Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Anggota DPR Fadli Zon menilai, utang sejumlah BUMN saat ini jumlahnya sudah cukup mengkhawatirkan.
Mengutip data Bank Indonesia, per September 2019 utang luar negeri swasta tercatat US$198,50 miliar. Posisi ini lebih tinggi dari utang luar negeri pemerintah yang sebesar US$194,36 miliar.
Baca Juga:
Yakinkan Investor Global, Ini Agenda Menteri BUMN Erick Thohir di Singapura
Pada masa Reformasi, fenomena posisi utang luar negeri swasta melampaui utang luar negeri pemerintah telah terjadi sejak tahun 2012.
Meski sempat turun dan melambat pada tahun 2016 dan 2017, pertumbuhan utang luar negeri swasta kembali meningkat sejak pertengahan tahun 2018.
“Jika diperhatikan, utang luar negeri swasta yang melaju sangat cepat adalah milik BUMN,” kata Fadli dalam akun Twitter-nya yang dikutip di Jakarta, Sabtu (14/12).
Menurut data, utang luar negeri BUMN telah melonjak drastis dari sebelumnya US$33,25 miliar pada 2017 menjadi US$45,56 miliar pada 2018. Hingga akhir September 2019, jumlahnya mencapai US$50,76 miliar.
Dari sisi porsi, jumlahnya juga terus meningkat. Pada akhir 2018, porsi utang luar negeri BUMN terhadap total utang swasta adalah sebesar 23,81 persen. Pada Triwulan III 2019, porsinya telah mencapai 25,57 persen.
Dengan kata lain, lebih dari seperempat utang luar negeri swasta merupakan utang BUMN.
Padahal, sebagai pembanding, antara 2014 hingga 2017, porsi utang luar negeri BUMN terhadap total utang swasta masih berada di kisaran 19 hingga 20 persen. Bahkan, pada 2008 porsinya hanya 6,45 persen.
Terkait posisi dan laju peningkatan utang ini, beberapa BUMN, seperti PT Waskita Karya Tbk, PT Garuda Indonesia Tbk, PT Adhi Karya Tbk, PT Kimia Farma Tbk, PT Krakatau Steel Tbk dan PT Indofarma Tbk, mendapat sorotan dalam laporan Moody’s tiga bulan lalu.
Utang PT Waskita Karya, misalnya, naik hampir 10 kali lipat (970 persen) dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Ini kan tidak sehat.
“Soal utang BUMN ini memang perlu mendapat perhatian. Beban utang BUMN, terutama utang luar negeri, bisa menimbulkan risiko bagi perekonomian,” kata Waketum Partai Gerindra ini.
Baca Juga:
Fadli mengatakan, berkaca dari krisis 1997/1998, utang luar negeri swasta memang menjadi salah satu faktor yang memperburuk kondisi ekonomi.
"Perlu dievaluasi, dalam statistika Bank Indonesia, utang BUMN dicatat sebagai utang swasta" jelas Fadli.
Ia melihat, hal ini tak lepas dalam lima tahun kemarin pengawasan terhadap BUMN memang agak longgar. Padahal BUMN, terutama BUMN karya, dibebani tugas yang banyak sekali oleh pemerintah.
Menurut Fadli, atas nama pembangunan infrastruktur, misalnya, pemerintah telah menjadikan BUMN sebagai mesin pencetak utang.
“Saya kira ini perlu segera dievaluasi. Sebab, dampaknya bukan hanya terbatas pada keuangan BUMN, tapi juga bagi perekonomian nasional,” kata Fadli Zon
Oleh sebab itu, Fadli menyebut, kondisi BUMN sekarang belum bisa membuat tersenyum. Apalagi, sejumlah BUMN besar masih terus mencatatkan kerugian.
"Ironis, BUMN seharusnya merupakan pelayanan dan alat mencapai kesejahteraan, tapi nyatanya malah menjadi beban negara. Inilah pekerjaan rumah (PR) Menteri BUMN yang baru," pungkas Fadli. (Knu)
Baca Juga:
