Utang Rp 116 Triliun Proyek Kereta Cepat Terancam Macet, Pemerintah Tetap Ingin Perpanjang Whoosh hingga Surabaya

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Senin, 13 Oktober 2025
Utang Rp 116 Triliun Proyek Kereta Cepat Terancam Macet, Pemerintah Tetap Ingin Perpanjang Whoosh hingga Surabaya

Kereta Cepat Whoosh. (Foto: Dok. KCIC)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCIC Whoosh) kembali menjadi sorotan publik. Pasalnya, beban utang proyek tersebut kini mencapai Rp 116 triliun dan terancam gagal dibayar setelah pemerintah memastikan tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk melunasinya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah sedang mencari skema terbaik untuk menyelesaikan masalah pembiayaan tersebut.

“Beberapa waktu lalu sudah dibicarakan untuk mencari skema agar beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar,” ujar Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Senin (13/10).

Baca juga:

Peringati Hari Pelanggan Nasional KCIC Catat 11 Juta Orang Telah Gunakan Kereta Cepat Whoosh

Prasetyo juga menyinggung wacana perpanjangan rute Kereta Cepat Whoosh hingga Surabaya, Jawa Timur, sebagai bagian dari rencana pengembangan jangka panjang.

“Kita ingin proyek ini berkembang, tidak hanya berhenti di Jakarta - Bandung, tapi bisa sampai Surabaya,” imbuhnya.

Menurutnya, moda transportasi berkecepatan tinggi ini telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan perlu terus dikembangkan.

“Faktanya, Whoosh sudah menjadi salah satu moda transportasi yang sangat membantu mobilitas masyarakat, baik dari Jakarta ke Bandung maupun sebaliknya,” kata Prasetyo.

Baca juga:

Kepala Daerah Protes ke Menkeu Purbaya usai TKD Dipotong, DPR: Langkah Keliru dan Tidak Tepat

Dikabarkan sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan dana APBN untuk menanggung utang menggunung proyek KCIC.

Ia menuturkan, tanggung jawab pembayaran sepenuhnya berada di tangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terlibat dalam proyek tersebut.

“Utang proyek KCIC bukan tanggung jawab pemerintah, melainkan BUMN yang mengelolanya,” tegas Purbaya.

Sementara itu, Danantara, selaku superholding BUMN, disebut tengah mencari cara untuk meringankan beban pembiayaan proyek, termasuk opsi dukungan non-APBN. (Knu)

#KCIC #Mensesneg #Prasetyo Hadi #Menteri Keuangan #Purbaya Yudhi Sadewa #Whoosh
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Raker Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dengan Komisi XI DPR Bahas Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV-2025
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/11/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 27 November 2025
Raker Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dengan Komisi XI DPR Bahas Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV-2025
Indonesia
Bandara IMIP Disorot, Menkeu Purbaya Kirim Petugas Bea Cukai dan Imigrasi ke Morowali
Setelah temuan Menhan Sjafrie, pemerintah bergerak cepat menegakkan pengawasan kepabeanan dan imigrasi di Bandara IMIP. Penempatan petugas segera dilakukan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 27 November 2025
Bandara IMIP Disorot, Menkeu Purbaya Kirim Petugas Bea Cukai dan Imigrasi ke Morowali
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Minta Prabowo Setop Penerimaan CPNS 2026, Anggarannya Dialihkan untuk Lunasi Bayar Utang Kereta Cepat
Menkeu Purbaya disebut meminta izin untuk menghentikan CPNS karena ingin fokus lakukan penghematan demi bayar utang Whoosh.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 27 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Minta Prabowo Setop Penerimaan CPNS 2026, Anggarannya Dialihkan untuk Lunasi Bayar Utang Kereta Cepat
Indonesia
Mensesneg Minta Kementerian dan Lembaga Ketat soal Anggaran, Uangnya untuk Renovasi Sekolah
Mensesneg, Prasetyo Hadi, mengingatkan kementerian untuk memperbaiki pola belanja negara. Hal itu agar bisa meningkatkan efisiensi anggaran.
Soffi Amira - Rabu, 26 November 2025
Mensesneg Minta Kementerian dan Lembaga Ketat soal Anggaran, Uangnya untuk Renovasi Sekolah
Indonesia
Dasco Umumkan Prabowo Rehabilitasi Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi, Mensesneg: Usulan Datang dari DPR
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco mengumumkan keputusan Presiden Prabowo tentang surat rehabilitasi kepada eks PT ASDP Ira Puspadewi
Wisnu Cipto - Selasa, 25 November 2025
Dasco Umumkan Prabowo Rehabilitasi Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi, Mensesneg: Usulan Datang dari DPR
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Marahi Menkeu Purbaya karena Menolak Membayar Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Beredar video yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo marah kepada Menkeu Purbaya karena menolak bayar utang Whoosh menggunakan APBN.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 25 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Marahi Menkeu Purbaya karena Menolak Membayar Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Indonesia
Jelang Angkutan Nataru 2026, Semua Awak Kereta Cepat Jakarta-Bandung Wajib Tes Urine oleh BNN
Prosedur ini dari upaya KCIC menjaga standar keselamatan tertinggi dan memastikan petugas selalu dalam kondisi prima saat mengoperasikan Whoosh.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Jelang Angkutan Nataru 2026, Semua Awak Kereta Cepat Jakarta-Bandung Wajib Tes Urine oleh BNN
Indonesia
Bekas Dirjen Jadi Tersangka di Jaksa Agung, Menkeu: Bantah Lagi Bersih-Bersih Ditjen Pajak
Bendahara Negara itu juga membantah anggapan bahwa penyidikan ini merupakan bagian dari upaya 'bersih-bersih' yang ia lakukan di Ditjen Pajak.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
Bekas Dirjen Jadi Tersangka di Jaksa Agung, Menkeu: Bantah Lagi Bersih-Bersih Ditjen Pajak
Indonesia
Pedagang Thrifting Minta Legalisasi, Menkeu Purbaya: Bukan Soal Bayar Pajak, Melainkan Kepatuhan Aturan
Menkeu Purbaya menegaskan bisnis baju bekas impor tetap ilegal meski pedagang thrifting siap bayar pajak. BAM DPR minta pemerintah beri solusi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 20 November 2025
Pedagang Thrifting Minta Legalisasi, Menkeu Purbaya: Bukan Soal Bayar Pajak, Melainkan Kepatuhan Aturan
Indonesia
Defisit APBN Sudah Capai Rp 479,7 Triliun, Pendapatan Cuma 73,7 Persen Dari Target
Sementara penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp 402,4 triliun atau 84,3 persen dari outlook.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 20 November 2025
Defisit APBN Sudah Capai Rp 479,7 Triliun, Pendapatan Cuma 73,7 Persen Dari Target
Bagikan