kembali Serang Pasukan Perdamaian di Lebanon Selatan, Lontarkan Granat dari Pesawat Nirawak
Dalam pernyataannya, UNIFIL menegaskan tidak ada korban luka atau kerusakan yang dilaporkan akibat serangan itu.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 27 Oktober 2025
Israel Kembali Serang Pasukan Perdamaian di Lebanon Selatan, Lontarkan Granat dari Pesawat Nirawak
Indonesia
Presiden RI ke-2 Soeharto Diusulkan Dapat Gelar Pahlwan, MPR: Harusnya Tidak Lagi Menimbulkan Problem
Muzani menyerahkan sepenuhnya pemberian gelar pahlawan itu kepada Presiden Prabowo Subianto, termasuk tokoh-tokoh lainnya yang akan diberi gelar pahlawan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 24 Oktober 2025
Presiden RI ke-2 Soeharto Diusulkan Dapat Gelar Pahlwan, MPR: Harusnya Tidak Lagi Menimbulkan Problem
Berita Foto
Forum Indonesia Climate Change Forum (ICCF) 2025 Bahas RUU Pengelolaan Perubahan Iklim
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofiq (dari kiri) bersama dengan Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional & Kerjasama Multilateral Mari Elka Pangestu dan Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno saat acara Indonesia Climate Change Forum (ICCF) 2025 di Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 21 Oktober 2025
Forum Indonesia Climate Change Forum (ICCF) 2025 Bahas RUU Pengelolaan Perubahan Iklim
Berita Foto
Badan Pengkajian Kupas Fungsi Kebangsaan MPR RI Melalui Jati Diri Bangsa
Anggota Badan Pengkajian MPR Fraksi Golkar Firman Soebagyo (kiri), Anggota Badan Pengkajian MPR dari Unsur DPD Fadel Muhammad (kanan) dalam Diskusi Konstitusi dan Demokrasi Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/10/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 15 Oktober 2025
Badan Pengkajian Kupas Fungsi Kebangsaan MPR RI Melalui Jati Diri Bangsa
Indonesia
Ketua MPR dan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Tinjau Renovasi Mess MPR yang Dibakar Massa, Salah Satu Bangunan Heritage Bandung
Gedung tersebut memiliki nilai historis tinggi sehingga perlu dilakukan perbaikan.
Dwi Astarini - Selasa, 14 Oktober 2025
Ketua MPR dan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Tinjau Renovasi Mess MPR yang Dibakar Massa, Salah Satu Bangunan Heritage Bandung
Indonesia
MPR Desak Audit Ponpes Al Khoziny Sebelum Dibangun Ulang Pakai APBN
Pentingnya akuntabilitas publik dalam penggunaan dana APBN negara, terutama untuk proyek pembangunan
Wisnu Cipto - Senin, 13 Oktober 2025
MPR Desak Audit Ponpes Al Khoziny Sebelum Dibangun Ulang Pakai APBN
Indonesia
MPR Dorong RUU Pengelolaan Perubahan Iklim, Minta Aktivis Lingkungan Kolaborasi di ICCF 2025
Undang-Undang tersebut bakal mengintegrasikan berbagai kebijakan di kementerian dan lembaga yang saat ini masih berjalan secara sektoral.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 13 Oktober 2025
MPR Dorong RUU Pengelolaan Perubahan Iklim, Minta Aktivis Lingkungan Kolaborasi di ICCF 2025
Bagikan