Tiga Tahun Jokowi-JK, PKS Soroti Penangkapan Ulama


Dewi Keadilan (Gettyimages)
MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai, dalam tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla penegakkan hukum berjalan tidak imparsial dan cenderung represif.
Ketua Departemen Politik DPP PKS Pipin Sopian menyebut, pemerintahan Jokowi
menerapkan hukum yang represif terutama terhadap lawan politik khususnya kepada tokoh, ulama, dan mahasiswa yang bersebrangan dengan rezim.
"Hal ini terlihat banyaknya tokoh, ulama, dan mahasiswa yang kritis ditangkap, dituduh makar, dituduh melakukan ujaran kebencian langsung diproses hukum," ujarnya dalam diskusi Evaluasi Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (24/10).
Di sisi lain, jelas dia, orasi politik yang provokatif, berisi ujaran kebencian, dan permusuhan yang dilakukan Ketua Fraksi Nasdem Victor Laiskodat yang merupakan partai pendukung pemerintahan dibiarkan tanpa proses hukum yang jelas.
"Aksi mahasiswa yang mengevaluasi 3 tahun pemerintahan Jokowi-JK yang menginap dibubarkan dan aktifisnya ditangkap serta ditersangkakan sedangkan aksi para pendukung mantan Gubernur DKI di depan LP Cipinang hingga larut malam dibiarkan," jelas dia.
"Seharusnya semangat equality before the law diberlakukan bagi semua warga Negara," tambah Pipin.
Tak hanya itu, menurutnya, Pemerintahan Jokowi-JK membiarkan negara dalam keadaan lemah terkait pemberantasan korupsi sehingga bertentangan dengan program Nawacita no.4 yang menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
"Hal ini terbukti adanya upaya pelemahan dalam agenda pemberantasan tindak pidana korupsi, pelemahan terhadap KPK dengan membiarkan penggunaan hak angket DPR oleh partai pendukung Pemerintah terhadap KPK,"
Lebih lanjut dia menegaskan, bahwa berbagai persoalan tersebut telah melahirkan rasa ketidakadilan publik dan ketidakpercayaan publik terhadap Pemerintahan Jokowi-JK dalam memberantas korupsi. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD

Abdul Kharis Almasyhari Jadi Ketua Fraksi PKS DPR

Polemik Visa Haji Furoda 2025, PKS Minta Pemerintah Ambil Kuota Negara Lain

Presiden PKS Sapa Pendukung Anies, Berharap Turut Menangkan Pasangan RIDO

Soal Wacana Twin Cities, PKS Ingatkan Payung Hukum

Setahun Genosida, Fraksi PKS DPR: Terus Dukung Palestina dan Boikot Israel

Suswono Sebut PKS Tidak Pernah Mengkhianati Anies

PKS Ingin Pertemukan RK dengan Anies demi Suara 'Anak Abah'

Revisi UU Pilkada Batal, PKS: Sesuai Harapan Rakyat

PAN dan PSI Usung Gus Bhre-Astrid Pilkada Solo, PKS dan Golkar Pilih 'Wait and See'
