Utang Luar Negeri Indonesia Capai 38,1 Persen Dari PDB


Iustrasi rupiah. (Foto: Antara).
MerahPutih.com - Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir triwulan III-2020 tercatat USD 408,5 miliar. Utang tersebut, terdiri dari ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) USD200,2 miliar dan sektor swasta termasuk BUMN USD208,4 miliar.
Bank Indonesia mencatat, pertumbuhan ULN Indonesia pada akhir triwulan III-2020 tercatat 3,8 persen (yoy) turun dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,1 persen (yoy). Kondisi ini dipengaruhi oleh transaksi pembayaran ULN swasta.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Onny Widjanarko menjelaskan, akhir triwulan III 2020 ULN pemerintah tercatat USD197,4 miliar atau tumbuh 1,6 persen (yoy), turun dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 2,1 persen (yoy).
Baca Juga:
Warga Butuhkan Bansos Saat Hadapi Resesi Ekonomi
Perlambatan pertumbuhan dari data Bank Sentral, sejalan dengan penyesuaian portofolio di pasar SBN Indonesia oleh investor asing akibat masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.
Perlambatan utang tersebut tertahan oleh penerbitan Samurai Bond di pasar keuangan Jepang dan penarikan sebagian komitmen pinjaman dari lembaga multilateral pada triwulan III-2020 yang merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga portofolio pembiayaan untuk menangani pandemi COVID-19 dan pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Ia menegaskan, utang luar negeri pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas yang di antaranya mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,7 persen dari total ULN pemerintah), sektor konstruksi (16,6 persen).
Lalu, sektor jasa pendidikan (16,5 persen), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (11,8 persen), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (11,5 persen).
Sementara itu, pertumbuhan ULN swasta pada akhir triwulan III-2020 tercatat 6,0 persen (yoy) turun dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 8,4 persen (yoy). Perkembangan ini didorong oleh melambatnya pertumbuhan ULN Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan (PBLK) serta berlanjutnya kontraksi ULN lembaga keuangan (LK).

Pada akhir triwulan III-2020, pertumbuhan ULN PBLK tercatat 8,1 persen (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 11,6 persen (yoy). Sementara itu, ULN LK mencatat kontraksi yang berkurang menjadi 1,0 persen (yoy) dari kontraksi pada triwulan sebelumnya yang tercatat 1,8 persen (yoy).
Berdasarkan sektornya, ULN terbesar dengan pangsa mencapai 77,4 persen dari total ULN swasta bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin (LGA), sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pengolahan.
Rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir triwulan III 2020 sebesar 38,1 persen, sedikit meningkat dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 37,4 persen. Sementara itu struktur ULN Indonesia yang tetap sehat tercermin dari besarnya pangsa ULN berjangka panjang yang mencapai 89,1 persen dari total ULN.
Baca Juga:
Indonesia Dinilai Lebih Siap Hadapi Resesi Ekonomi
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Pemerintah Disebut Langgar Putusan MK, Tetap Lantik Wamen sebagai Komisaris BUMN

Joao Angelo Buka Peluang Batal Mundur dari Jabatan Dirut BUMN Agrinas Pangan

Menkeu: Penyaluran Rp 200 T ke 5 Bank BUMN untuk Genjot Kredit Rakyat

Ingin Fokus Bisnis Migas, Pertamina Bakal Gabungkan Pelita Air ke Garuda Indonesia

Mensesneg Tegaskan Pemerintah Hormati Putusan MK Larang Wamen Rangkap Jabatan di BUMN

Presiden Prabowo Hilangkan Bonus Komisaris BUMN: Enak di Lo, Ga Enak di Rakyat!

DPR Bongkar Akal-akalan Komisaris BUMN yang Dapat Bonus Miliaran, Dukung Langkah Prabowo Habisi Tantiem

Prabowo Mau Bos BUMN Tak Lagi Dapat Tunjangan Miliaran, DPR: Bisa Dialihkan untuk Program Pro Rakyat

Anggota DPR Gus Rivqy Dukung Langkah Prabowo Hapus Tantiem Komisaris BUMN

DPR Setuju Presiden Hapus Tantiem Komisaris dan Direksi BUMN: Hemat Uang Negara, Genjot Deviden
