Anies Diminta Gerindra Tak Perpanjang PSBB, Alasannya Bisa Bikin Warga Stres

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 03 Juni 2020
Anies Diminta Gerindra Tak Perpanjang PSBB, Alasannya Bisa Bikin Warga Stres

Warga memilih mainan tanpa menjaga jarak di Pasar Gembrong, Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu (31/5/2020). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Rany Maulani meminta Gubernur Anies Baswedan untuk tidak melanjutkan perpanjangan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pasalnya, kondisi perekonomian Jakarta memasuki masa krisis sehingga pelonggaran PSBB mutlak diperlukan.

"Kita berharap PSBB segera diakhiri, tapi juga bukan berarti langsung bedol desa gitu ya. Tapi di bikin satu sistem di mana protap kesehatan dan lain lainnya diterapkan, dibikin aturan supaya semuanya berjalan sesuai dengan masa pandemi sekarang," kata Rany di Jakarta, Selasa (2/6).

Baca Juga:

Bersama Pusat, Pemprov DKI Rampungkan Penataan Empat Stasiun

Ia pun menilai, perpanjangan PSBB akan membuat masyarakat semakin stres. Meski tidak terpapar corona, masyarakat secara umum tidak bisa beraktivitas secara normal untuk menunjang kebutuhannya sehari-hari.

"Tapi stresnya sakit jiwa, bisa juga meningkatkan kriminalitas. Terutama orang kan kalau berbuat kejahatan karena ada permasalahan ekonomi lah pastinya. Entah lapar, entah buat pengobatan dan lain-lain. Jadi pertimbangannya, kalau bisa keputusan (penghentian PSBB) itu diambil mempertimbangkan kondisi masyarakat, terutama masyarakat di bawah," ungkapnya.

Petugas Satpol PP Jatinegara menutup toko mainan di Pasar Gembrong, Jakarta Timur, Selasa (2/6/2020), sebab masih beroperasi selama masa pandemi COVID-19. (ANTARA/HO-Satpol PP Jatinegara)
Petugas Satpol PP Jatinegara menutup toko mainan di Pasar Gembrong, Jakarta Timur, Selasa (2/6/2020), sebab masih beroperasi selama masa pandemi COVID-19. (ANTARA/HO-Satpol PP Jatinegara)

Anggota Komisi E DPRD DKI ini berpendapat, perpanjangan pembatasan aktivitas warga tidak menjamin bisa menihilkan COVID-19 di DKI. Namun, pengetatan protokol kesehatan di masyarakat diyakini bisa mengendalikan penyebaran penyakit corona lebih meluas.

Baca Juga:

Ungkap Sulitnya Tertibkan Warga Jakarta Patuh Protokol Kesehatan, Polisi: Kadang Sampai Berantem

"Saat ini, tetap terjadi paparan (Covid-19), berarti kalau misalnya melihat itu, bisa dibilang PSBB bukan solusi yang tepat, mengingat waktu PSBB nya sudah cukup panjang, sudah hampir 3 bulan. Kalau saya melihatnya seberapa kuat orang bertahan, urusan perut terutama bertahan tanpa penghasilan," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Pengemudi Bus AKAP Asal Majalengka Diisolasi

#Virus Corona #DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Normalisasi Kali Krukut Mulai dari Segmen Tarakanita hingga Jembatan Tendean
Sekitar 360 meter akan menjadi prioritas utama untuk tahap awal.
Dwi Astarini - Jumat, 07 November 2025
Normalisasi Kali Krukut Mulai dari Segmen Tarakanita hingga Jembatan Tendean
Indonesia
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Keluarkan Pergub 33, Pekerja Gaji Rp 6,2 Juta Gratis Naik Transportasi Umum
Pekerja yang memenuhi kriteria bisa mengakses berbagai moda transportasi di Jakarta, yakni Transjakarta, Moda Raya Terpadu (MRT), Lintas Raya Terpadu (LRT), dan Mikrotrans.
Dwi Astarini - Jumat, 07 November 2025
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Keluarkan Pergub 33, Pekerja Gaji Rp 6,2 Juta Gratis Naik Transportasi Umum
Indonesia
Jakarta Catatkan Investasi Rp 204 Triliun hingga September 2025
Capaian realisasi investasi Jakarta terus menunjukkan tren positif dengan peningkatan rata-rata mencapai 27,2 persen setiap tahunnya.
Dwi Astarini - Jumat, 07 November 2025
Jakarta Catatkan Investasi Rp 204 Triliun hingga September 2025
Indonesia
Pramono Batal Hentikan Uji Coba RDF Rorotan, Cuma Batasi Kapasitasnya
1.000 ton menjadi besaran maksimal yang tidak menghasilkan bau.
Dwi Astarini - Kamis, 06 November 2025
Pramono Batal Hentikan Uji Coba RDF Rorotan, Cuma Batasi Kapasitasnya
Indonesia
579 Ribu Orang Jakarta Obesitas, Saatnya Pemerintah Gencarkan Kampanye Kurangi Gula
Masyarakat banyak mengonsumsi makanan serta minuman yang mengandung kadar lemak, gula, dan garam tinggi.
Dwi Astarini - Rabu, 05 November 2025
579 Ribu Orang Jakarta Obesitas, Saatnya Pemerintah Gencarkan Kampanye Kurangi Gula
Indonesia
DPRD DKI Akui Ada Pemangkasan Subsidi Transportasi Jakarta Tahun Depan
Namun, besaran penurunan anggaran belum bisa dipastikan.
Dwi Astarini - Rabu, 05 November 2025
DPRD DKI Akui Ada Pemangkasan Subsidi Transportasi Jakarta Tahun Depan
Indonesia
Surat Pendaftaran Ulang Ditolak, Pemprov DKI bakal Kirim ke RT/RW
Langkah ini dilakukan agar tidak ada pedagang yang mengaku belum mendapat informasi terkait dengan penataan, terutama bagi mereka yang tidak aktif memantau media sosial.
Dwi Astarini - Rabu, 05 November 2025
Surat Pendaftaran Ulang Ditolak, Pemprov DKI bakal Kirim ke RT/RW
Indonesia
Pramono Ingin Kota Tua Jadi Etalase Bagi Seni dan Budaya
Pemerintah DKI Jakarta akan menggandeng seniman-seniman dari kampus IKJ untuk menunjukan keahliannya di panggang Kota Tua.
Dwi Astarini - Rabu, 05 November 2025
Pramono Ingin Kota Tua Jadi Etalase Bagi Seni dan Budaya
Indonesia
Dishub DKI Ingin Wujudkan Transportasi Lebih Hijau, Efisien, dan Inklusif
DKI Jakarta kini menempatkan Transjakarta sebagai tulang punggung mobilitas warga sekaligus model integrasi nasional.
Dwi Astarini - Rabu, 05 November 2025
Dishub DKI Ingin Wujudkan Transportasi Lebih Hijau, Efisien, dan Inklusif
Indonesia
Revolusi Transportasi Jakarta: Transjakarta Jadi Penggerak Kota Hijau dan Cerdas
Konsep keberlanjutan Transjakarta dirumuskan dalam tiga nilai utama, yaitu bersih, berdaya, dan bestari.
Dwi Astarini - Rabu, 05 November 2025
 Revolusi Transportasi Jakarta: Transjakarta Jadi Penggerak Kota Hijau dan Cerdas
Bagikan