TPN Khawatir Rakyat Tidak Percaya Lagi Pemilu jika Intervensi Tidak Dikoreksi


Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto berikan keterangan dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (8/1/2024). (ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat)
MerahPutih.com - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud resmi membentuk Tim Hukum Pembela Demokrasi dan Keadilan yang akan bekerja mengumpulkan bukti-bukti terkait kecurangan terstruktur, sistematis dan masif akibat campur tangan kekuasaan.
Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto menyebut tim hukum tersebut dibentuk untuk mengkoreksi penyalahgunaan kekuasaan di Pilpres 2024.
Baca Juga:
Real Count Pileg 2024 Sementara: Suara PDIP dan Golkar Tipis
Karena, kata dia, jika koreksi tidak dilakukan maka ke depannya masyarakat tidak akan percaya lagi pada Pemilu, termasuk Pilkada yang akan digelar pada November mendatang.
“Kalau pengerahan secara masif terhadap kekuasaan ini tidak dilakukan koreksi secara kolektif maka tidak akan ada lagi yang percaya terhadap proses demokrasi ke depan, termasuk di dalam pelaksanaan Pilkada pada bulan November yang akan datang,” kata Hasto di Gedung High End, Jakarta Pusat, Senin (19/2).
Hasto meyakini kecurangan di Pemilu 2024 dilakukan secara sistematis. Menurutnya, indikasi tersebut terlihat dari adanya intimidasi terhadap kepala desa untuk memenangkan pasangan calon tertentu.
“Mereka yang punya kemampuan mengorganisir berasal dari kader-kader partai, kepala daerah. Banyak kepala desa yang diintimidasi, itu kan menunjukkan bahwa polanya ini sistemik,” ujarnya.
Hasto mengungkapkan bahwa tim paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga memiliki semangat yang sama, yakni menyelematkan demokrasi dari campur tangan kekuasaan. Menurut Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), mereka juga akan ikut menelusuri dugaan kecurangan yang terjadi pada Pemilu 2024.
Baca Juga:
TPN Ganjar-Mahfud Bentuk Tim untuk Usut Kecurangan Pemilu 2024
“Komunikasi dengan tim 01 tanpa komunikasi formal pun dari apa yang disampaikan ke publik itu menunjukkan suatu spirit yang sama, bagaimana demokrasi ini harus diselamatkan karena berkaitan dengan kepercayaan rakyat terhadap proses-proses demokrasi selanjutnya,” pungkasnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru

Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029

NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029

DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak

Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar

Legislator Ungkap Keuntungan dari Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal

Partai Tengah Lagi Bikin Strategi Simulasi Pemilu dan Pilkada

Partai Buruh Ajukan Uji Materi Minta Ambang Batas Parlemen Dihapus Pada Pemilu 2029

4 Tahun Sebelum Pemilu, Golkar Jateng Ingin Rampungkan Seluruh Kepengurusan

Golkar Nilai Putusan MK soal Pemilu Bisa Jadi Bumerang dan Guncang Dunia Politik Indonesia
