Usulan Pansus DPR Kental Nuansa Politik, PBNU: Hanya Mengada-ada

Jemaah calon haji Indonesia (Kemenag)
Merahputih.com - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Akh Fahrur Rozi mengatakan usulan panitia khusus (Pansus) DPR tentang haji sangat kental nuansa politiknya.
“Pansus haji saya kira tidak perlu karena hanya mengada-ada. Kalau memang ada yang perlu ditanyakan kan bisa dilakukan secara langsung kepada dirjen haji agar tidak ada kesan ini dipolitisir,” kata Gus Fahrur dalam keterangannya, Kamis (4/7).
Baca juga:
Menurutnya, Pansus haji juga tidak akan efektif karena masa tugas anggota DPR sangat singkat dan segera berakhir. Apalagi, saat ini juga menjelang pergantian Presiden.
Untuk itu, ia mengajak untuk bersama-sama menjaga suasa biar tetap sejuk. Apalagi, jemaah haji juga sudah ada yang pulang ke Indonesia dan tidak ada kendala.
"Jangan malah elit gaduh agar transisi pemerintahan ini berjalan lancar,” kata Gus Fahrur.
Justru ia ingin memberikan apresiasi kepada kementerian agama yang telah berhasil menyelesaikan tugas pelayanan ibadah haji tahun ini dengan sangat baik dan petugas melayani sepenuh hati.
Baca juga:
Pemulangan Jemaah Haji Gelombang I Selesai, 90 Ribu Lebih Tinggalkan Mekkah
Sepanjang pengalamannya, pelaksanaan haji tahun ini sudah sangat baik. Tidak ada lagi kejadian Muzdalifah seperti tahun lalu misalnya.
“Semua sudah diantisipasi dengan baik, saya melihat Menteri Agama sebagai Amirul hajj telah bekerja secara maksimal, dibantu tim petugasnya di lapangan yang sangat responsif dan berdedikasi tinggi,” kata Gus Fahrur.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
KPK Buka Peluang Panggil Ketum PBNU Terkait Korupsi Kuota Haji

PBNU Desak KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji Biar tidak Jadi Bola Liar

KPK Telusuri Aliran Dana Kasus Korupsi Kuota Haji, Termasuk ke PBNU

Tokoh Palestina Kecam PBNU Undang Pendukung Israel, Sikapnya tak Bisa Dibenarkan

Selain Kuota, KPK Usut Keberangkatan Haji Khusus Tanpa Antre

BPKH Dukung Penyidikan KPK Terkait dengan Kuota Haji 2024

Merepresentasikan NU dan Muhammadiyah, Kepala dan Wakil BP Haji Dinilai Cocok Naik Jabatan Sebagai Menteri-Wakil Menteri

PBNU Instruksikan Jaga Stabilitas Nasional, Tidak Terprovokasi Isu Memecah Belah

BP Haji Bakal Jadi Kementerian Haji, Presiden Bakal Tunjuk Menteri

Penyelenggaraan Haji dan Umrah Ditangani Kementerian Baru, Komisi VIII DPR Minta Transisi tak Ganggu Layanan Jemaah
