Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Pengamat Komunikasi Politik, Emrus Sihombing menilai, rencana Menkopolhukam Wiranto membentuk tim hukum untuk mengkaji ucapan para tokoh adalah terlalu dini. Terutama untuk disampaikan ke ruang publik. Kajian tersebut seharusnya tak diumbar Wiranto ke publik.
"Misalnya, yaitu Litbang yang ada di Kementerian Hukum dan HAM, kan disana ada pakar-pakar hukum yang bisa melakukan pengkajian dari aspek hukum dinamika sosial dan hukum," jelas Emrus dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (8/5).
Emrus menganggap, ketika itu diwacanakan ke ruang publik, maka menimbulkan respon di kalangan tokoh yang selama ini terkenal tajam dalam mengkirtik.
Pengajar Ilmu Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan ini menganggap, hal itu jauh lebih produktif. "Atas dasar kajian tersebut menjadi masukan bagi Kemenkopolhukam. Daripada mewacanakan hal tersebut ke ruang publik," jelas Emrus.
Emrus menganggap, seharusnya aktor politik menahan diri dalam memberikan pernyataan, karena rakyat sudah memberikan pilihannya. "Para aktor politik harus menahan diri dengan tak melontarkan diksi yang tak bermanfaat bagi masyarakat," tutup Emrus.
Sebelumnya, Polri diminta ikut memberikan saran soal perspektif hukum terkait pelanggaran-pelanggaran hukum yang dikaji tim khusus bentukan Menko Polhukam Wiranto.
Wiranto menegaskan tim dibentuk untuk memastikan penanganan pelanggar hukum.
Wiranto lantas menjelaskan maksud dari pembentukan tim yang semula disebutnya sebagai Tim Hukum Nasional itu. Tim yang dibentuk, menurutnya, membantu Kemenko Polhukam dalam melakukan sinkronisasi, harmonisasi, dan pengendalian masalah-masalah hukum.
Tim ini, menurut Wiranto, juga akan menangani pelanggaran hukum yang disuarakan lewat media sosial. Banyak akun medsos, disebut Wiranto, mengandung ujaran kebencian, radikalisme, dan hasutan. (Knu)
