Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Polda Metro Jaya melalui penyidik Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Metro Jaya telah meneriksa mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di tahanan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, pada awal Februari 2018 lalu.
Pemeriksaan itu dilakukukan terkait dugaan korupsi, pada saat penetapan NJOP terhadap pulau C dan D dalam proyek reklamasi yang terletak di Teluk Jakarta.
"Sudah dimintai keterangan (Ahok). Di Mako Brimob kita periksa yang bersangkutan, pada awal Februari 2018 lalu, di tahanan Mako Brimob Kelapa Dua Depok, Jawa Barat," kata Kepala Dirtkrimsus Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Adi Deryan kepada wartawan Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (26/2).
Penyidik hanya menanyakan seputar kronologis dalam penetapan NOJP pada proyek pembangunan pulau C dan D di Teluk Jakarta. Kala itu, Ahok masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Adi melanjutkan, mantan Bupati Belitung Timur itu juga dicecar penyidik dengan dua puluh pertanyaan.
"Ada sekitar 20 pertanyaan terkait kronologis penetapan NOJP pembangunan proyek reklamasi pulau C dan D di Teluk Jakarta kala itu," tambahnya.
Sayangnya, Adi tak menjelaskan secara rinci terkait apa materi pertanyaan kepada Ahok.
"Pertanyaan yang berkaitan dengan kebijakan dia berkaitan dengan reklamasi pada saat dia menjadi Gubernur (DKI Jakarta) ya," katanya.
Sementara itu, Adi mengaku pihaknya belum meminta keterangan kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dalam perkara ini.
"Kami belum minta keterangan Djarot, yang juga mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta kala itu," tandasnya.
Untuk diketahui, dalam mengungkapkan dugaan korupsi kasus reklamasi ini, polisi sudah memeriksa menteri kabinet kerja pemerintahan Jokowi-JK, Sofian Djalil.
Bahkan, penyidik telah menaikan status kasus tersebut dari penyelidikan menjadi tahap penyidikan. Kenaikan kasus itu dikarenakan penyidik menemukan dugaan korupsi pada proyek reklamasi Teluk Jakarta ini.
Polisi menduga ada pelanggaran ketika penetapan NJOP pulau C dan D dalam proyek reklamasi teluk Jakarta. Diduga penetapan NJOP pada pulau reklamasi tersebut tidak wajar yakni sekitar Rp 3,1 juta per meter persegi. (Gms)
Baca juga berita lainnya dalam artikel: Diperiksa terkait Reklamasi, Kadishub DKI Jakarta Jelaskan Tupoksi dan Amdal Lalin
