WALHI Sayangkan Anies Lanjutkan Proyek Reklamasi

MerahPutih.com - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) DKI Jakarta Tubagus Saleh Ahmadi menyayangkan sikap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang secara diam-diam menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pulau D atau Pulau Maju.

Tubagus berasumsi bahwa kebijakan mengeluarkan IMB Pulau D berarti Reklamasi Teluk Jakarta masih berlanjut.

"Seharusnya kegiatan reklamasi itu tidak boleh lagi berjalan. IMB di atasnya dan reklamasi itu tidak bisa dipisahkan. Orangkan membangun sesuatu karena sudah ada rencana dulu di atasnya mau ngapain. Bagaimana mungkin gubernur memisahkan aktivitas reklamasi dan di atasnya," ujar Tubagus di Jakarta, Senin (17/6).

BACA JUGA: DPRD Tolak 2 Cawagub DKI Jagoan PKS, Taufik Gerindra Siap Ambil Alih

Tubagus pun mempertanyakan, alasan Anies tak mencabut Pergub DKI Nomor 206 Tahun 2016. Mengingat Pergub yang disahkan gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tersebut sebagai panduan rancang kota pulau C, pulau D, dan pulau E hasil reklamasi di utara Jakarta.

"Kenapa dia tidak mencabut Pergub DKI Nomor 206 Tahun 2016. Pergub itu kan ngomongin rancangan kota di atasnya," tuturnya.

Tubagus pun menduga, bahwa orang nomor di Jakarta itu mengetahui Pergub DKI Nomor 206 Tahun 2016 itu bermasalah.

Seperti diketahui, Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta yang telah menerbitkan Izin Mendirikan Bangungan (IMB) Pulau Reklamasi D atau Pulau Maju.

IMB tersebut diperuntukkan bagi 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah tinggal dan 212 rumah kantor (rukan). Selain itu ada 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun.

BACA JUGA: Laut, Awal dan Masa Depan Bumi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun mengklaim bahwa, IMB yang diberikan berbeda dengan kebijakan penghentian pulau reklamasi.

Anies beralasan perbitkan IMB ini, guna mematuhi produk hukum sebelumnya. Yakni, Peraturan Gubernur No 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota (PRK). Di mana pergub tersebut turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. (Asp)