2 Capim KPK Pilihan Jokowi Dulu Tak Dapat Suara di DPR


Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: MP/Dicke Prasetia)
MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengusulkan dua nama pengganti Lili Pintauli Siregar sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke DPR RI. Kedua nama itu, yakni I Nyoman Wara dan Johanis Tanak.
Nyoman Wara dan Johanis Tanak merupakan dua dari lima nama yang gugur saat pemilihan pimpinan KPK di tingkat Komisi III DPR pada 13 September 2019.
Saat pemungutan suara di parlemen, dua calon pimpinan KPK yang berasal dari Kejaksaan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu mendapatkan suara nol.
Baca Juga:
Mabes Polri Siap Bantu KPK di Kasus Lukas Enembe
Berikut hasil voting di Komisi III pada tahun 2019 lalu:
- Alexander Marwata 53 suara
- Firli Bahuri 56 suara
- Johanis Tanak 0 suara
- Luthfi Jayadi Kurniawan 7 suara
- Roby Arya Brata 0 suara
- Lili Pintauli Siregar 44 suara
- Nurul Ghufron 51 suara
- Sigit Danang Joyo 19 suara
- Nawawi Pomolango 50 suara
- I Nyoman Wara 0 suara.
Baca Juga:
KPK Kantongi Bukti Lukas Enembe Cuci Uang di Kasino Singapura
Diketahui, Presiden Jokowi telah mengirimkan surat presiden (Surpres) ke Komisi III DPR. Surpres itu berisi dua nama calon pengganti Lili Pintauli yang mundur dari posisi Wakil Ketua KPK.
Lili mundur saat Dewan Pengawas (Dewas) KPK mengusut perkara etik fasilitas menonton Moto GP Mandalika. Dewas KPK pun menggugurkan sidang etik Lili. (Pon)
Baca Juga:
KPK Kantongi Bukti Lukas Enembe Cuci Uang di Kasino Singapura
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara

KPK Memanggil 23 Pemilik Tanah Diduga Terlibat Korupsi CSR Bank Indonesia

Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji

Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap

KPK Ungkap 'Rayuan' Oknum Kemenag Agar Khalid Basalamah Pindah dari Haji Furoda ke Khusus

KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji, Ini 3 Nama yang Sudah Dicekal

Indeks Integritas Pemkot Anjlok, Alarm Bagi Status Solo Percontohan Kota Anti Korupsi

KPK Desak Pemerintah Patuhi Putusan MK Soal Rangkap Jabatan

Pakar Hukum UNAIR Soroti Pasal Kontroversial RUU Perampasan Aset, Dinilai Bisa Jadi Pedang Bermata Dua

Bekas Milik Koruptor, Baju Seharga Goceng Laku Rp 2,6 Juta di Lelang KPK
