Tiga Tahun Jokowi-JK, PKS Soroti Penangkapan Ulama

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Selasa, 24 Oktober 2017
Tiga Tahun Jokowi-JK, PKS Soroti Penangkapan Ulama

Dewi Keadilan (Gettyimages)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai, dalam tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla penegakkan hukum berjalan tidak imparsial dan cenderung represif.

Ketua Departemen Politik DPP PKS Pipin Sopian menyebut, pemerintahan Jokowi
menerapkan hukum yang represif terutama terhadap lawan politik khususnya kepada tokoh, ulama, dan mahasiswa yang bersebrangan dengan rezim.

"Hal ini terlihat banyaknya tokoh, ulama, dan mahasiswa yang kritis ditangkap, dituduh makar, dituduh melakukan ujaran kebencian langsung diproses hukum," ujarnya dalam diskusi Evaluasi Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (24/10).

Di sisi lain, jelas dia, orasi politik yang provokatif, berisi ujaran kebencian, dan permusuhan yang dilakukan Ketua Fraksi Nasdem Victor Laiskodat yang merupakan partai pendukung pemerintahan dibiarkan tanpa proses hukum yang jelas.

"Aksi mahasiswa yang mengevaluasi 3 tahun pemerintahan Jokowi-JK yang menginap dibubarkan dan aktifisnya ditangkap serta ditersangkakan sedangkan aksi para pendukung mantan Gubernur DKI di depan LP Cipinang hingga larut malam dibiarkan," jelas dia.

"Seharusnya semangat equality before the law diberlakukan bagi semua warga Negara," tambah Pipin.

Tak hanya itu, menurutnya, Pemerintahan Jokowi-JK membiarkan negara dalam keadaan lemah terkait pemberantasan korupsi sehingga bertentangan dengan program Nawacita no.4 yang menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

"Hal ini terbukti adanya upaya pelemahan dalam agenda pemberantasan tindak pidana korupsi, pelemahan terhadap KPK dengan membiarkan penggunaan hak angket DPR oleh partai pendukung Pemerintah terhadap KPK,"

Lebih lanjut dia menegaskan, bahwa berbagai persoalan tersebut telah melahirkan rasa ketidakadilan publik dan ketidakpercayaan publik terhadap Pemerintahan Jokowi-JK dalam memberantas korupsi. (Pon)

#Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #Kabinet Jokowi-JK #Tiga Tahun Jokowi-JK #Pemerintahan Jokowi-JK
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Usulan ini disampaikan dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2026
Angga Yudha Pratama - Rabu, 06 Agustus 2025
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Indonesia
Abdul Kharis Almasyhari Jadi Ketua Fraksi PKS DPR
Hal itu diketahui saat Presiden PKS periode 2025-2030 Almuzammil Yusuf menghadiri rapat pleno fraksi PKS di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6) kemarin.
Frengky Aruan - Kamis, 26 Juni 2025
Abdul Kharis Almasyhari Jadi Ketua Fraksi PKS DPR
Indonesia
Polemik Visa Haji Furoda 2025, PKS Minta Pemerintah Ambil Kuota Negara Lain
Tidak terbitnya visa haji furoda dinilai merugikan merugikan calon jemaah haji yang sudah membayar dan siap berangkat.
Frengky Aruan - Sabtu, 07 Juni 2025
Polemik Visa Haji Furoda 2025, PKS Minta Pemerintah Ambil Kuota Negara Lain
Indonesia
Presiden PKS Sapa Pendukung Anies, Berharap Turut Menangkan Pasangan RIDO
Pelaksana Harian (Plh) Presiden PKS Ahmad Heryawan (Aher) percaya Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO) menang satu putaran
Frengky Aruan - Kamis, 14 November 2024
Presiden PKS Sapa Pendukung Anies, Berharap Turut Menangkan Pasangan RIDO
Indonesia
Soal Wacana Twin Cities, PKS Ingatkan Payung Hukum
Konsep twin cities adalah dua kota utama yang menjalankan fungsi-fungsi administrasi pemerintahan, di mana salah satunya menjadi ibu kota de jure dan lainnya de facto.
Frengky Aruan - Kamis, 17 Oktober 2024
Soal Wacana Twin Cities, PKS Ingatkan Payung Hukum
Indonesia
Setahun Genosida, Fraksi PKS DPR: Terus Dukung Palestina dan Boikot Israel
Menurut politikus partai Dakwah ini, penghancuran rumah sakit, sekolah, dan fasilitas publik lainnya merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional.
Frengky Aruan - Senin, 07 Oktober 2024
Setahun Genosida, Fraksi PKS DPR: Terus Dukung Palestina dan Boikot Israel
Indonesia
Suswono Sebut PKS Tidak Pernah Mengkhianati Anies
Bakal calon wakil gubernur Jakarta, Suswono mengajak pendukung Anies untuk berdiskusi terkait gerakan coblos 3 pasangan calon.
Frengky Aruan - Jumat, 13 September 2024
Suswono Sebut PKS Tidak Pernah Mengkhianati Anies
Indonesia
PKS Ingin Pertemukan RK dengan Anies demi Suara 'Anak Abah'
Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Khoirudin juga ingin mempertemukan Ridwan Kamil (RK) dengan Sutiyoso hingga Ahok.
Frengky Aruan - Sabtu, 07 September 2024
PKS Ingin Pertemukan RK dengan Anies demi Suara 'Anak Abah'
Indonesia
Revisi UU Pilkada Batal, PKS: Sesuai Harapan Rakyat
PKS menyambut baik keputusan DPR RI dan pemerintah membatalkan Revisi Undang-Undang Pilkada dan menerima putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Frengky Aruan - Jumat, 23 Agustus 2024
Revisi UU Pilkada Batal, PKS: Sesuai Harapan Rakyat
Indonesia
PAN dan PSI Usung Gus Bhre-Astrid Pilkada Solo, PKS dan Golkar Pilih 'Wait and See'
Partai Golkar dan PKS sejauh ini belum memutuskan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Solo di Pilkada Solo 2024.
Frengky Aruan - Senin, 19 Agustus 2024
PAN dan PSI Usung Gus Bhre-Astrid Pilkada Solo, PKS dan Golkar Pilih 'Wait and See'
Bagikan