Waktu Terbatas, Gubernur Jatim Minta Warga Segera Daftar CPNS dan PPPK

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 30 Juni 2021
Waktu Terbatas, Gubernur Jatim Minta Warga Segera Daftar CPNS dan PPPK

Tes CPNS. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi Jawa Timur membuka pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada Tahun 2021.

"Kesempatan mengikuti seleksi aparatur sipil negara (ASN), baik CPNS maupun PPPK terbuka untuk siapa saja selama memenuhi persyaratan," ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam keterangan pers di Surabaya, Selasa (30/6) malam.

Baca Juga:

BKN Perkirakan Pendaftaran CPNS 2021 Capai 5 Juta Peserta

Ia mengimbau, agar masyarakat memanfaatkan kesempatan seleksi ini, mengingat waktu pendaftaran cukup terbatas, yakni dibuka 30 Juni dan ditutup pada 21 Juli 2021.

"Semua proses proses pendaftaran dilakukan secara daring melalui website 'https://sscasn.bkn.go.id/'," ucap mantan Menteri Sosial tersebut.

Dalam seleksi ASN tahun ini, sebanyak 701.590 formasi secara Nasional dibuka, sedangan khusus Pemprov Jatim mencapai 13.496 formasi.

Pada formasi Pemprov Jatim, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melakukan perubahan dengan memberi tambahan kuota CPNS, dari yang semula 1.390 formasi menjadi 1.408 formasi. Rinciannya, yaitu sebanyak 1.365 formasi umum, kemudian 28 formasi disabilitas dan 15 formasi cumlaude.

Pemprov juga membuka formasi untuk PPPK jabatan fungsional guru sebanyak 11.220 formasi, lalu untuk PPPK non-guru terbuka kesempatan sebanyak 868 formasi, atau berkurang dari penetapan kuota awal sebanyak 886 formasi.

Selain itu, Pemprov Jatim juga membuka untuk kualifikasi lulusan SMK sebanyak 127 formasi CPNS dan 36 formasi untuk PPPK.

"Jadi tidak hanya lulusan sarjana, lulusan SMK juga memiliki peluang untuk menjadi bagian dari berbagai penguatan dalam birokrasi Pemprov Jatim," tutur Khofifah.

Ia menjelaskan, tahun ini jabatan fungsional guru dibuka dengan sangat banyak formasi pada skema PPPK, dan diharapkan menjadi jawaban dari pemenuhan dan pemerataan kebutuhan guru di Jatim.

Sebab, kata dia, dari 11.220 formasi PPPK guru tersebut akan disalurkan pada 407 lembaga SMA, 298 lembaga SMK, serta 45 lembaga pendidikan khusus dan layanan khusus (PKLK).

PNS. (Foto:  Humas Kota Bandung)
PNS. (Foto: Humas Kota Bandung)

"Kalau tahun-tahun sebelumnya diprioritaskan distribusi guru di daerah terpencil dan kepulauan, tapi saat ini pemerataan bisa dilakukan hingga ke sekolah-sekolah di perkotaan," katanya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Nurkholis menambahkan, serbuan pelamar diprediksi akan terjadi tahun ini karena jumlah formasi dibuka jauh lebih banyak dibandingkan tahun lalu.

Termasuk, lanjut dia, beberapa persyaratan cukup longgar, seperti dibukanya kualifikasi lulusan SMK dan tidak lagi dipersyaratkannya minimal akreditasi program studi maupun perguruan tinggi.

"Tapi, pelamar tetap diberi persyaratan nilai untuk IPK minimal tiga. Tahun lalu hanya 1.817 lowongan CPNS dan pelamarnya mencapai 60 ribu. Kalau tahun ini bisa jadi akan tembus 100 ribu pelamar," tutur Nurkholis dikutip Antara. (*)

#Penerimaan CPNS #Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) #BKN #PNS #PPPK
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Dikabarkan Mau Hapus Utang Pensiunan PNS
Presiden RI, Prabowo Subianto, dikabarkan mau menghapus utang pensiunan PNS. Lalu, apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Sabtu, 23 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Dikabarkan Mau Hapus Utang Pensiunan PNS
Indonesia
Kemendikdasmen Cari Sekolah Kelebihan Pengajar, Tutupi Kekurangan Formasi 498 Ribu Guru
Kemendikdasmen dan lembaga terkait juga sedang membahas mekanisme seleksi bagi ratusan ribu guru non-ASN tersebut yang sudah masuk sistem Dapodik.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
Kemendikdasmen Cari Sekolah Kelebihan Pengajar, Tutupi Kekurangan Formasi 498 Ribu Guru
Indonesia
Polemik Guru Honorer Berakhir di Tahun 2026 Butuh Kebijakan Afirmasi Pusat
Penyelesaian polemik guru honorer yang terdapat di sekolah negeri mesti dilakukan dalam kerangka perbaikan manajemen tata kelola ASN secara komprehensif.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
Polemik Guru Honorer Berakhir di Tahun 2026 Butuh Kebijakan Afirmasi Pusat
Indonesia
DPR Dorong Status Semua Guru Jadi PNS
Ke depan, harus ada satu status guru nasional, yaitu PNS. Tidak ada lagi guru PPPK maupun PPPK Paruh Waktu
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 11 Mei 2026
DPR Dorong Status Semua Guru Jadi PNS
Indonesia
CAT Seleksi Pegawai Koperasi Merah Putih Dikeluhkan, Peserta Cuma Diminta Memberi Jeda
BKN mengimbau peserta tetap tenang dan tidak melakukan klik jawaban secara berulang karena setiap jawaban yang disimpan sudah otomatis masuk ke pangkalan data sistem.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 08 Mei 2026
CAT Seleksi Pegawai Koperasi Merah Putih Dikeluhkan, Peserta Cuma Diminta Memberi Jeda
Indonesia
Kemendagri Pastikan APBD Cukup Buat Bayar PPPK
Saat ini, Kemendagri mendorong penyehatan fiskal melalui dua jalur, yakni pengendalian belanja pegawai dan penguatan pendapatan daerah.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 07 April 2026
Kemendagri Pastikan APBD Cukup Buat Bayar PPPK
Indonesia
DPR Tegas Tolak Pemecatan Guru PPPK Paruh Waktu, Peringatkan Dampak ke Siswa
DPR meminta pemda tidak memecat guru PPPK paruh waktu. Kebijakan ini dinilai berdampak serius pada siswa dan kualitas pendidikan di tengah efisiensi anggaran.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 03 April 2026
DPR Tegas Tolak Pemecatan Guru PPPK Paruh Waktu, Peringatkan Dampak ke Siswa
Indonesia
Pramono Anung Ogah Berhentikan PPPK, Anggaran Seremonial Bisa Dihilangkan
Kevin mengakui, APBD Jakarta menanggung beban yang berat pada belanja pegawai. Kendati demikian, ASN dan PPPK yang mengantungkan penghidupannya kepada pekerjaannya tetap harus dipertahankan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 31 Maret 2026
Pramono Anung Ogah Berhentikan PPPK, Anggaran Seremonial Bisa Dihilangkan
Indonesia
Anggaran Belanja Pegawai Dibatasi, Pramono Janji Tidak Pecat PPPK
pembatasan belanja pegawai ini sebenarnya masih dalam tahap pembahasan dan belum diputuskan oleh pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 30 Maret 2026
Anggaran Belanja Pegawai Dibatasi, Pramono Janji Tidak Pecat PPPK
Indonesia
THR PPPK Jateng Cair H-7 Lebaran, Pemprov Siapkan Rp 6 Miliar untuk 13 Ribu Pegawai
Pemprov Jawa Tengah menyiapkan anggaran Rp 6 miliar untuk THR bagi 13.077 PPPK paruh waktu. Gubernur Ahmad Luthfi memastikan THR cair sekitar H-7 Lebaran 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 Maret 2026
THR PPPK Jateng Cair H-7 Lebaran, Pemprov Siapkan Rp 6 Miliar untuk 13 Ribu Pegawai
Bagikan