Yusril dan Sjafrie Bahas Revisi UU Pertahanan Negara, Target Diajukan Awal 2027

Frengky AruanFrengky Aruan - 2 jam, 9 menit lalu
Yusril dan Sjafrie Bahas Revisi UU Pertahanan Negara, Target Diajukan Awal 2027

Pertemuan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dengan Menkum Imipas Yusril Ihza Mahendra

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra bertemu Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin untuk membahas percepatan revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Pertemuan yang berlangsung pada Jumat (20/11) tersebut membahas target pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertahanan Negara pada awal 2027.

Yusril mengatakan, revisi UU Pertahanan Negara saat ini tengah disiapkan Kementerian Pertahanan bersama Komisi I DPR RI.

Sjafrie berharap proses penyiapan dan pembahasan regulasi tersebut dapat dipercepat.

Baca juga:

Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung

Pak Menhan berharap saya dapat membantu mempercepat penyiapan dan pembahasan RUU tersebut, mengingat UU Nomor 3 Tahun 2002 itu diajukan ketika saya menjadi Menteri Kehakiman dan HAM pada era Presiden Megawati,

kata Yusril dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (21/11).

Revisi UU Pertahanan Negara Disesuaikan Perkembangan Zaman

Menurut Yusril, revisi diperlukan karena regulasi tersebut telah berlaku selama hampir 25 tahun dan perlu menyesuaikan perkembangan lingkungan strategis di bidang pertahanan dan keamanan.

Sejumlah tantangan baru yang menjadi pertimbangan revisi antara lain perubahan geopolitik global, perkembangan teknologi militer, perang siber atau cyber war, hingga kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

“Dengan terjadinya perubahan geopolitik, perkembangan teknologi militer, cyber war dan AI, UU Pertahanan juga perlu diubah,” ujarnya.

Perubahan UU TNI Jadi Salah Satu Pertimbangan

Yusril menambahkan, perubahan UU TNI yang telah lebih dahulu dilakukan juga menjadi salah satu alasan perlunya penyesuaian UU Pertahanan Negara.

Baca juga:

DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat

Dalam pembahasan RUU tersebut di DPR nantinya, Menteri Hukum dan Menteri Pertahanan akan terlibat sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. (Knu)

#Revisi Undang Undang #Sjafrie Sjamsoeddin #Yusril Ihza Mahendra #Pertahanan Negara #UU Pertahanan Negara
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Yusril dan Sjafrie Bahas Revisi UU Pertahanan Negara, Target Diajukan Awal 2027
Yusril Ihza Mahendra dan Sjafrie Sjamsoeddin membahas percepatan revisi UU Pertahanan Negara. RUU ditargetkan diajukan pada awal 2027.
Frengky Aruan - 2 jam, 9 menit lalu
Yusril dan Sjafrie Bahas Revisi UU Pertahanan Negara, Target Diajukan Awal 2027
Indonesia
Tak Ada Rencana Pergantian Panglima TNI, Posisi Jenderal Agus Subiyanto Aman
Posisi Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pun masih aman.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Tak Ada Rencana Pergantian Panglima TNI, Posisi Jenderal Agus Subiyanto Aman
Indonesia
Menhan Sjafrie tak Pikirkan Isu Pengganti Wapres, Tegaskan Fokus Bantu Prabowo
Sjafrie membantah pertemuannya dengan Dasco membahas persoalan calon pengganti Wapres.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Menhan Sjafrie tak Pikirkan Isu Pengganti Wapres, Tegaskan Fokus Bantu Prabowo
Indonesia
Masuk Bursa Cawapres, Yusril Ngaku Presiden Punya Gambaran Figur
Terkait mekanisme pemilihan calon wakil presiden pengganti, kata dia, Presiden memiliki waktu sampai tanggal 25 November 2026 untuk menyerahkan dua nama calon kepada MPR.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 November 2026
Masuk Bursa Cawapres, Yusril Ngaku Presiden Punya Gambaran Figur
Berita
Begini Alur MPR Pilih Pengganti Gibran: Prabowo Usulkan 2 Calon Wapres, Ini Tahapannya
MPR menyiapkan tahapan pemilihan pengganti Gibran. Prabowo mengusulkan dua calon wapres, lalu MPR melakukan verifikasi hingga pelantikan.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Begini Alur MPR Pilih Pengganti Gibran: Prabowo Usulkan 2 Calon Wapres, Ini Tahapannya
Indonesia
Menko Yusril Jelaskan Proses Penggantian Gibran, Prabowo Wajib Usulkan 2 Kandidat Wapres
Yusril Ihza Mahendra menjelaskan mekanisme pengganti Gibran jika mundur. Prabowo harus mengajukan dua nama dan MPR punya waktu 60 hari.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Menko Yusril Jelaskan Proses Penggantian Gibran, Prabowo Wajib Usulkan 2 Kandidat Wapres
Indonesia
Polemik Ijazah Gibran, Yusril Tegaskan Putusan MK dan MA tak Bisa Diubah
Yusril Ihza Mahendra menyebut putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran sudah final. Ia juga menjelaskan peluang langkah hukum yang dapat ditempuh Gibran.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polemik Ijazah Gibran, Yusril Tegaskan Putusan MK dan MA tak Bisa Diubah
Indonesia
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Yusril menegaskan, pemerintah tidak membentuk satgas kasus dugaan penyadapan Prabowo. Pengusutan sepenuhnya diserahkan kepada Bareskrim Polri.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
LSP Tersandung Kasus Penyadapan, Yusril Bicara Sosok Plt Kepala KSP
Yusril Ihza Mahendra berbicara soal siapa pengganti LSP di Kepala Kantor Staf Presiden.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
LSP Tersandung Kasus Penyadapan, Yusril Bicara Sosok Plt Kepala KSP
Bagikan