Tunda Impor, Jokowi Dinilai Dengarkan Jeritan Petani

MerahPutih.com - Kebijakan Presiden Joko Widodo yang menunda rencana impor 1 juta besar pada masa panen raya diapresisai partai pendukung pemerintah. Apa yang dilakukan presiden dinilai merupakan wujud Presiden selama ini memang mendengarkan aspirasi masyarakat.

"Termasuk terkait rencana impor beras yang memang merugikan masyarakat Indonesia, khususnya petani yang mengalami penurunan harga gabah," kata Anggota Komisi IV Fraksi PPP Ema Umiyyatul Chusnah kepada wartawan, Sabtu (27/3).

Baca Juga:

Tegaskan Tak Ada Impor Beras Hingga Juni, Jokowi: Berasnya Belum Masuk

Ema melanjutkan, dengan tidak mengimpor beras hingga Juni 2021 merupakan kebijakan yang tepat. Karena saat ini di sejumlah daerah sedang terjadi panen raya.

Pada Juni mendatang, sebelum kembali menyampaikan rencana impor, pemerintah perlu mengevaluasi dulu apakah impor masih diperlukan atau tidak.

Bagi PPP penyerapan gabah petani dan menaikkan harga sesuai Harga Pokok Penjualan (HPP) yang telah ditetapkan yaitu Rp 4.200/kg sangat penting agar petani bisa sejahtera.

"Terlebih saat ini masih dalam situasi pandemi COVID-19," jelas Ema.

Ema berharap, pemerintah tetap membatalkan MOU dengan Thailand dan Vietnam, karena neraca stok persediaan beras surplus 12 juta ton. Sebab, berkali-kali Komisi IV DPR melakukan rapat bersama Kementan, stok beras dalam negeri masih aman.

"Tinggal pemerintah fokus menyiapkan stok bahan pangan pokok aman menjelang menghadapi bulan Ramadan dan Idul Fitri," tutup Ema.

Presiden Joko Widodo memastikan bahwa tidak akan ada impor komoditas beras hingga bulan Juni mendatang.

"Kita tahu, sudah hampir tiga tahun ini kita tidak mengimpor beras," ujar Presiden.

Saat ini, terdapat nota kesepahaman antara Indonesia dengan Thailand dan Vietnam. Namun, hal itu adalah opsi yang dapat ditempuh untuk sewaktu-waktu berjaga di tengah situasi pandemi yang penuh ketidakpastian saat ini.

"Saya tegaskan sekali lagi, berasnya belum masuk," imbuhnya.

Presiden menegaskan, beras petani akan diserap oleh Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) pada panen raya mendatang dan memerintahkan Menteri Keuangan untuk menyiapkan anggaran yang diperlukan untuk penyerapan beras dari petani lokal tersebut.

Presiden amat memahami bahwa memasuki masa panen ini, harga beras di tingkat petani masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga pemerintah akan berupaya untuk menyerap atau membeli langsung beras hasil panen dari para petani.

"Oleh sebab itu, saya minta segera hentikan perdebatan yang berkaitan dengan impor beras," ujarnya. (Knu)

Baca Juga:

PKS Pertanyakan Dana untuk Impor Beras di Tengah Pandemi