Adinda Nurrizki
Merahputih Politik- Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Syaifullah Tamliha, menilai kalau ada pihak yang mengkhianati atau bermanuver dengan tidak mendukung Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pilkada Langsung, bisa dituntut ke pengadilan. Karena itu, ia berharap KMP bisa konsisten dengan yang dikatakan dan ditandatangani.
Bukan hanya itu, Tamliha juga menyindir sikap Partai Golkar yang secara terang-terangan menolak Perppu tersebut dan mendukung Pilkada via DPRD.
"Kalau ada yang khianati menurut saya dia tidak layak lagi menjadi teladan bangsa," kata Tamliha di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/12).
Lebih lanjut politisi asal Kalimantan Selatan menambahkan bahwa pihaknya ikut menandatangani kesepakatan antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada untuk disahkan DPR periode 2014-2019.
"PPP, saya adalah orang yang menandatangani perjanjian antara KMP dan PD. Saya adalah orang terakhir setelah SBY tanda tangan pada tanggal 1 Oktober di Hotel Mulia Lantai 3 Nomor 3112. pukul 7 malam," tambah Tamliha menegaskan.
Berkaca dari kenyataan tersebut, Tamliha juga meminta agar partai Golkar konsisten dengan apa sudah yang ditandatangani.
"Saya harap Perppu ini bisa disetujui. Tanda tangan itu bukti sejarah kalau ada yang khianati secara sejarah tercipta siapa pengkhianat negeri," tegas Tamliha.
