Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Proses uji kelayakan dan kepatutan Jenderal Andika Perkasa yang dicalonkan sebagai Panglima TNI akan dilakukan pada Sabtu (6/11) mendatang.
Anggota Komisi I DPR, Christina Aryani mengatakan, persetujuan atau penolakan terhadap pencalonan Andika sebagai Panglima TNI harus disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) paling lambat 20 November.
Baca Juga:
Jenderal Andika Diuji Komisi I Sabtu, Masuk ke Paripurna DPR Senin
Christina menjelaskan, ada sejumlah hal teknis dalam fit and proper test yang dilaksanakan.
"Jadi bukan hanya sekedar proses penyampaian makalah dan wawancara oleh anggota Komisi I," ujarnya.
Terkait teknis fit and proper test, merujuk proses biasanya, Andika nantinya akan melalui beberapa tahapan. Yakni proses verifikasi administrasi, verifikasi faktual, uji kelayakan dan kepatutan yang biasanya dengan tanya jawab, serta rapat pleno pengambilan keputusan.
Politikus Golkar itu mengatakan hasil pleno biasanya berupa persetujuan atau penolakan pengajuan Andika sebagai panglima TNI. Jika disetujui, artinya Komisi I sepakat Marsekal Hadi Tjahjanto berhenti sebagai Panglima TNI dan mengangkat Jenderal Andika Perkasa sebagai suksesornya.
"Keputusan itu selanjutnya akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk disahkan. Persetujuan DPR terhadap calon Panglima TNI yang diusulkan akan disampaikan kepada Presiden paling lambat 20 hari sejak permohonan persetujuan kami terima atau pada 3 November 2021,” kata politikus Golkar ini.
Menurutnya, pengalaman dan rekam Andika akan mampu mengemban tugas sebagai Panglima TNI. Jenderal Andika cukup banyak melakukan terobosan yang bisa membawa angin segar bagi organisasi TNI ke depannya.
"Ia juga memiliki kemampuan komunikasi yang baik, humanis serta responsif,” kata Christina.
Komisi I DPR telah menyiapkan pertanyaan untuk Andika. Dua isu yang menjadi perhatian yakni keamanan Papua dan penghapusan tes keperawanan TNI.
"Soal isu keamanan di Papua, isu-isu seputar keamanan laut, dan tentu saja implementasi dari wacana penghapusan tes keperawanan untuk calon prajurit TNI," katanya.
Baca Juga:
DPR Sebut Wakasad dan Pangkostrad Paling Berpeluang Gantikan Andika Jadi KSAD
