Ulama Irak Desak Milisi Syiah Masuk Badan Keamanan Negara

MerahPutih.Com - Kelompok milisi Syiah yang selama ini turut berperang melawan ISIS menurut Ayatollah Ali al-Sistani harus dimasukan ke dalam badan keamanan negara.

Dalam sebuah pesan yang disampaikan pada khotbah Jumat di kota suci Kerbala, melalui salah satu wakilnya, Ayatollah Ali al-Sistani mengatakan bahwa semua pasukan bersenjata yang dikerahkan untuk memerangi pemberontak harus berada di bawah kendali pemerintah Irak.

Perkataan al-Sistani sejalan dengan Perdana Menteri Haider al-Abadi, yang ingin mencegah komandan milisi, dikenal sebagai Pasukan Mobilisasi Populer (PMF), menggunakan kekuatan dan pengaruh yang mereka dapatkan ketika perang, dalam pemilihan umum yang dijadwalkan digelar pada 12 Mei.

Al-Sistani adalah penulis fatwa petunjuk, atau keputusan keagamaan, yang mendesak warga Irak untuk menjadi sukarelawan dalam perang melawan kelompok ISIS, setelah pasukan angkatan bersenjata pemerintah mengalami kemunduran pada 2014 dan pemberontak menguasai sebagian besar wilayah Irak.

"Kemenangan atas Daesh tidak berarti akhir dari pertempuran melawan terorisme," kata perwakilan al-Sistani, Sheikh Abdulmehdi al-Karbalai, ia menyebutkan bahwa masih adanya "jaringan teroris yang tersembunyi".

"Aparat keamanan harus didukung oleh para petempur yang ikut ambil bagian dalam perang melawan Daesh," tambahnya dalam khotbah tersebut, yang disiarkan di saluran televisi pemerintah, menggunakan akronim Arab untuk kelompok ISIS.

"Diperlukan kebijakan untuk memasukkan para petempur ke dalam struktur kedinasan dan badan," kata al-Sistani dalam khotbah tersebut, ia menambahkan bahwa "fatwa tidak boleh digunakan untuk mencapai tujuan politik".

Al-Abadi dengan cepat bereaksi terhadap khotbah al-Sistani dalam pernyataan dari kantornya, bahwa ia menyambut seruan itu yang menyatakan ketidaksetujuan penggunaan relawan dan petempur dalam kampanye politik.

Dua dari pemimpin paramiliter dukungan Iran, Hadi al-Amiri dan Qais al-Khazali, sebagaimana dilansir Antara, Sabtu (16/12) mengumumkan pada pekan ini bahwa mereka menempatkan milisinya di bawah perintah Abadi.

Keputusan mereka untuk secara resmi memisahkan pasukan bersenjata dan sayap politik, dapat membuka jalan bagi persaingan dalam pemilihan, mungkin sebagai bagian dari sekutu yang lebih dekat dengan Iran.

Iran adalah pemberi pelatihan dan pemasok senjata paling banyak bagi unsur dari kelompok PMF yang kuat termasuk Organisasi Badr Amiri dan Khazali Asaib Ahl al-Haq.

Parlemen Irak tahun lalu memilih untuk menyatakan bentuk dasar hukum bagi PMF sebagai sebuah korps militer terpisah yang bertanggung jawab kepada al-Abadi, dalam perannya sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata.(*)