TKN Minta Prabowo Buktikan Kebocoran APBN 25 Persen

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 08 Februari 2019
TKN Minta Prabowo Buktikan Kebocoran APBN 25 Persen

Anggota Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Mukhamad Misbakhun. Foto: fraksigolkar.or.id

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pernyataan capres nomor urut 02, Prabowo Subianto yang menyebutkan tentang adanya kebocoran APBN hingga 25 persen mendapatkan tanggapan dari anggota Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Mukhamad Misbakhun.

Politisi Partai Golkar itu meminta Ketua Umum Partai Gerindra tersebut untuk membuktikan ucapannya. Menurut Misbakhun pernyataan Prabowo tidak disertai bukti valid.

"Pernyataan Pak Prabowo itu patut dipertanyakan, karena tidak disertai bukti-bukti yang valid," ujar Misbakhun dalam pernyataan tertulisnya di Jakarta, Jumat (8/2)

M Misbakhun
M Misbakhun dalma sebuah diskusi di Warung Daun, Jakarta (Foto: antaranews)

Misbakhun menilai pernyataan itu harus dibuktikan secara faktual. "Tidak boleh menuding adanya angka kebocoran anggaran, tapi tidak bisa membuktikan apa pun," ucapnya.

Anggota Komisi XI DPR RI yang membidangi anggaran ini menegaskan, Prabowo hendaknya melengkapi bukti-bukti dan argumentasi untuk menyebutkan ada kebocoran APBN hingga 25 persen.

Selama ini, kata dia, Prabowo Subianto sering melontarkan pernyataan tanpa bukti, sehingga menjadi rumor yang akhirnya menguap begitu saja.

"Kebocoran APBN, mana bukti dan faktanya? Kalau memang kebocoran keuangan negara, harus ada proses hukum. Siapa pelakunya? Karena angka 25 persen dari APBN adalah jumlah yang signifikan, tegasnya.

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu lantas menyinggung soal laporan keuangan Pemerintah Pusat 2016 dan 2017 yang memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Misbakhun menyebut predikat WTP itu merupakan prestasi tersendiri bagi pemerintahan Presiden Jokowi.

"Capaian WTP itu adalah pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diberlakukan," kata Misbakhun dilansir Antara.

Ketua Departemen Pengawasan Pembangunan DPP Partai Golkar itu pun meyakini Presiden Jokowi mampu menciptakan pemerintahan yang kredibel.

Pemerintahan Presiden Jokowi, kata Misbakhun, selalu berupaya menggunakan anggaran secara transparan dan akuntabel.

"Bahkan penggunaan anggaran di APBN bisa diakses oleh masyarakat. Pemerintahan Pak Jokowi menggunakan anggaran demi menyejahterakan masyarakat dan itu sudah terbukti, tuturnya.

Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto

Karena itu Misbakhun menantang Prabowo maupun tim pemenangannya untuk mencari bukti soal kebocoran APBN hingga 25 persen. Apalagi, kata wakil rakyat Jawa Timur II ini, Prabowo adalah ketua umum partai yang bisa menggerakkan anak buahnya di DPR untuk menelusurinya.

Sebelumnya Prabowo saat berpidato pada perayaan ulang tahun ke-20 Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Jakarta, Rabu (6/2) mengaku sudah menghitung kebocoran keuangan negara setiap tahunnya. "Taksiran saya, 25 persen dari anggaran itu bocor," katanya. (*)

#Prabowo Subianto #Mukhamad Misbakhun #Jokowi-Ma'ruf Amin
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Bakom Klaim Prabowo Tak Sarankan Gibran 'Fight' di PTUN, Fakta Hukum Perkara Ijazah Dianggap Sudah Final
Mencari fakta soal polemik ijazah Gibran Rakabuming? Kepala Bakom RI secara resmi membantah isu bahwa Presiden Prabowo menyarankan Wapres untuk berjuang di PTUN. Cek fakta hukum selengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Rabu, 11 November 2026
Bakom Klaim Prabowo Tak Sarankan Gibran 'Fight' di PTUN, Fakta Hukum Perkara Ijazah Dianggap Sudah Final
Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Gibran Tempuh Jalur Hukum soal Ijazah, Siap Buktikan Dokumen Pendidikan di PTUN
Gibran menyiapkan langkah hukum untuk memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikan. Ia akan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Gibran Tempuh Jalur Hukum soal Ijazah, Siap Buktikan Dokumen Pendidikan di PTUN
Indonesia
Bagaimana Mekanisme Pergantian Wakil Presiden di Indonesia? Begini Prosedurnya
Bagaimana mekanisme pergantian Wakil Presiden jika mundur atau dimakzulkan? Simak aturan Pasal 8 UUD 1945, mulai dari usulan Presiden hingga pemilihan oleh MPR.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Bagaimana Mekanisme Pergantian Wakil Presiden di Indonesia? Begini Prosedurnya
Indonesia
Mensesneg Benarkan Gibran Ajukan Pengunduran Diri saat Bertemu Prabowo, Polemik Ijazah Memanas?
Mensesneg, Prasetyo Hadi, membenarkan Gibran mengajukan pengunduran diri saat bertemu Prabowo. Pertemuan keduanya berlangsung selama 2,5 jam.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Mensesneg Benarkan Gibran Ajukan Pengunduran Diri saat Bertemu Prabowo, Polemik Ijazah Memanas?
Indonesia
Bertemu Prabowo, Gibran Minta Kesempatan Buktikan Keabsahan Ijazah
Prabowo dan Gibran membahas polemik ijazah dalam pertemuan di Istana. Gibran meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumennya melalui PTUN.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Bertemu Prabowo, Gibran Minta Kesempatan Buktikan Keabsahan Ijazah
Indonesia
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Yusril menegaskan, pemerintah tidak membentuk satgas kasus dugaan penyadapan Prabowo. Pengusutan sepenuhnya diserahkan kepada Bareskrim Polri.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Indonesia
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri, Dugaan Penyadapan Ilegal Turut Dibahas
Prabowo membahas dugaan penyadapan ilegal saat bertemu 10 mantan Kapolri di Hambalang. Dasco mengungkap isu tersebut turut disinggung dalam pertemuan.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri, Dugaan Penyadapan Ilegal Turut Dibahas
Indonesia
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Tengah Pengusutan Kasus Penyadapan
Presiden RI, Prabowo Subianto, bertemu dengan 10 mantan Kapolri di Hambalang, Bogor, Minggu (8/11). Pertemuan berlangsung tertutup.
Soffi Amira - Minggu, 08 November 2026
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Tengah Pengusutan Kasus Penyadapan
Indonesia
Istana Waspada usai Kasus Penyadapan Prabowo, Mensesneg Minta Polri Transparan
Kasus dugaan penyadapan Prabowo menjadi sorotan. Istana meminta Polri mengusut perkara tersebut secara transparan dan tidak menutupi fakta.
Soffi Amira - Jumat, 06 November 2026
Istana Waspada usai Kasus Penyadapan Prabowo, Mensesneg Minta Polri Transparan
Bagikan