Alasan Pemerintah Akhirnya Izinkan PTM saat PPKM

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 07 September 2021
Alasan Pemerintah Akhirnya Izinkan PTM saat PPKM

PTM.(Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah telah mengizinkan berbagai sekolah untuk melakukan pembelajaran tatap muka (PTM), terutama di sejumlah wilayah yang masuk ke dalam zona level 1 sampai 3.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 dan Duta Perubahan Perilaku Reisa Broto Asmoro menyebutkan, alasan di dizinkanya PTM, untuk tumbuh kembang dan pemenuhan hak anak selama masa pandemi COVID-19.

Baca Juga:

PKS Ingatkan Anies Soal Prokes Terkait Penambahan Jumlah Sekolah PTM

Reisa menyebutkan, sebanyak 60 juta peserta didik telah terdampak oleh pandemi. Hal itu dikarenakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang dilakukan dari rumah telah terjadinya hilangnya pengetahuan dan keterampilan pada anak (learning loss).

Kejadian learning loss tersebut, kata dia, telah memberikan dampak yang lebih besar dibandingkan penurunan kemampuan peserta didik akibat libur sekolah.

Ia menjelaskan, perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh, juga telah menyebabkan terjadinya kesenjangan pencapaian belajar, terutama untuk peserta didik yang berasal dari kondisi sosial ekonomi menengah ke bawah.

Berdasarkan data survei yang dilakukan oleh UNICEF menyebutkan 47 persen anak melakukan pembelajaran hanya 1 jam sampai 2 jam saja di rumah. Sebanyak 35 persen menyatakan bahwa sambungan internet peserta didik tidak memadai, bahkan tidak ada sama sekali.

Sementara itu, survei UNICEF melalui kanal U-Report tahun lalu menunjukkan bahwa 66 persen peserta didik mengungkapkan tidak nyaman belajar dari rumah dan 87 persen menyatakan ingin segera kembali ke sekolah.

Ia mengatakan, pemerintah telah mendengar dan menyerap permasalahan yang disampaikan oleh para peserta didik dan melakukan pengkajian terhadap kebijakan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 dengan menyesuaikan perkembangan pandemi dan kebutuhan pembelajaran.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 dan Duta Perubahan Perilaku Reisa Broto Asmoro
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 dan Duta Perubahan Perilaku Reisa Broto Asmoro

Bahkan, Pemerintah melalui SKB empat menteri telah membuat sebuah panduan tentang penyelenggaraan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Peraturan ini menggariskan bahwa apabila pemerintah daerah sudah memberikan izin dan satuan pendidikannya memenuhi semua syarat berjenjangnya, pembelajaran tatap muka terbatas dapat dilaksanakan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan.

Ia menegaskan, ada syarat-syarat pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas yang harus diterapkan oleh beberapa sekolah yang telah menjalankannya.

"Untuk pihak sekolah, mereka harus melakukan pendataan dan vaksinasi bagi para pelajar ataupun semua yang terlibat di sekolah. Jadi harus dan wajib. Kemudian yang kedua memenuhi standar kesiapan pembelajaran sesuai daftar periksa," katanya. (Asp)

Baca Juga:

Langgar Prokes, PTM di SDN 05 Jagakarsa Dihentikan

#Sekolah #Sekolah Tatap Muka #PTM #PPKM Level 1-4
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Lifestyle
9 Film Horor Baru Saat Liburan Sekolah
Tak hanya menghadirkan film horor murni, beberapa judul juga menawarkan perpaduan genre thriller, fantasi, hingga komedi yang membuat pengalaman menonton semakin beragam.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
9 Film Horor Baru Saat Liburan Sekolah
Indonesia
Jatim Siapkan Beasiswa Bagi 143 Ribu Pelajar dan Mahasiswa, Tekan Anak Tidak Sekolah
program tersebut juga menjadi bagian dari upaya menekan angka anak tidak sekolah (ATS) serta meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan di Jawa Timur.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 19 Juni 2026
Jatim Siapkan Beasiswa Bagi 143 Ribu Pelajar dan Mahasiswa, Tekan Anak Tidak Sekolah
Indonesia
Stimulus Transportasi Bakal Diluncurkan Saat Libur Panjang Sekolah pada Juni-Juli 2026
Pada periode Natal dan Tahun Baru, disiapkan anggaran Rp 61,4 miliar untuk transportasi darat dan laut serta Rp 722 miliar dalam bentuk insentif PPN DTP bagi pesawat.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Juni 2026
Stimulus Transportasi Bakal Diluncurkan Saat Libur Panjang Sekolah pada Juni-Juli 2026
Indonesia
Orang Tua Mulai Berburu Perlengakapan Sekolah
Saat ini, mulai terdapat penyesuaian harga pada beberapa kebutuhan sekolah. Akan tetapi, antusiasme masyarakat untuk mempersiapkan pendidikan anak
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Juni 2026
Orang Tua Mulai Berburu Perlengakapan Sekolah
Indonesia
Daya Tampung SPMB Sekolah Swasta Gratis Jakarta Sampai 10 Ribu Murid
Dinas Pendidikan DKI Jakarta membuka pendaftaran SPMB 2026/2027 dengan kuota 10.109 murid di 103 sekolah swasta. Program ini gratis, transparan, dan inklusif.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 Juni 2026
Daya Tampung SPMB Sekolah Swasta Gratis Jakarta Sampai 10 Ribu Murid
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan jangan Sampai Ada Pungli dalam Pendaftaran Sekolah Swasta Gratis Jakarta
Pemprov DKI didorong melakukan pengawalan dan pengawasan yang ketat terhadap program tersebut.
Dwi Astarini - Minggu, 14 Juni 2026
DPRD DKI Ingatkan jangan Sampai Ada Pungli dalam Pendaftaran Sekolah Swasta Gratis Jakarta
Indonesia
Pemerintah Targetkan Revitalisasi 71.744 Sekolah dari TK hingga SMA
Hingga saat ini, pemerintah telah menyelesaikan sekitar 70 persen dari target awal revitalisasi 11.744 sekolah.
Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
Pemerintah Targetkan Revitalisasi 71.744 Sekolah dari TK hingga SMA
Indonesia
32 Ribu Anak Bakal Masuk ke Sekolah Rakyat
Pada Juli 2026, sekolah gratis bagi anak-anak kurang mampu ini memasuki satu tahun penyelenggaraan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 10 Juni 2026
 32 Ribu Anak Bakal Masuk ke Sekolah Rakyat
Indonesia
4 Sekolah Rakyat Bakal Dibangun di Papua
Pihaknya bakal terus mematangkan pelaksanaan Sekolah Rakyat sebagai salah satu program strategis nasional untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 09 Juni 2026
4 Sekolah Rakyat Bakal Dibangun di Papua
Indonesia
Menteri PU Minta Tambahan Anggaran Sekolah Rakyat Tahap 3 Rp 3,95 Triliun
Tambahan anggaran tersebut terdiri dari kebutuhan lanjutan kontrak tahun jamak (multiyears contract) sebesar total Rp 3,35 triliun dan usulan kegiatan baru sebesar Rp 30,98 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 Juni 2026
Menteri PU Minta Tambahan Anggaran Sekolah Rakyat Tahap 3 Rp 3,95 Triliun
Bagikan