Muchammad Yani
SATU hal yang paling ditunggu oleh para pekerja baik di pemerintahan ataupun swasta menjelang Lebaran adalah Tunjangan Hari Raya (THR). Setiap pengusaha diwajibkan memberikan THR, sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016.
Tahun ini pemerintah menetapkan THR wajib dibayarkan selambat-lambatnya H-7 sebelum Lebaran. Namun, THR yang didapatkan setiap pekerja berbeda-beda tergantung masa kerja di dalam perusahaan. Bagi yang telah bekerja lebih dari 12 bulan maka akan mendapatkan THR sebsar 1 bulan gaji.
Sementara untuk pekerja yang di bawah 12 bulan tetap mendapatkan THR namun besarannya berspat proporsional. Jika ada yang telat memberikan THR, maka perusahaan atau pengusaha tersebut akan dikenakan sanksi administratif.
Pemberian THR bagi para pekerja tak lepas dari campur tangan sosok pejabat di pasa pemerintahan Soekarno. Ia adalah Perdana Menteri Soekiman Wirjosandjojo, seorang politikus dari Partai Masyumi.
Saat menjabat sebagai Perdana Menteri tahun 27 April 1951 hingga 3 April 1952, Soekiman berniat mensejahterakan aparatur negara. Kabinet Soekiman memberikan tunjangan ke Pamong Pradja yang kini disebut PNS setiap menjelang hari raya.
Nah, kebijakan ini pun diprotes oleh para buruh swasta. Mereka menganggap Soekiman terlalu pilih kasih. Apalagi para buruh merasa telah berjasa meningkatkan perekonomian Indonesia. Hingga akhirnya pada tanggal 13 Februari 1952 para buruh melakukan mogok kerja dan menuntut THR.
Aksi para buruh berhasil diredam oleh Soekiman. Ia meminta para perusahaan dan pengusaha memberikan THR ke setiap pekerjanya. Sejak saat itu setiap pekerja di Indonesia akan mendapatkan THR menjelang hari raya.
Nah, menariknya THR cuma ada di Indonesia. Sementara untuk negara lain rata-rata memberikan tunjangan dengan istilah Holiday Allowance. Contoh negara yang memberlakukan Holiday Allowance adalah Belanda.
Holiday Allowance sendiri adalah uang dari minimal 8 persen dari pendapatan kotor. Biasanya diberikan pada bulan Mei-Juni menjelang libur musim panas. Holiday Allowance diberlakukan mulai tahun 1920.
