Wakil Wali Kota Bandung Ajak Warga Patuhi Prokes Agar PPKM Darurat tak Diperpanjang

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 19 Juli 2021
Wakil Wali Kota Bandung Ajak Warga Patuhi Prokes Agar PPKM Darurat tak Diperpanjang

Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, saat menghadiri Launching Penyaluran Bantuan Beras PPKM 2021 di Gudang Bulog Bandung, Jalan Gedebage, Minggu (18/7). (Humas Bandung)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Pandemi COVID-19 telah masuk tahun kedua. Selama itu pula bukan hanya sektor kesehatan yang runtuh, melainkan ekonomi pun terancam kolaps. Belum lagi dengan adanya kebijakan PPKM Darurat sekarang ini.

Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mengatakan, PPKM Darurat memberikan dampak sosial-ekonomi yang besar bagi masyarakat. Untuk itu ia mengajak masyarakat terus kompak bersama pemerintah dalam memerangi wabah virus Corona dengan mematuhi PPKM Darurat, termasuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Baca Juga

Pemkot Berharap Kemenkop Kembali Beri Permodalan kepada UMKM Bandung

“Kita tidak menginginkan PPKM Darurat terus berlanjut, tapi ini adalah upaya pemerintah untuk bisa meringankan saudara kita yang terdampak,” harap Yana, saat menghadiri Launching Penyaluran Bantuan Beras PPKM 2021 di Gudang Bulog Bandung, Jalan Gedebage, Minggu (18/7).

“Dampak ekonomi dan sosial cukup tinggi, jadi sebetulnya harapan kita pandemi segera berakhir. Tapi pandemi berakhir itu kalau kita sama-sama. Bukan pemerintah aja tapi masyarakat sama-sama ikut,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, bantuan sosial PPKM Darurat mulai disalurkan untuk warga terdampak. Diharapkan bantuan tersebut sedikit meringkankan beban di tengah sulitnya situasi akibat pagebluk berkepanjangan.

Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana, saat menghadiri Launching Penyaluran Bantuan Beras PPKM 2021 di Gudang Bulog Bandung, Jalan Gedebage, Minggu (18/7). (Humas Bandung)
Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana, saat menghadiri Launching Penyaluran Bantuan Beras PPKM 2021 di Gudang Bulog Bandung, Jalan Gedebage, Minggu (18/7). (Humas Bandung)

Sementara itu, kasus COVID-19 di Kota Bandung masih belum reda. Setiap harinya masih terjadi penambahan kasus-kasus baru. Hingga Minggu (18/7), kasus konfirmasi positif COVID-19 dalam perawatan (aktif) sebanyak 6.833 orang.

Jumlah ini mengalami penambahan 227 kasus harian. Sedangkan kasus suspek dipantau 3.904 orang, dan kontak erat dipantau 309 orang.

Total jumlah konfirmasi positif Kota Bandung sejak awal pandemi hingga kini mencapai 31.446 orang, sebanyak 23.734 orang di antaranya sembuh. Namun total kematian mencapai 879 orang. Jumlah penambahan kasus kematian per hari ini mencapai 44 jiwa.

Kasus COVID-19 di Kota Bandung tersebar di 30 kecamatan yang ada. Berikut ini 10 kecamatan konfirmasi aktif tertinggi: Kecamatan Kiaracondong 471 orang, Antapani 470 orang, Bojongloa kaler 452 orang, Batununggal 395 orang, Rancasari 371 orang, Sukasari 347 orang, Regol 307 orang, Cicendo 304 orang, Arcamanik 295 orang, Coblong 294 orang. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga

Pemkot Bandung Mulai Salurkan Bansos PPKM Darurat

#PPKM Darurat #PPKM
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
700 Juta Pergerakan Wisatawan Bakal Terjadi di Libur Lebaran 2023
Pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) akan mendongkrak pertumbuhan industri perhotelan pada 2023.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Februari 2023
700 Juta Pergerakan Wisatawan Bakal Terjadi di Libur Lebaran 2023
Fun
Pencabutan PPKM Jadi Momentum Baik Bagi Bisnis Pertunjukan
Pencabutan PPKM memberikan apa yang telah hilang selama dua tahun.
Andreas Pranatalta - Minggu, 05 Februari 2023
Pencabutan PPKM Jadi Momentum Baik Bagi Bisnis Pertunjukan
Indonesia
Jokowi Minta Anak Buahnya Manfaatkan Momentum Pencabutan PPKM
Presiden Joko Widodo meminta para menteri kabinet Indonesia Maju untuk menggenjot aktivitas ekonomi setelah pencabutan PPKM.
Zulfikar Sy - Senin, 30 Januari 2023
Jokowi Minta Anak Buahnya Manfaatkan Momentum Pencabutan PPKM
Indonesia
Masyarakat Lebih Memilih Menggunakan Masker Meski PPKM Telah Dicabut
Dari hasil survei, mayoritas masyarakat menyatakan setuju masker harus tetap digunakan meskipun kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat telah dicabut.
Mula Akmal - Senin, 23 Januari 2023
Masyarakat Lebih Memilih Menggunakan Masker Meski PPKM Telah Dicabut
Indonesia
Menkes Klaim Kondisi COVID-19 di Indonesia Stabil Pasca PPKM Dicabut
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut kondisi COVID-19 di Indonesia sejak PPKM dicabut relatif terkendali.
Mula Akmal - Selasa, 17 Januari 2023
Menkes Klaim Kondisi COVID-19 di Indonesia Stabil Pasca PPKM Dicabut
Indonesia
Kasus COVID-19 Melandai di Awal Tahun Ini
Penerima vaksinasi dosis penguat atau booster 1 meningkat dari 29,04 persen menjadi 29,13 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 16 Januari 2023
 Kasus COVID-19 Melandai di Awal Tahun Ini
Indonesia
Booster dan Pakai Masker Masih jadi Syarat Naik Kereta Api
"Masker masih dan vaksinasi penguat tetap diwajibkan di seluruh layanan KAI. Jika ada perubahan dari pemerintah akan segera kami sosialisasikan," kata Manajer Humas KAI Daop 3 Cirebon Ayep Hanapi
Andika Pratama - Sabtu, 07 Januari 2023
Booster dan Pakai Masker Masih jadi Syarat Naik Kereta Api
Indonesia
Pemprov DKI Serukan Warga Wajib Pakai Masker saat Naik Angkutan Umum
Pemerintah memutuskan untuk mencabut status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada akhir 2022 kemarin. Penghentian PPKM ini dianggap Indonesia sudah sangat baik mengendalikan COVID-19.
Mula Akmal - Jumat, 06 Januari 2023
Pemprov DKI Serukan Warga Wajib Pakai Masker saat Naik Angkutan Umum
Indonesia
Pelaku Wisata Jangan Sampai Kehilangan Momentum Pencabutan PPKM
Kebijakan pembebasan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap beberapa sektor, di antaranya pariwisata Indonesia.
Zulfikar Sy - Jumat, 06 Januari 2023
Pelaku Wisata Jangan Sampai Kehilangan Momentum Pencabutan PPKM
Indonesia
Pemerintah Tidak Lagi Keluarkan Aturan Anyar Setelah PPKM Dicabut
Di seluruh dunia, intervensi terbaik dalam penanganan endemi dari diri masyarakat sendiri.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 03 Januari 2023
Pemerintah Tidak Lagi Keluarkan Aturan Anyar Setelah PPKM Dicabut
Bagikan