WNI Eks Kombatan ISIS Perlu Dicuci Otak Sebelum Pulang Tanah Air

Merahputih.com - Pengamat politik Boni Hargens menilai, perlu ada upaya cuci otak bagi ratusan eks WNI yang menjadi anggota ISIS sebelum kembali ke Indonesia. Menurut Boni, permasalahan ideologi teroris itu bukan hal yang sederhana untuk dikikis atau dinetralisir.

"Butuh waktu. Untuk itu, mesti ada regulasi yang jelas dari pemerintah tentang bagaimana proses redoktrinasi sebagai langkah awal dari tahapan repatriasi," kata Boni kepada wartawan di Jakarta, Jumat (7/2).

Baca Juga

Presiden Jokowi Kurang Sreg Eks Simpatisan ISIS Dipulangkan ke Indonesia

Setelah cuci otak berhasil dilaksanakan, para warga eks ISIS ini mesti diberi kepastian tentang matapencaharian serta ruang sosial tempat mereka akan tinggal di tanah air.

"Akan sangat problematic kalau mereka kembali tinggal di kampung asal mereka. Hal itu merugikan diri sendiri sekaligus masyarakat di sekitarnya," jelas Boni.

Ia berpandangan, stigma sebagai teroris akan terus menjadi aib yang merusak kebahagiaan hidup mereka di tengah masyarakat. Masyarakat juga akan selalu waspada dan curiga. Kehidupan macam itu akan sangat rumit.

Untuk itu, perlu ada pemukiman khusus untuk mereka dengan sumber pencaharian yang jelas yang sudah dirancang oleh negara.

"Langkah ini berguna juga untuk surveillance oleh agensi terkait untuk memastikan pengawasan tentang perkembangan perilaku mereka setelah kembali ke tanah air," terang Direktur Lembaga Pemilih Indonesia ini.

Boni beranggaan, proses ini menjadi kewenangan penuh pihak keamanan dan badan intelijen tanpa eksposur media untuk menghindari efek berita yang tidak positif.

"Pemerintah Bersama legislatif memikirkan aturan hukum atau legislasi dan regulasi yang tepat untuk repatriasi, sedangkan institusi keamanan terkait seperti Kepolisian bekerjasama dengan BNPT dan BIN berperan aktif dalam seluruh rangkaian repatriasi bersama kementerian dan lembaga negara lain yang relevan," jelas Boni.

Boni menambahkan, perlu ada studi demografik yang komprehensif tentang keluarga eks ISIS, siapa yang secara ideologis paling radikal, siapa yang hanya ikut dan menjadi korban dari keputusan suami/ayah, dan seterusnya.

"Darisitu, negara dapat membuat skala yang mengelompokkan mereka berdasarkan derajat keberbahayaan atau tingkat bahaya yang mungkin mereka timbulkan. Repatriasi akan berkaitan dengan itu semua," tutup Boni.

Baca Juga

PKS Ingatkan Pemulangan 600 Eks ISIS ke Indonesia Sesuai Amanat UUD 1945

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ingin 600 warga negara Indonesia (WNI) mantan anggota Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dipulangkan ke Indonesia.

Meski rencana dari pemerintah tersebut belum diputuskan, Jokowi menegaskan akan bilang tidak untuk upaya pemulangan itu. Pembahasan lebih lanjut soal rencana tersebut akan dibahas dalam rapat terbatas (Ratas) dengan kementerian terkait. (Knu)