Utang Rp 116 Triliun Proyek Kereta Cepat Terancam Macet, Pemerintah Tetap Ingin Perpanjang Whoosh hingga Surabaya

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Senin, 13 Oktober 2025
Utang Rp 116 Triliun Proyek Kereta Cepat Terancam Macet, Pemerintah Tetap Ingin Perpanjang Whoosh hingga Surabaya

Kereta Cepat Whoosh. (Foto: Dok. KCIC)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCIC Whoosh) kembali menjadi sorotan publik. Pasalnya, beban utang proyek tersebut kini mencapai Rp 116 triliun dan terancam gagal dibayar setelah pemerintah memastikan tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk melunasinya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah sedang mencari skema terbaik untuk menyelesaikan masalah pembiayaan tersebut.

“Beberapa waktu lalu sudah dibicarakan untuk mencari skema agar beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar,” ujar Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Senin (13/10).

Baca juga:

Peringati Hari Pelanggan Nasional KCIC Catat 11 Juta Orang Telah Gunakan Kereta Cepat Whoosh

Prasetyo juga menyinggung wacana perpanjangan rute Kereta Cepat Whoosh hingga Surabaya, Jawa Timur, sebagai bagian dari rencana pengembangan jangka panjang.

“Kita ingin proyek ini berkembang, tidak hanya berhenti di Jakarta - Bandung, tapi bisa sampai Surabaya,” imbuhnya.

Menurutnya, moda transportasi berkecepatan tinggi ini telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan perlu terus dikembangkan.

“Faktanya, Whoosh sudah menjadi salah satu moda transportasi yang sangat membantu mobilitas masyarakat, baik dari Jakarta ke Bandung maupun sebaliknya,” kata Prasetyo.

Baca juga:

Kepala Daerah Protes ke Menkeu Purbaya usai TKD Dipotong, DPR: Langkah Keliru dan Tidak Tepat

Dikabarkan sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan dana APBN untuk menanggung utang menggunung proyek KCIC.

Ia menuturkan, tanggung jawab pembayaran sepenuhnya berada di tangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terlibat dalam proyek tersebut.

“Utang proyek KCIC bukan tanggung jawab pemerintah, melainkan BUMN yang mengelolanya,” tegas Purbaya.

Sementara itu, Danantara, selaku superholding BUMN, disebut tengah mencari cara untuk meringankan beban pembiayaan proyek, termasuk opsi dukungan non-APBN. (Knu)

#KCIC #Mensesneg #Prasetyo Hadi #Menteri Keuangan #Purbaya Yudhi Sadewa #Whoosh
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Utang Rp 116 Triliun Proyek Kereta Cepat Terancam Macet, Pemerintah Tetap Ingin Perpanjang Whoosh hingga Surabaya
Mensesneg sebut pemerintah sedang mencari skema terbaik untuk menyelesaikan masalah pembiayaan Whoosh.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 Oktober 2025
Utang Rp 116 Triliun Proyek Kereta Cepat Terancam Macet, Pemerintah Tetap Ingin Perpanjang Whoosh hingga Surabaya
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Program MBG Dihentikan, Anggarannya Dialihkan untuk Bantuan Beras
Menkeu Purbaya dikabarkan akan menghentikan program makan bergizi gratis (MBG) dalam sebuah unggahan konten di media sosial.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 10 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Program MBG Dihentikan, Anggarannya Dialihkan untuk Bantuan Beras
Indonesia
Satgas BLBI di Ujung Tanduk, Menkeu Purbaya: Hasilnya Enggak Banyak-Banyak Amat, Membuat Ribut Saja
Masa tugas Satgas BLBI telah diperpanjang beberapa kali
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Oktober 2025
Satgas BLBI di Ujung Tanduk, Menkeu Purbaya: Hasilnya Enggak Banyak-Banyak Amat, Membuat Ribut Saja
Indonesia
Menkeu Purbaya Pecat 26 Pegawai 'Nakal' DJP, Komisi XI DPR: Langkah Ini Bisa Pulihkan Kepercayaan Publik
Anggota Komisi XI DPR RI sebut Pemberantasan korupsi harus dilakukan tanpa pandang bulu.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 10 Oktober 2025
Menkeu Purbaya Pecat 26 Pegawai 'Nakal' DJP, Komisi XI DPR: Langkah Ini Bisa Pulihkan Kepercayaan Publik
Indonesia
Kepala Daerah Protes ke Menkeu Purbaya usai TKD Dipotong, DPR: Langkah Keliru dan Tidak Tepat
Sejumlah gubernur di Indonesia mendatangi kantor Kementerian Keuangan. Hal itu terkait pemangkasan TKD dalam rancangan APBN 2026.
Soffi Amira - Jumat, 10 Oktober 2025
Kepala Daerah Protes ke Menkeu Purbaya usai TKD Dipotong, DPR: Langkah Keliru dan Tidak Tepat
Indonesia
Jadi Idola Baru, Menkeu Purbaya Kaget saat Ditanya Rencana Jadi Cawapres
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, kaget saat ditanya wartawan soal rencana menjadi cawapres di Pilpres 2029.
Soffi Amira - Jumat, 10 Oktober 2025
Jadi Idola Baru, Menkeu Purbaya Kaget saat Ditanya Rencana Jadi Cawapres
Indonesia
Pramono tak Ikut Protes ke Menkeu Purbaya soal Pemangkasan APBD 2026, ini Alasannya
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, tak ikut protes ke Menkeu, Purbaya Yudhi Sadewa, soal pemangkasan APBD 2026.
Soffi Amira - Kamis, 09 Oktober 2025
Pramono tak Ikut Protes ke Menkeu Purbaya soal Pemangkasan APBD 2026, ini Alasannya
Indonesia
Menkeu Purbaya tak Usulkan Pengganti Anggito, Pilih Urus Langsung Pajak dan Bea Cukai
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, belum mengusulkan pengganti Anggito Abimanyu. Ia akan mengurus langsung pajak dan bea cukai.
Soffi Amira - Kamis, 09 Oktober 2025
Menkeu Purbaya tak Usulkan Pengganti Anggito, Pilih Urus Langsung Pajak dan Bea Cukai
Indonesia
Prabowo Punya 2 Asisten Khusus Presiden Baru, Tugasnya Susun Naskah Pidato
Tugas dua Asisten Khusus Presiden itu untuk membantu Prabowo dalam menyiapkan data, hingga menyusun pidato.
Wisnu Cipto - Kamis, 09 Oktober 2025
Prabowo Punya 2 Asisten Khusus Presiden Baru, Tugasnya Susun Naskah Pidato
Indonesia
Mahfud Md Puji Keberanian Menkeu Purbaya Berbeda Pendapat dengan Luhut soal Program MBG
Menkeu Purbaya menegaskan akan menarik kembali anggaran MBG apabila dananya tidak terserap hingga akhir Oktober.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 Oktober 2025
Mahfud Md Puji Keberanian Menkeu Purbaya Berbeda Pendapat dengan Luhut soal Program MBG
Bagikan