Yusril Bantah Bahas Isu Cawapres hingga Makar dengan Menhan, Ini Agenda Pertemuannya

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - 2 jam, 48 menit lalu
Yusril Bantah Bahas Isu Cawapres hingga Makar dengan Menhan, Ini Agenda Pertemuannya

Pertemuan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dengan Menkum Imipas Yusril Ihza Mahendra

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra membantah pertemuannya dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin membahas isu politik dan hukum terkini.

Pertemuan yang berlangsung pada Jumat (20/11) tersebut, menurut Yusril, secara khusus membicarakan percepatan revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Yusril menegaskan, pembahasan dalam pertemuan itu tidak menyentuh spekulasi mengenai calon wakil presiden maupun isu penyadapan dan dugaan makar.

Ketika ditanya apakah dirinya dan Sjafrie sempat membicarakan isu calon wakil presiden, Yusril langsung membantahnya.

“Haha, enggaklah (bahas). Saya juga enggak nanya. Pak Menhan juga enggak ngomong apa-apa. Pak Menhan itu tokoh yang sangat disiplin. Beliau tidak akan bicara hal-hal yang di luar ruang lingkup tugas dan kewenangannya,” kata Yusril dikutip Sabtu (21/11).

Tegaskan Pertemuan Bahas Revisi UU Pertahanan Negara

Yusril juga membantah adanya pembahasan mengenai dugaan penyadapan dan makar dalam pertemuannya dengan Sjafrie.

Ia menjelaskan, Sjafrie memahami bahwa persoalan penyadapan dan makar merupakan ranah kepolisian dalam penegakan hukum.

Sementara itu, keterlibatan Kemenko Kumham Imipas dalam persoalan tersebut berkaitan dengan penerapan dan penafsiran hukum mengenai penyadapan serta tindak pidana makar berdasarkan ketentuan KUHP dan undang-undang terkait.

Dengan demikian, Yusril menegaskan bahwa agenda utama pertemuan tersebut tetap berfokus pada percepatan revisi UU Pertahanan Negara, bukan membahas berbagai spekulasi politik maupun persoalan hukum lainnya.

Baca juga:

Yusril dan Sjafrie Bahas Revisi UU Pertahanan Negara, Target Diajukan Awal 2027

Yusril dan Sjafrie Sudah Saling Mengenal Sejak 1990-an

Di luar urusan pekerjaan, Yusril menyebut pertemuan tersebut juga menjadi kesempatan untuk bersilaturahmi. Ia dan Sjafrie diketahui telah saling mengenal sejak era 1990-an.

Yusril mengenang masa ketika dirinya menjabat sebagai Asisten Menteri Sekretaris Negara, sementara Sjafrie menjabat Pangdam Jaya.

Keduanya juga pernah memiliki pengalaman bersama dalam penanganan kerusuhan Mei 1998 serta menghadapi situasi pada pekan-pekan terakhir pemerintahan Presiden ke-2 RI, Soeharto. (Knu)

#Sjafrie Sjamsoeddin #Yusril Ihza Mahendra #UU Pertahanan Negara
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Yusril Bantah Bahas Isu Cawapres hingga Makar dengan Menhan, Ini Agenda Pertemuannya
Yusril Ihza Mahendra membantah membahas isu cawapres, penyadapan hingga makar saat bertemu Menhan Sjafrie Sjamsoeddin. Ini agenda pertemuannya.
Ananda Dimas Prasetya - 2 jam, 48 menit lalu
Yusril Bantah Bahas Isu Cawapres hingga Makar dengan Menhan, Ini Agenda Pertemuannya
Indonesia
Yusril dan Sjafrie Bahas Revisi UU Pertahanan Negara, Target Diajukan Awal 2027
Yusril Ihza Mahendra dan Sjafrie Sjamsoeddin membahas percepatan revisi UU Pertahanan Negara. RUU ditargetkan diajukan pada awal 2027.
Frengky Aruan - Sabtu, 21 November 2026
Yusril dan Sjafrie Bahas Revisi UU Pertahanan Negara, Target Diajukan Awal 2027
Indonesia
Tak Ada Rencana Pergantian Panglima TNI, Posisi Jenderal Agus Subiyanto Aman
Posisi Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pun masih aman.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Tak Ada Rencana Pergantian Panglima TNI, Posisi Jenderal Agus Subiyanto Aman
Indonesia
Menhan Sjafrie tak Pikirkan Isu Pengganti Wapres, Tegaskan Fokus Bantu Prabowo
Sjafrie membantah pertemuannya dengan Dasco membahas persoalan calon pengganti Wapres.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Menhan Sjafrie tak Pikirkan Isu Pengganti Wapres, Tegaskan Fokus Bantu Prabowo
Indonesia
Masuk Bursa Cawapres, Yusril Ngaku Presiden Punya Gambaran Figur
Terkait mekanisme pemilihan calon wakil presiden pengganti, kata dia, Presiden memiliki waktu sampai tanggal 25 November 2026 untuk menyerahkan dua nama calon kepada MPR.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 November 2026
Masuk Bursa Cawapres, Yusril Ngaku Presiden Punya Gambaran Figur
Berita
Begini Alur MPR Pilih Pengganti Gibran: Prabowo Usulkan 2 Calon Wapres, Ini Tahapannya
MPR menyiapkan tahapan pemilihan pengganti Gibran. Prabowo mengusulkan dua calon wapres, lalu MPR melakukan verifikasi hingga pelantikan.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Begini Alur MPR Pilih Pengganti Gibran: Prabowo Usulkan 2 Calon Wapres, Ini Tahapannya
Indonesia
Menko Yusril Jelaskan Proses Penggantian Gibran, Prabowo Wajib Usulkan 2 Kandidat Wapres
Yusril Ihza Mahendra menjelaskan mekanisme pengganti Gibran jika mundur. Prabowo harus mengajukan dua nama dan MPR punya waktu 60 hari.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Menko Yusril Jelaskan Proses Penggantian Gibran, Prabowo Wajib Usulkan 2 Kandidat Wapres
Indonesia
Polemik Ijazah Gibran, Yusril Tegaskan Putusan MK dan MA tak Bisa Diubah
Yusril Ihza Mahendra menyebut putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran sudah final. Ia juga menjelaskan peluang langkah hukum yang dapat ditempuh Gibran.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polemik Ijazah Gibran, Yusril Tegaskan Putusan MK dan MA tak Bisa Diubah
Indonesia
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Yusril menegaskan, pemerintah tidak membentuk satgas kasus dugaan penyadapan Prabowo. Pengusutan sepenuhnya diserahkan kepada Bareskrim Polri.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Bagikan