Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambangi Balai Kota DKI Jakarta pada Kamis (15/12). Kunjungan KPK ini untuk menemui Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono.
Dari pihak KPK diwakili oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.
Kedatangan KPK ini bertujuan untuk menghadiri rapat koordinasi pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Baca Juga:
KPK Periksa Eks Petinggi Lippo Group Eddy Sindoro
"Hari ini adalah acara yang dikoordinir oleh Inspektur untuk bisa koordinasi dalam rangka pencegahan. Jadi nanti diskusi hal-hal apa yang memang harus dicamkan dan tanya jawab ya," kata Pj DKI 1 di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (15/12).
Dalam diskusi ini, kata Heru, pihak KPK disebutnya akan mengirimkan satuan tugas (satgas) untuk Pemprov DKI dalam rangka membantu pencegahan korupsi.
"Pak Alexander Mawarta juga tadi menegaskan bahwa kami Pemprov DKI Jakarta nanti akan didukung oleh beberapa satgas dalam perjalanan di tahun 2023," ucapnya.
Pj Heru juga mengaku bahwa dirinya bersama jajaran Pemprov DKI telah berdiskusi terkait pencegahan korupsi sedini mungkin. Sehingga, jajaran Pemprov DKI bisa tenang dalam bekerja untuk membangun Jakarta.
"Sehingga mulai dari perencanaan sampai dengan realisasi anggaran kita tidak kebentur-bentur kira-kira gitu, Pak Wakil (Alexander Marwata), sehingga teman-teman dinas juga bisa yakin dalam bekerja," ucapnya.
Baca Juga:
KPK Sita Sejumlah Uang dalam OTT Wakil Ketua DPRD Jatim
Berdasarkan data yang dipunya, bahwa DKI mendapatkan skor sebesar 90 persen pencapaian pencegahan korupsi. Angka tersebut menempatkan Provinsi DKI Jakarta berada dalam zona hijau atau zona tertinggi pelaksanaan program pencegahan korupsi untuk seluruh area intervensi.
"Maka dari itu saya minta rekan-rekan jajaran BUMD, kepala dinas, untuk mempertahankan ini dan tentunya kita sudah tidak ada beban, Pak Wakil Ketua, saya tidak ada beban dan namanya pejabat, ini adalah pejabat sementara mengisi kekosongan," tutupnya. (Asp)
Baca Juga:
Sahat Tua Simanjuntak, Wakil Ketua DPRD Jatim yang Kena OTT KPK
