Timwas Haji DPR Sebut Tenda Jemaah Haji Saat di Mina Mirip Barak Pengungsian


Tenda jemaah haji asal Indonesia yang beristirahat mirip barak pengunsian di Mina, Arab Saudi. Senin (17/6/2024). ANTARA/HO-Humas DPR RI
MerahPutih.com - Ramai di media sosial, salah seorang jemaah haji Dedi Karyadi dari kelompok terbang 49 asal Kota Bogor, mengungkapkan tenda yang disediakan hanya berukuran 10x12 meter diperuntukkan bagi 160 orang jemaah.
Di mana, artinya jatah per orang di dalam tenda itu hanya 0,8 meter. Bahkan dengan kondisi tersebut, dengan terpaksa ada jemaah yang tidur di luar tenda. Mereka juga bergiliran tiap dua jam untuk bergantian tidur di dalam tenda.
Tim pengawas (Timwas) haji DPR RI mengaku menemukan kondisi tenda jemaah haji Indonesia mirip barak pengungsian di Mina, Arab Saudi.
"Kami menyesalkan buruknya pelayanan jemaah di Mina ini. Akibat tenda di bawah kapasitas, terpaksa sebagian jamaah berbaur antara jamaah laki-laki dan perempuan tanpa pembatas," kata anggota Timwas Haji DPR Wisnu Wijaya Adiputra dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (19/6).
Baca juga:
Ribuan Jemaah Haji Terdampak Penyakit Berhubungan Dengan Cuaca Panas
Ia mengatakan, bahkan banyak jemaah haji tidur di luar tenda, yang sangat tidak baik untuk kesehatan, lebih-lebih buat jemaah lanjut usia. Pihaknya meminta Kemenag harus melakukan evaluasi besar-besaran untuk memperbaiki persoalan itu.
Ia mengakui, persoalan tenda di bawah kapasitas tidak hanya menimpa jemaah haji reguler, tapi juga jemaah haji plus. Bahkan lebih parah di Maktab 111 tempat jemaah haji plus bermukim, tenda berkapasitas 80 orang terpaksa ditempati 1.200 orang.
Selain itu, Timwas Haji DPR juga mendapati adanya jemaah yang diusir dari tenda, akibat penempatan tenda jamaah haji Indonesia yang tidak sesuai dengan maktab yang telah ditentukan.
Mereka terpaksa meninggalkan tenda karena hak-haknya tidak bisa terpenuhi karena salah tempat. Ini semestinya tidak akan terjadi kalau Kemenag bisa mengantisipasi sejak awal," katanya. (*)
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Selain Kuota, KPK Usut Keberangkatan Haji Khusus Tanpa Antre

BPKH Dukung Penyidikan KPK Terkait dengan Kuota Haji 2024

Merepresentasikan NU dan Muhammadiyah, Kepala dan Wakil BP Haji Dinilai Cocok Naik Jabatan Sebagai Menteri-Wakil Menteri

BP Haji Bakal Jadi Kementerian Haji, Presiden Bakal Tunjuk Menteri

Penyelenggaraan Haji dan Umrah Ditangani Kementerian Baru, Komisi VIII DPR Minta Transisi tak Ganggu Layanan Jemaah

Evaluasi Haji 2025: Gus Irfan Soroti Data tak Sinkron dan Tingginya Kematian Jemaah

Kementerian Haji Diminta Negosiasi Harga dan Lobi Arab Saudi untuk Calon Jemaah, Antrean Panjang Bisa Jadi Pendek

PCO Tegaskan Kementerian Haji Tunggu Perpres dari Prabowo

Revisi UU Haji Berujung Ada Kementerian Baru, Dasco: Serahkan ke Pemerintah

Layanan Haji Satu Atap di Bawah Kementerian Haji dan Umrah, Pengelolaan Tabungan Jemaah Tetap dipisah
