Terjawab! Ini Alasan Jokowi Tolak Permintaan Anies untuk Lockdown Jakarta

MerahPutih.com - Presiden Jokowi menolak surat permintaan karantina wilayah atau lockdown dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Jokowi disebut lebih menginginkan Pemerintah Daerah dapat menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) disertai darurat sipil.

"Tidak diterima, itu otomatis ditolak. Walaupun ada kebijakan, sebenarnya bisa dikerjakan nanti oleh pemda dengan istilah isolasi terbatas," kata juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman saat dikonfirmasi, Selasa (31/3).

Baca Juga

Anies Akui Pagebluk COVID-19 di Jakarta Sudah Sangat Mengkhawatirkan

Meski demikian, kata Fadjroel, pemerintah daerah bisa menerapkan isolasi terbatas di wilayahnya. Menurutnya, isolasi terbatas tersebut bisa diberlakukan di tingkat RT/RW atau desa.

"Ada tingkat RT, RW, desa/kelurahan dengan kebijakan Gubernur, misalnya," ujarnya.

Alasan Jokowi tak menginginkan lockdown, kata Fadjroel, tak ingin Indonesia bernasib sama seperti India dan Italia. Pasalnya, keputusan lockdown di kedua negara tersebut justru memicu keributan sosial.

"Presiden melihat kalau karantina wilayah itu dengan kasus India, kasus Italia, itu ternyata menimbulkan kekacauan sosial. Kalau tidak direncanakan secara terukur," ujar Fadjroel.

Oleh karena itu, lanjut Fadjoel, kebijakan pembatasan sosial berskala besar dan darurat sipil merupakan kewenangan yang ditempuh kepala negara untuk menekan penyebaran COVID-19.

"Oleh Pak Jokowi ditambah dengan pendisiplinan hukum melalui maklumat Kapolri," tutup Fadjroel.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan, pihaknya telah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menerapkan karantina wilayah atau lockdown di ibu kota.

"Keputusan mengenai karantina wilayah itu ada di kewenangan pemerintah pusat. Kami di Jakarta memang mengusulkan itu," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Senin (30/3).

Baca Juga

Anies Akui Sudah Lakukan Pembatasan Skala Besar Dua Pekan Lalu

Anies menerangkan, dalam usulan tersebut dia menyampaikan bahwa setidaknya ada 5 sektor yang harus tetap beroperasi meskipun lockdown diterapkan. Yakni sektor energi, pangan, kesehatan, komunikasi dan keuangan.

"Kalau langkah, kita menyiapkan semua skenario. Hari-hari ini kita mengatur itu semua termasuk menyusun distribusi logistik untuk masyarakat," pungkasnya. (Pon)