Rizki Fitrianto
Merahputih Bisnis - Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dalam waktu dekat ini akan memberikan usulan kepada pemerintah untuk segera merevisi UU yang berkaitan dengan transportasi umum. Hal ini menanggapi adanya regulasi yang sempat melarang Go-Jek dan sejenisnya untuk beroperasi.
Ketua KPPU M.Syakarwi Rauf, mengatakan sebaiknya pihak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Komisi V mengadakan pertemuan untuk merevisi UU yang mengatur bisnis online seperti Go-Jek dan sejenisnya. Agar kedepannya UU ini dapat mengatur model bisnis online tersebut.
"Menurut saya revisi UU ini harus segera dipercepat agar dapat menyesuaikan dengan bisnis model yang baru. Karena bisnis model yang berkembangan tapi UU-nya ketinggalan," kata Syakarwi saat ditemui usai berdikusi dengan CEO Go-Jek di Kantor Pusat KPPU, Jakarta Pusat, Senin (21/12).
Syarkawi menambahkan apabila pemerintah terus mempermasalahkan armada yang digunakan, seharusnya pemerintah sudah melarangnya sejak lama. Selain itu, baik ojek maupun truk atau Go-Box sudah dipakai sejak lama.
"Tapi armada ini kan sudah ada sejak dulu, kalau sekarang dilarang kenapa baru sekarang dilarang, karena ojek sejak 1970 sudah ada. Kenapa baru sekarang dipermasalahkan," terangnya.
Syakarwi menilai pemerintah belum mampu menyiapkan sistem pelayanan transportasi yang murah sehingga yang muncul transportasi yang sifatnya informal. Namun kehadiran Go-Jek, Grab bike, Uber Taksi, dan lain-lain merubah sistem pelayanan transportasi yang informal menjadi formal.
Oleh karena itu, lanjutnya, terkait masalah UU ini, KPPU berencana untuk bertemu dengan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan untuk membicarakan persoalan ini.
"Kita akan diskusikan dengan beliau, kita sudah dapat masukan dari berbagai pihak nanti akan kita diskusikan juga dengan Kemenhub untuk mancari solusi," tukasnya.(Abi)
Baca Juga:
