TPN Khawatir Rakyat Tidak Percaya Lagi Pemilu jika Intervensi Tidak Dikoreksi

Frengky AruanFrengky Aruan - Senin, 19 Februari 2024
TPN Khawatir Rakyat Tidak Percaya Lagi Pemilu jika Intervensi Tidak Dikoreksi

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto berikan keterangan dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (8/1/2024). (ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud resmi membentuk Tim Hukum Pembela Demokrasi dan Keadilan yang akan bekerja mengumpulkan bukti-bukti terkait kecurangan terstruktur, sistematis dan masif akibat campur tangan kekuasaan.

Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto menyebut tim hukum tersebut dibentuk untuk mengkoreksi penyalahgunaan kekuasaan di Pilpres 2024.

Baca Juga:

Real Count Pileg 2024 Sementara: Suara PDIP dan Golkar Tipis

Karena, kata dia, jika koreksi tidak dilakukan maka ke depannya masyarakat tidak akan percaya lagi pada Pemilu, termasuk Pilkada yang akan digelar pada November mendatang.

“Kalau pengerahan secara masif terhadap kekuasaan ini tidak dilakukan koreksi secara kolektif maka tidak akan ada lagi yang percaya terhadap proses demokrasi ke depan, termasuk di dalam pelaksanaan Pilkada pada bulan November yang akan datang,” kata Hasto di Gedung High End, Jakarta Pusat, Senin (19/2).

Hasto meyakini kecurangan di Pemilu 2024 dilakukan secara sistematis. Menurutnya, indikasi tersebut terlihat dari adanya intimidasi terhadap kepala desa untuk memenangkan pasangan calon tertentu.

“Mereka yang punya kemampuan mengorganisir berasal dari kader-kader partai, kepala daerah. Banyak kepala desa yang diintimidasi, itu kan menunjukkan bahwa polanya ini sistemik,” ujarnya.

Hasto mengungkapkan bahwa tim paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga memiliki semangat yang sama, yakni menyelematkan demokrasi dari campur tangan kekuasaan. Menurut Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), mereka juga akan ikut menelusuri dugaan kecurangan yang terjadi pada Pemilu 2024.

Baca Juga:

TPN Ganjar-Mahfud Bentuk Tim untuk Usut Kecurangan Pemilu 2024

“Komunikasi dengan tim 01 tanpa komunikasi formal pun dari apa yang disampaikan ke publik itu menunjukkan suatu spirit yang sama, bagaimana demokrasi ini harus diselamatkan karena berkaitan dengan kepercayaan rakyat terhadap proses-proses demokrasi selanjutnya,” pungkasnya. (Pon)

#TPN Ganjar Mahfud #Pilpres #Pilpres 2024 #Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Indonesia
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Surya Paloh mengingatkan ribuan kader NasDem yang hadir bahwa soliditas internal adalah pondasi kemenangan di pemilu mendatang.
Wisnu Cipto - Senin, 11 Agustus 2025
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Indonesia
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Partai NasDem mengalami tren kenaikan suara sejak pertama kali ikut pemilu pada 2014
Angga Yudha Pratama - Minggu, 10 Agustus 2025
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Indonesia
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
argumentasi gubernur ditunjuk oleh Presiden tidak terlepas dari konsep dekonsentrasi di mana pemerintah provinsi hakikatnya merupakan wakil pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 02 Agustus 2025
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
Indonesia
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Dalam perintah itu disebutkan bahwa kewenangan sipil di distrik-distrik terdampak akan dialihkan kepada komando unit dan formasi militer selama periode 90 hari.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 01 Agustus 2025
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Indonesia
Legislator Ungkap Keuntungan dari Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
Selain itu, pemisahan pemilu juga dinilai akan memperkuat otonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 29 Juli 2025
Legislator Ungkap Keuntungan dari Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
Indonesia
Partai Tengah Lagi Bikin Strategi Simulasi Pemilu dan Pilkada
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 Juli 2025
Partai Tengah Lagi Bikin Strategi Simulasi Pemilu dan Pilkada
Indonesia
Partai Buruh Ajukan Uji Materi Minta Ambang Batas Parlemen Dihapus Pada Pemilu 2029
Pada Pemilu 2019, sedikitnya ada 12 dapil DPR RI yang jumlah suara terbuangnya bahkan melampaui jumlah suara yang terkonversi menjadi kursi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 Juli 2025
Partai Buruh Ajukan Uji Materi Minta Ambang Batas Parlemen Dihapus Pada Pemilu 2029
Indonesia
4 Tahun Sebelum Pemilu, Golkar Jateng Ingin Rampungkan Seluruh Kepengurusan
Selain membahas strategi politik juga dibahas kesiapan kader untuk kembali maju pada periode mendatang.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 26 Juli 2025
4 Tahun Sebelum Pemilu, Golkar Jateng Ingin Rampungkan Seluruh Kepengurusan
Indonesia
Golkar Nilai Putusan MK soal Pemilu Bisa Jadi Bumerang dan Guncang Dunia Politik Indonesia
Adies berpendapat bahwa MK seharusnya berfungsi sebagai negative legislature
Angga Yudha Pratama - Kamis, 24 Juli 2025
Golkar Nilai Putusan MK soal Pemilu Bisa Jadi Bumerang dan Guncang Dunia Politik Indonesia
Bagikan