Zaimul Haq Elfan Habib
MerahPutih.com - Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo rampung menjalani pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP.
Eks Menteri Keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Anggota DPR, Markus Nari. Usai diperiksa, Agus mengaku menjelaskan soal anggaran proyek e-KTP.
"Pertama, saya jelaskan terkait anggaran, yang kedua terkait dengan multi years contract," kata Agus seusai diperiksa penyidik di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (17/5).
Terkait anggaran, Agus menyinggung soal UU keuangan negara, no 17 thn 2003 dan UU Perbendaharaan Negara Nomor 1 thn 2004, dimana wewenang dan tanggung jawab dari Menkeu dan Menteri teknis dalam hal ini Mendagri.
"Bahwa kalau Menkeu itu adalah sebagai pengolah fiskal, atau bendahara umum negara. Sementara kemendagri adalah pengguna anggaran," jelas dia.
Sebagai pengguna anggaran, Kemendagri harus merencanakan, melaksanakan dan bertanggungbjawab atas anggaran.
"Pelaksanaan itu termasuk saat penunjukan kontrak, pada saat akan pembayaran, mengeluarkan semua surat perintah membayar, itu semua dilakukan kemendagri," paparnya.
Kemendagri, kata eks Gubernur Bank Indonesia (BI) ini, kemudian membahas bersama DPR terkait penggunaan anggaran. Selanjutnya terkait multi years contract, Agus menilai hal tersebut bukanlah ada yang salah.
"Justru diperlukan karena multi years contract tak terkait anggaran, tetapi terkait program atau proyek yang kalau mau dikerjakan, pngerjaannya lebih dari setahun," pungkasnya.
Pemeriksaan ini merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan sebelumnya. Agus diketahui tak memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa pada Selasa (7/5) lalu.
Agus sendiri sudah bolak balik menjadi saksi dalam kasus korupsi e-KTP ini. Pemeriksaan Agus diduga terkait penganggaran proyek e-KTP yang berubah dari Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) murni. (Pon)
