Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Tindaklanjut LHP BPK, DPRD DKI Bentuk Panja

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 23 Juli 2015
Tindaklanjut LHP BPK, DPRD DKI Bentuk Panja

Prabowo Soenirman (Foto: Facebook Prabowo Soenirman)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Megapolitan - Anggota Komisi D DPRD DKI Prabowo Soenirman mengatakan untuk menindaklanjuti hasil Laporan Pemeriksaan Keuangaan (LHP) BPK terhadap laporan keuangan pemerintah DKI Jakarta tahun 2014, DPRD sudah mengantongi nama-nama anggota panja dari setiap fraksi yang ada di DPRD.

"Semua sudah setor nama, dari Gerindra ada 3 orang, saya, pak Sanusi, dan pak Arif ya" ujar Anggota Komisi D DPRD DKI Prabowo Soedirman saat dihubungi, Jakarta, Kamis (23/07).

Politisi partai Gerindra ini menambahkan bahwa minggu depan DPRD DKI akan melakukan sidang untuk membentuk tim panja DPRD tersebut "Minggu depan baru dibentuk panja, tinggal di-SK-kan" sambungnya.

Tim panja tersebut akan bekerja selama seminggu, kemudian hasil temuan tim panja terkait LHP BPK terhadap laporan keuangan pemerintah provinsi DKI Jakarta tahun 2014 tersebut akan diparipurnakan DPRD selama seminggu lagi "Nanti seminggu diparipurnakan lagi, ya sedang berjalan" tutup anggota Komisi D DPRD DKI Prabowo Soenirman.

Sebelumnya DPRD DKI mengatakan akan membentuk Tim panja DPRD terkait LHP BPK terhadap laporan keuangan pemerintah provinsi DKI Jakarta tahun 2014 sehabis hari raya Idul Fitri 1436 Hijriah.

Sekedar informasi, keputusan pembentukan panja merupakan hasil rapat para pimpinan DPRD DKI Jakarta pada Senin (13/7) lalu, alasan DPRD membentuk panja untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap hasil audit BPK terhadap pemerintahan provinsi DKI tahun 2014.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf a Permendagri Nomor 13 Tahun 2010, panja paling lama dibentuk dua pekan setelah menerima LHP BPK. Sedangkan pada pasal 6 huruf B Pemendagri 27 Januari 2010 diatur masa tugas panja adalah satu minggu.(AB)

 

Baca Juga:

Bestari Barus Sebut DPRD DKI Mangkrak

Ondel-ondel Masuk Balaikota dan DPRD DKI Jakarta

DPRD DKI Bentuk Pansus Selidiki Mega Proyek Reklamasi Teluk Jakarta

Takut Masuk Penjara, DPRD DKI Jakarta Ogah Ikut-ikutan Usul Dana Aspirasi

DPRD DKI Jakarta Tindaklanjuti Wacana Penggulingan Ahok

 

 

 

#Prabowo Soenirman #Ahok Vs DPRD DKI #DPRD DKI Jakarta #Pemprov DKI #LHP BPK #BPK
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Komisi B DPRD DKI Tinjau Reservoir PAM Jaya, Dukung Penurunan NRW dan Peremajaan 13.000 Km Pipa
Komisi B DPRD DKI meninjau reservoir PAM Jaya dan mendukung penurunan NRW serta rencana peremajaan 13.000 km jaringan pipa senilai Rp 22,8 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Juli 2026
Komisi B DPRD DKI Tinjau Reservoir PAM Jaya, Dukung Penurunan NRW dan Peremajaan 13.000 Km Pipa
Indonesia
KPK Dalami Dugaan Pengaturan Audit BPK Pemkab Muara Enim, Bobby Rizaldi Diperiksa 9 Jam
KPK memeriksa anggota BPK, Bobby Adhityo Rizaldi, sebagai saksi kasus dugaan korupsi audit Pemkab Muara Enim.
Soffi Amira - Jumat, 17 Juli 2026
KPK Dalami Dugaan Pengaturan Audit BPK Pemkab Muara Enim, Bobby Rizaldi Diperiksa 9 Jam
Indonesia
Bobby Adhityo Rizaldi Diperiksa 9 Jam di KPK Terkait Dugaan Suap Audit Muara Enim
Anggota V BPK Bobby Adhityo Rizaldi diperiksa KPK selama 9 jam terkait dugaan suap audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 16 Juli 2026
Bobby Adhityo Rizaldi Diperiksa 9 Jam di KPK Terkait Dugaan Suap Audit Muara Enim
Indonesia
KPK Periksa Anggota BPK Bobby Rizaldi, Diduga Ubah Hasil Audit Pemkab Muara Enim
KPK memeriksa anggota BPK, Bobby Rizaldi. Hal itu terkait dugaan hasil audit Pemkab Muara Enim.
Soffi Amira - Kamis, 16 Juli 2026
KPK Periksa Anggota BPK Bobby Rizaldi, Diduga Ubah Hasil Audit Pemkab Muara Enim
Indonesia
JPO Tendean Roboh, DPRD Minta Pemprov DKI Perketat Pengawasan Truk ODOL
Robohnya JPO Tendean menjadi alarm keras bagi Pemprov DKI. DPRD DKI pun meminta adanya pengawasan ketat jam operasional.
Soffi Amira - Rabu, 15 Juli 2026
JPO Tendean Roboh, DPRD Minta Pemprov DKI Perketat Pengawasan Truk ODOL
Indonesia
KPK Geledah Rumah Anggota BPK Bobby Adhityo Rizaldi Terkait Kasus Audit Muara Enim
KPK menggeledah rumah Anggota V BPK Bobby Adhityo Rizaldi terkait dugaan suap hasil audit BPK di Pemkab Muara Enim. Penyidik menyita sejumlah bukti elektronik.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 14 Juli 2026
KPK Geledah Rumah Anggota BPK Bobby Adhityo Rizaldi Terkait Kasus Audit Muara Enim
Indonesia
Anggota DPRD DKI Tak Setuju Usulan Tarif Jaklingko Rp 2.000, Nanti Warga Malah Naik Motor
Salah satu fungsi Mikrotrans adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, termasuk motor.
Frengky Aruan - Senin, 06 Juli 2026
Anggota DPRD DKI Tak Setuju Usulan Tarif Jaklingko Rp 2.000, Nanti Warga Malah Naik Motor
Indonesia
Bundaran HI Siap Pecah! Padi Reborn dan Mahalini Guncang Malam Puncak HUT Jakarta
Suharini Eliawati menegaskan seluruh rangkaian kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah menghadirkan manfaat langsung bagi warga
Angga Yudha Pratama - Kamis, 25 Juni 2026
Bundaran HI Siap Pecah! Padi Reborn dan Mahalini Guncang Malam Puncak HUT Jakarta
Indonesia
KPK Temukan Dugaan Intervensi BPK Pusat dalam Perubahan Audit Pemkab Muara Enim
KPK menemukan petunjuk dugaan intervensi BPK pusat dalam kasus suap audit Pemkab Muara Enim. Hasil audit yang semula WDP diduga berubah menjadi WTP.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 25 Juni 2026
KPK Temukan Dugaan Intervensi BPK Pusat dalam Perubahan Audit Pemkab Muara Enim
Indonesia
ASN di Kukar Terima Honor 900 Kali Setahun Senilai Rp 9,5 Miliar, DPR Minta Kemendagri Investigasi
DPR meminta Kemendagri mengusut temuan BPK terkait ASN di Kutai Kartanegara yang tercatat menerima pembayaran honor hingga 900 kali dalam setahun.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 Juni 2026
ASN di Kukar Terima Honor 900 Kali Setahun Senilai Rp 9,5 Miliar, DPR Minta Kemendagri Investigasi
Bagikan