Tuding BPK Tendensius, Ahok Kasihani DPRD DKI


PEMERIKSAAN AHOK BARESKRIM (ANTARA FOTO/Reno Esnir/ss/pd/15.)
Merahputih Politik - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok merasa ada persekongkolan besar antara Badan Pemeriksa Keuangan (DPRD) DKI dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI. Ahok mengaku sudah membawa persoalan ini ke Mahkamah BPK, untuk mengaudit hasil kerja BPK DKI. Hal tersebut diungkapkan Ahok di Balaikota Kamis, (29/10).
"Makanya saya bilang BPK DKI itu tendensius (bersifat berpihak; suka menyusahkan/melawan), menuduh sesuatu sama Pak Efdinal. Kita lapor kepada Mahkamah etiknya BPK, makanya dia turun tim lah, termasuk dari KPK ada yang lapor dan minta BPK audit investigasi," ujar Ahok bersemangat.
Nada sinis juga dilontarkan Ahok terhadap DPRD dan BPK DKI Jakarta, yang berencana mengaudit dirinya terkait pembelian tanah RS Sumber waras selama kurun waktu 2 bulan. Ahok berpendapat tidak ada kerugian negara dalam pembelian tanah RS tersebut.
"Bagaimana panitia khusus (pansus) DPRD bisa ngelapori,! Orang ini aja masih, itu kan namanya pansus politik. Makanya kadang-kadang gua kasian sama DPRD. Gua ajarin deh. UPS Scanner itu yang mesti dipansusin bos. Udah jelas gak ada di KUAPPAS. Nah ini kalau dibawa ke pengadilan saya kira lebih bagus. Kalau bisa diproses ya. Kerugiannya di mana coba? Aku ga ngerti, ujarnya.
Untuk diketahui, BPK DKI ingin Pemerintah Provinsi DKI membatalkan membeli lahan RS Sumber Waras. Ada dugaan indikasi kerugian dana daerah terkait pembelian lahan itu. (Aka)
Baca Juga:
Bagikan
Berita Terkait
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
