Tuding BPK Tendensius, Ahok Kasihani DPRD DKI

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 29 Oktober 2015
Tuding BPK Tendensius, Ahok Kasihani DPRD DKI

PEMERIKSAAN AHOK BARESKRIM (ANTARA FOTO/Reno Esnir/ss/pd/15.)

Ukuran:
14
Audio:

Merahputih Politik - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok merasa ada persekongkolan besar antara Badan Pemeriksa Keuangan (DPRD) DKI dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI. Ahok mengaku sudah membawa persoalan ini ke Mahkamah BPK, untuk mengaudit hasil kerja BPK DKI. Hal tersebut diungkapkan Ahok di Balaikota Kamis, (29/10).

"Makanya saya bilang BPK DKI itu tendensius (bersifat berpihak; suka menyusahkan/melawan), menuduh sesuatu sama Pak Efdinal. Kita lapor kepada Mahkamah etiknya BPK, makanya dia turun tim lah, termasuk dari KPK ada yang lapor dan minta BPK audit investigasi," ujar Ahok bersemangat.

Nada sinis juga dilontarkan Ahok terhadap DPRD dan BPK DKI Jakarta, yang berencana mengaudit dirinya terkait pembelian tanah RS Sumber waras selama kurun waktu 2 bulan. Ahok berpendapat tidak ada kerugian negara dalam pembelian tanah RS tersebut.

"Bagaimana panitia khusus (pansus) DPRD bisa ngelapori,! Orang ini aja masih, itu kan namanya pansus politik. Makanya kadang-kadang gua kasian sama DPRD. Gua ajarin deh. UPS Scanner itu yang mesti dipansusin bos. Udah jelas gak ada di KUAPPAS. Nah ini kalau dibawa ke pengadilan saya kira lebih bagus. Kalau bisa diproses ya. Kerugiannya di mana coba? Aku ga ngerti, ujarnya.

Untuk diketahui, BPK DKI ingin Pemerintah Provinsi DKI membatalkan membeli lahan RS Sumber Waras. Ada dugaan indikasi kerugian dana daerah terkait pembelian lahan itu. (Aka)

Baca Juga:

  1. Ahok Tantang DPRD dan BPK Usut Kasus Sumber Waras di KPK
  2. Ahok Bakal Terganjal Kasus Sumber Waras
  3. Dibeli Pemprov DKI, Karyawan RS Sumber Waras Pasrah
  4. Dokter dan Staf RS Sumber Waras Siap Pindah Jika Diminta
  5. Gedung Rumah Sakit Sumber Waras Tak Terurus
#Basuki Tjahaja Purnama #Kasus RS Sumber Waras #DPRD DKI Jakarta #BPK
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Bagikan