Adinda Nurrizki
MerahPutih Nasional - Komisi VIII DPR mewanti-wanti mitra kerjanya, Kementerian Sosial agar berhati-hati dalam mendistribusikan beras melalui Badan Urusan Logistik (Bulog). Pasalnya, bukan tidak mungkin beras-beras sintetis bercampur dengan beras miskin (raskin).
"Agar beras sintetis tersebut tidak terdistribusi kepada 15,5 juta penerima raskin," kata Ketua Komisi VIII Saleh Partaonan Daulay di Jakarta, Kamis (21/5).
Kemensos, lanjut Saleh, harus mengawasi secara ketat beras raskin yang dikelolanya. Sebab, beras bersubsidi itu harus layak konsumsi dan tidak bercampur aduk dengan beras sintetis.
Kementerian yang dipimpin Khofifah Indar Parawansa juga diminta agar segera berkoordinasi dengan Bulog. Sebagai KPA (kuasa pengguna anggaran) program raskin, kemensos memiliki hak untuk mengecek mutu dan kualitas beras yang didistribusikan ke masyarakat.
Kekhawatiran bercampurnya beras sintetis ke dalam raskin dinilai bukan sesuatu yang berlebihan. Pasalnya, di pasar terbuka saja, beras sintetis banyak ditemukan. Tentu tidak tertutup kemungkinan jika ada saja pihak yang ingin mencari keuntungan dengan memasukkannya ke dalam raskin.
Sejauh ini, kata dia, memang belum ada laporan. Walau demikian, harus dipastikan bahwa raskin betul-betul bebas dari beras sintetis.
"Jangan sampai beras raskin justru membawa penyakit dan gizi buruk serta menimbulkan masalah baru," sambung politisi PAN itu.
Sebelum beras sintetis betul-betul bersih dari peredaran, pengawasan harus tetap dilakukan secara berkala. Dengan demikian, beras yang didistribusikan ke masyarakat miskin dapat dipastikan benar-benar layak konsumsi. (mad)
BACA JUGA:
Heboh, Beredar Video Pembuatan Beras Plastik
