DPD Minta Pemda Penghasil Sawit Bangun Pabrik CPO dan Minyak Goreng

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 07 Maret 2022
DPD Minta Pemda Penghasil Sawit Bangun Pabrik CPO dan Minyak Goreng

Minyak goreng kemasan. (Foto: Humas Kota Bandung)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk aktif mencari solusi jangka panjang dalam merespons fenomena kelangkaan minyak goreng saat ini dengan membangun pabrik pengolahan kelapa sawit dan kelapa menjadi produk minyak goreng.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPD Sultan B. Najamudin menyusul terjadinya aksi saling dorong yang berujung kericuhan warga yang tengah antri mendapatkan minyak goreng murah di Kota Bengkulu pada Sabtu kemarin.

Baca Juga

Krisis Minyak Goreng Belum Selesai, Duet Anies Minta Warga Jangan Panik

"Kita ingin daerah mampu menjadi katalisator ekonomi nasional khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pangan daerah. Karena daerah merupakan basis pembagunan pertanian yang sejak awal telah dilengkapi dengan berbagai infrastuktur pendukung utama," ujar Sultan dalam keterangannya, rMinggu (6/3).

Kemandirian pangan daerah, kata Sultan, merupakan indikator yang paling menentukan bagi ketahanan pangan nasional. Saat ini beberapa bahan pangan telah mengalami inflasi dan kelangkaan di pasaran. Krisis pangan secara umum bahkan sudah di depan mata.

"Apa yang terjadi di Bengkulu harus menjadi alarm bagi daerah, bahwa ketergantungan terhadap suplay chain bahan pangan yang diatur oleh kementerian dan lembaga adalah tidak bisa diandalkan sepenuhnya. Saat ini, berharap kepada pemerintah dalam urusan pangan adalah jebakan bagi pemerintah daerah," ujarnya.

Baca Juga

Kemendag Beberkan Penyebab Kelangkaan Minyak Goreng

Oleh karena itu, mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu berharap inisiatif Pemda penghasil sawit dan kelapa untuk mulai merencanakan pembangunan industri pengolahan CPO dan produk turunannya dengan skala yang terukur. Ia menyebut, peluang bisnis pengolahan ini sangat besar khususnya bagi daerah-daerah di kawasan Sumatera dan Kalimantan.

"Sehingga kita tidak perlu lagi merasa heran dengan kelangkaan produk minyak goreng yang terjadi saat ini. Hegemoni pasar bebas yang tidak lagi sanggup dikontrol oleh negara ini harus dilawan dengan kemandirian daerah dengan basis produksi pangan khususnya produksi CPO dan minyak goreng," tutup Sultan.

Diketahui, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Bengkulu menggelar operasi pasar minyak goreng di dua lokasi yaitu di Jalan Belimbing Pasar Panorama dan di Jalan Gandaria Pasar Panorama, Kota Bengkulu, yang menyebabkan ribuan masyarakat mengantre dan berakhir ricuh.

Di tengah pembagian minyak goreng terjadi aksi saling dorong antara masyarakat sehingga menyebabkan kericuhan. Namun akhirnya pada pukul 10.12 WIB mobil pembawa minyak goreng murah pergi meninggalkan lokasi sebab kondisi masyarakat yang tidak kondusif. (Pon)

Baca Juga

Minyak Goreng Langka, Politikus PKS Tuding Bagian Hulu Tidak Dibenahi

#DPD RI #Minyak Goreng #Kelapa Sawit
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
130 Perusahaan Sawit Belum Naikkan Harga TBS Setelah Penguman Ekspor Satu Pintu Pemerintah
pemerintah bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan masih terus memantau perusahaan yang belum melakukan penyesuaian harga tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Juni 2026
130 Perusahaan Sawit Belum Naikkan Harga TBS Setelah Penguman Ekspor Satu Pintu Pemerintah
Berita
Sertifikasi Sawit Berkelanjutan Pintu Masuk Kuatkan Posisi Tawar Petani
Hingga saat ini, sekitar 22 ribu petani telah tergabung dalam jaringan FORTASBI, yang berasal dari sekitar 40 ribu petani sawit swadaya bersertifikat di Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Juni 2026
Sertifikasi Sawit Berkelanjutan Pintu Masuk Kuatkan Posisi Tawar Petani
Indonesia
Pemprov DKI Jakarta Pastikan Stok MinyaKita Aman di Tengah Wacana Kenaikan HET
Dinas PPKUKM DKI Jakarta memastikan stok MinyaKita masih aman dan distribusinya berjalan lancar meski harga minyak curah mencapai Rp 23.000 per kilogram.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Juni 2026
Pemprov DKI Jakarta Pastikan Stok MinyaKita Aman di Tengah Wacana Kenaikan HET
Indonesia
Harga Kelapa Sawit Turun saat Nilai Minyak Mentah Dunia Naik, Polisi Duga Ada Permainan Kartel
Mengindikasikan adanya praktik yang perlu ditelusuri lebih lanjut karena harga TBS justru turun ketika berbagai indikator pasar menunjukkan tren yang positif.
Dwi Astarini - Senin, 08 Juni 2026
Harga Kelapa Sawit Turun saat Nilai Minyak Mentah Dunia Naik, Polisi Duga Ada Permainan Kartel
Indonesia
Tidak Naikkan Harga Tandan Buah Segar Sawit, 300 Perusahaan Bakal Diperiksa Polisi
Kementerian Pertanian mencatat terdapat sekitar 270 hingga 300 perusahaan yang masih mempertahankan harga di bawah kondisi yang diharapkan
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 08 Juni 2026
Tidak Naikkan Harga Tandan Buah Segar Sawit, 300 Perusahaan Bakal Diperiksa Polisi
Indonesia
DPR Soroti Rencana Kenaikan HET MinyaKita, Pemerintah Diminta Jaga Daya Beli Masyarakat
Komisi V DPR menyoroti rencana kenaikan harga MinyaKita. Pemerintah pun diminta menjaga daya beli masyarakat.
Soffi Amira - Senin, 08 Juni 2026
DPR Soroti Rencana Kenaikan HET MinyaKita, Pemerintah Diminta Jaga Daya Beli Masyarakat
Indonesia
Harga Minyakita Bakal Naik, DPR: Kebijakan Jangan Tambah Beban Rakyat
Pemerintah tidak hanya mengawasi, tetapi juga memberikan sanksi tegas kepada siapa pun yang terbukti menimbun MinyaKita
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 08 Juni 2026
Harga Minyakita Bakal Naik, DPR: Kebijakan Jangan Tambah Beban Rakyat
Indonesia
Biaya Produksi Melonjak, Dalam 2 Minggu Pemerintah Naikkan Harga Eceran Minyakita
enyesuaian HET mendatang murni didorong oleh faktor kenaikan harga bahan baku CPO dan biaya produksi
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 Juni 2026
Biaya Produksi Melonjak, Dalam 2 Minggu Pemerintah Naikkan Harga Eceran Minyakita
Indonesia
Bareskrim Geledah Perusahaan Ekspor Sawit, Terkait dengan Dugaan Under Invoicing
Penyidik menduga terdapat praktik manipulasi data ekspor yang dilakukan untuk mengurangi nilai sebenarnya dari barang ekspor sawit atau under invoicing.
Dwi Astarini - Sabtu, 30 Mei 2026
Bareskrim Geledah Perusahaan Ekspor Sawit, Terkait dengan Dugaan Under Invoicing
Indonesia
Harga Sawit Anjlok Usai Pembentukan DSI, DPR Minta Pemerintah Segera Intervensi
Anggota Komisi XII DPR RI mendesak pemerintah segera mengintervensi penurunan harga kelapa sawit usai pembentukan PT DSI.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 23 Mei 2026
Harga Sawit Anjlok Usai Pembentukan DSI, DPR Minta Pemerintah Segera Intervensi
Bagikan