AHY Ungkap Pertemuan Demokrat dan PKB sebagai Bentuk Kedewasaan Politik

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 04 Mei 2023
AHY Ungkap Pertemuan Demokrat dan PKB sebagai Bentuk Kedewasaan Politik

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memberi keterangan kepada media selepas pertemuan antara petinggi PKB dan Partai Demokrat di Cikeas, Bogor, Rabu (3/5/2023). ANTARA/Genta Tenri Mawa

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai pertemuan jajaran petinggi partainya dan PKB di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/5), merupakan bentuk kedewasaan politik.

AHY menjelaskan kedewasaan politik tetap harus dibangun sehingga komunikasi dan dialog antarpartai politik tetap terjalin, meskipun pilihan dan posisi yang diambil berbeda.

Baca Juga:

Rayu Demokrat Gabung Koalisi Besar, Cak Imin Sebut Iman AHY Kuat

“Kami saling bertukar pikiran, bertukar catatan, tadi diskusinya cair sekali. Tentunya saya ingin mendengar langsung yang menjadi bacaan yang dimiliki Gus Muhaimin maupun teman-teman PKB, begitu pun sebaliknya. Dan, itu sehat. Saya rasa di sini ada pendewasaan dalam politik, yang seharusnya dibangun seperti itu,” kata AHY saat jumpa pers selepas pertemuan antara petinggi PKB dan Demokrat di Cikeas.

Dia menilai seharusnya tidak ada permusuhan dalam politik.

“Yang saya suka sering bingung kalau ada kekuatan politik yang merasa pokoknya saya di sini, anda di sana, ada garis demarkasi yang tebal. Anda selamanya menjadi musuh dan lawan saya. Itu tidak sehat, juga rasanya kurang luwes,” kata AHY.

Oleh karena itu, dia berpendapat pertemuan antara PKB dan Demokrat di Cikeas juga menjadi wujud refleksi sehingga ke depannya model-model komunikasi serupa menjadi tradisi yang terus dirawat dalam politik nasional.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar beserta beberapa jajaran pengurus pusat PKB berkunjung ke kediaman Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Bogor, Rabu. Jajaran petinggi PKB pun bertemu dan berdiskusi dengan SBY, AHY, dan jajaran pengurus pusat Demokrat selama lebih dari 1 jam.

Selepas pertemuan di perpustakaan pribadi SBY itu, AHY dan Muhaimin lanjut bertemu empat mata selama lebih dari 30 menit.

Dalam pertemuan empat mata itu, Muhaimin mengaku dia berupaya membujuk Demokrat agar bergabung dengan koalisi besar, yang dibesut oleh dirinya, dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, yang mewakili Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Baca Juga:

Cak Imin Sebut PKB dan Demokrat Punya Harapan yang Sama di Pemilu 2024

Akan tetapi, AHY, menurut Muhaimin, masih teguh membawa Demokrat tetap bergabung dalam Koalisi Perubahan, yang telah mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Setelah ketemu, ternyata imannya kuat, karena imannya kuat saya harus hati-hati ngomongnya,” kata Muhaimin.

Walaupun demikian, AHY menepis adanya manuver politik yang dilakukan PKB dan Demokrat dalam pertemuan bersama SBY, dan pertemuan antara dirinya dengan Muhaimin.

“Dalam pertemuan empat mata tadi sebetulnya tidak ada yang terlalu jauh, terlalu berlebihan untuk dianggap sebagai manuver politik yang begitu menentukan, karena sejatinya kita terus berproses, berkomunikasi menghormati perbedaan, menghormati posisi masing-masing,” kata Ketua Umum Demokrat.

Beberapa petinggi partai politik memanfaatkan momen lebaran untuk saling bersilaturahmi dan menjajaki peluang bekerja sama untuk Pilpres dan Pemilu 2024.

Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan berlangsung pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) mengatur pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Saat ini, ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi dari DPR RI. Pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 yang total perolehan suara sahnya minimal 34.992.703 suara. (*)

Baca Juga:

Cak Imin Bertemu SBY di Cikeas Malam Ini

#Muhaimin Iskandar #Agus Harimurti Yudhoyono #Partai Demokrat #PKB #Pilpres #Pilpres 2024 #Pemilu #Pemilu 2024 #Politik #Koalisi Pilpres
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
Cak Imin Dorong BGN Prioritaskan Produk Lokal untuk Program Makan Bergizi Gratis
Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar minta Badan Gizi Nasional memastikan seluruh bahan pangan dan peralatan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berasal dari produk dalam negeri dan UMKM lokal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 November 2025
Cak Imin Dorong BGN Prioritaskan Produk Lokal untuk Program Makan Bergizi Gratis
Indonesia
Cak Imin Imbau Penunggak Iuran BPJS Kesehatan Daftar Ulang Biar Bisa Diputihkan
Pemerintah akan memutihkan tunggakan 23 juta peserta BPJS Kesehatan mulai akhir 2025.
Wisnu Cipto - Rabu, 05 November 2025
Cak Imin Imbau Penunggak Iuran BPJS Kesehatan Daftar Ulang Biar Bisa Diputihkan
Indonesia
Presiden Setujui Program Latihan Kerja Kepala Keluarga Ekstrem Miskin, 4 Bulan Langsung Jadi Satpam
Pemerintah meluncurkan strategi baru pengentasan kemiskinan ekstrem melalui program pelatihan kerja bagi kepala keluarga miskin ekstrem.
Wisnu Cipto - Rabu, 05 November 2025
Presiden Setujui Program Latihan Kerja Kepala Keluarga Ekstrem Miskin, 4 Bulan Langsung Jadi Satpam
Indonesia
23 Juta Tunggakan Peserta BPJS Kesehatan Dihapuskan, Ini Syarat Penerimanya
Program penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan ini akan dimulai pada akhir 2025
Wisnu Cipto - Rabu, 05 November 2025
23 Juta Tunggakan Peserta BPJS Kesehatan Dihapuskan, Ini Syarat Penerimanya
Indonesia
Cak Imin Tegaskan Pemerintah Bakal Hapus Tunggakan BPJS Kesehatan, Tapi yang Mampu Wajib Bayar
Menko PM Cak Imin mengumumkan Program Penghapusan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan untuk 23 juta peserta BPU mulai akhir 2025
Angga Yudha Pratama - Rabu, 05 November 2025
Cak Imin Tegaskan Pemerintah Bakal Hapus Tunggakan BPJS Kesehatan, Tapi yang Mampu Wajib Bayar
Indonesia
Janji Tanggung Jawab Pembiayaan Whoosh, Presiden Prabowo: Kita Layani Rakyat, Bukan Hitung Untung Rugi
Presiden Prabowo Subianto menegaskan siap bertanggung jawab atas pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (Whoosh), menilai Indonesia masih sanggup membayar utangnya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 November 2025
Janji Tanggung Jawab Pembiayaan Whoosh, Presiden Prabowo: Kita Layani Rakyat, Bukan Hitung Untung Rugi
Indonesia
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Jokowi sebut Whoosh jadi investasi sosial. Demokrat mempertanyakan siapa yang akan menalangi kerugiannya.
Soffi Amira - Sabtu, 01 November 2025
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Beredar informasi yang menyebut Jokowi dan Gibran akan berkontestasi di Pilpres 2029.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Indonesia
Bela Pesantren dari Serangan Video AI, Cak Imin Tegaskan Fitnah Digital tak akan Mempan
Tindakan tersebut bukan hanya bentuk fitnah, tetapi juga ancaman serius terhadap nilai-nilai keilmuan dan kebangsaan yang telah lama dijaga pesantren.
Dwi Astarini - Senin, 27 Oktober 2025
Bela Pesantren dari Serangan Video AI, Cak Imin Tegaskan Fitnah Digital tak akan Mempan
Indonesia
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Fenomena APBD mengendap di perbankan bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan kas daerah, melainkan menggambarkan masalah struktural keuangan daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Bagikan