Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Wacana Jokowi Hukum Mati Koruptor Dianggap Sia-sia

Zulfikar SyZulfikar Sy - Sabtu, 14 Desember 2019
Wacana Jokowi Hukum Mati Koruptor Dianggap Sia-sia

ILUSTRASI (ANTARANews/ferly) (a)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pakar hukum tata negara Juanda menilai, wacana hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi tak memiliki daya gentar untuk memberantas korupsi.

Juanda menilai jika wacana tersebut diterapkan, belum tentu efektif dalam mengurangi tindak pidana korupsi di Indonesia.

Baca Juga:

Jokowi Tugasi Mahfud MD Jamah Korupsi tak Tersentuh

"Maksud saya wacana seperti itu bagus, tapi belum tentu juga efektif," ujarnya Juanda kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (14/12).

Demonstran yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sumatera Barat berunjukrasa dalam gerakan Sapu Koruptor, di depan Kantor Gubernur Sumbar, Padang, Senin (16/2). (Foto: Antara Foto)
Demonstran yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sumatera Barat berunjukrasa dalam gerakan Sapu Koruptor, di depan Kantor Gubernur Sumbar, Padang, Senin (16/2). (Foto: Antara Foto)

Juanda menyinggung penerapan hukuman mati kasus narkoba, di mana eksekusi beberapa kali sudah dilakukan terhadap gembong narkoba, namun kenyataannya tingkat penyalahgunaan dan peredaran narkoba dari tahun ke tahun selalu meningkat.

"Sebab contoh saja narkoba misalnya, narkoba itu kan ada hukuman mati tapi kan semakin merajalela juga. Nah artinya hukuman mati juga bukan satu-satunya membuat orang jera," ungkapnya.

Karena itu, lanjut Juanda, wacana hukuman mati bagi koruptor perlu dikaji secara komprehensif.

"Tapi kita coba dulu analisa, kita kaji secara komprehensif," kata dia.

Menurutnya, wacana itu dimunculkan tentu memiliki niat yang baik dalam memerangi korupsi di Indonesia.

Baca Juga:

Komnas HAM: Hukuman Mati Koruptor Tak Efektif Memberantas Korupsi

"Sebenarnya wacana itu biasanya dilatarbelakangi oleh sebuah niat agar korupsi di Indonesia ini semakin hari semakin kecil. Saya kira tidak ada masalah, bagus, dalam arti bagus sebagai wacana," kata pakar dari IPDN ini.

Komnas HAM menolak rencana hukuman mati terhadap koruptor (Foto: ANTARA)
Komnas HAM menolak rencana hukuman mati terhadap koruptor (Foto: ANTARA)

"Artinya ditinjau dari aspek pembenahan di bidang regulasi, saya kira itu merupakan satu strategi penanganan perkara di Indonesia," sambungnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyinggung soal kemungkinan penerapan aturan hukuman mati untuk koruptor.

Menurutnya, hukuman itu bisa saja diterapkan jika memang ada kehendak yang kuat dari masyarakat. (Knu)

Baca Juga:

Dapat Penghargaan Bebas Korupsi, Anies: Ini Bicara Kenyataan, Bukan Pencitraan

#Jakarta #Hukuman Mati
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
PSI Tolak Obligasi DKI Jakarta, Alasanya Berutang Buat Bangun Yang Tidak Hasilkan PAD
PSI DKI menolak bila obligasi dikeluarkan. Sebab menurut dia, Pemprov DKI berutang demi membangun hal-hal yang peruntukannya tidak sesuai dengan regulasi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 31 Juli 2026
PSI Tolak Obligasi DKI Jakarta, Alasanya Berutang Buat Bangun Yang Tidak Hasilkan PAD
Indonesia
Pulihkan Kawasan, Otorita Tanam 5 Juta Pohon di Wilayah Ibu Kota Nusantara
Otorita IKN menargetkan 65 persen wilayah ibu kota baru Indonesia yang dibangun di sebagian wilayah Provinsi Kalimantan Timur tersebut tetap berupa kawasan lindung.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 31 Juli 2026
Pulihkan Kawasan, Otorita Tanam 5 Juta Pohon di Wilayah Ibu Kota Nusantara
Indonesia
5 Titik SIM Keliling Buka di Jakarta Jumat (31/7): Tidak Bisa Perpanjang SIM B, Tutup Jam 2 Siang!
Polda Metro Jaya buka layanan SIM Keliling di 5 titik Jakarta pada Jumat 31 Juli 2026 pukul 08.00–14.00 WIB. Perpanjangan hanya untuk SIM A dan SIM C dengan biaya Rp80 ribu dan Rp75 ribu.
Wisnu Cipto - Jumat, 31 Juli 2026
5 Titik SIM Keliling Buka di Jakarta Jumat (31/7): Tidak Bisa Perpanjang SIM B, Tutup Jam 2 Siang!
Berita Foto
Teater Koma Pentaskan Rumah Sakit Jiwa, Kritik Tajam atas Relasi Kuasa dan Kemanusiaan
Sejumlah aktor memerankan pementasan teater yang berjudul 'Rumah Sakit Jiwa' di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 29 Juli 2026
Teater Koma Pentaskan Rumah Sakit Jiwa, Kritik Tajam atas Relasi Kuasa dan Kemanusiaan
Indonesia
Pemprov DKI Gelar Career Fest di GOR Ciracas Hari ini, Buka 2.000 Lowongan Pekerjaan
Sebanyak 37 perusahaan ambil bagian dalam bursa lowongan kerja yang berlangsung hingga Rabu (29/7) ini.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Juli 2026
Pemprov DKI Gelar Career Fest di GOR Ciracas Hari ini, Buka 2.000 Lowongan Pekerjaan
Berita Foto
Pemprov DKI Masih Kaji Rencana Kenaikan Tarif Transjakarta
Bus Transjakarta memasuki Halte TB Simatupang kawasan Cilantak, Jakart Selatan, Selasa (28/7/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 28 Juli 2026
Pemprov DKI Masih Kaji Rencana Kenaikan Tarif Transjakarta
Indonesia
Dikritik Mendagri Soal Rencana Surat Utang, Gubernur Pramono: Sudah Bulat
enerbitan obligasi merupakan salah satu skema pembiayaan kreatif (creative financing) yang disiapkan Pemprov DKI agar pembangunan tetap berjalan meski ada potongan Dana Bagi Hasil
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Juli 2026
Dikritik Mendagri Soal Rencana Surat Utang, Gubernur Pramono: Sudah Bulat
Indonesia
Siswa Sekolah Dekat Lokasi Bentrokan Menteng Terpaksa Belajar dari Rumah
MI Raudlotul Athfal Karisma di Menteng terapkan PJJ pasca bentrokan Jalan Tambak. Camat Menteng pastikan keamanan dipantau, warga diminta tidak terprovokasi. Satu korban tewas, satu kritis di RSCM.
Wisnu Cipto - Senin, 27 Juli 2026
Siswa Sekolah Dekat Lokasi Bentrokan Menteng Terpaksa Belajar dari Rumah
Indonesia
Polda Tetapkan 7 Tersangka Bentrok Berdarah di Matraman dan Jalan Tambak
Polda Metro Jaya tetapkan 7 tersangka bentrok Matraman dan Jalan Tambak. 4 tersangka kasus perusakan, 3 tersangka kasus pengeroyokan. Satu korban tewas, satu luka dirawat di RSCM.
Wisnu Cipto - Senin, 27 Juli 2026
Polda Tetapkan 7 Tersangka Bentrok Berdarah di Matraman dan Jalan Tambak
Indonesia
Bentrok Berdarah di Matraman, DPRD Suruh Pemprov Cek Satgas Jaga Jakarta di Sana Aktif Tidak
DPRD DKI Jakarta soroti bentrok berdarah di Matraman. Anggota Komisi A PSI Kevin Wu minta Pemprov perkuat Satgas Jaga Jakarta dan FKDM untuk cegah konflik sosial.
Wisnu Cipto - Senin, 27 Juli 2026
Bentrok Berdarah di Matraman, DPRD Suruh Pemprov Cek Satgas Jaga Jakarta di Sana Aktif Tidak
Bagikan