Eddy Flo
MerahPutih.Com - Pemerintahan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu menjadi sorotan dan kecaman dunia setelah menekan ribuan migran asal Afrika yang berada di Israel untuk kembali ke negara asalnya.
Saat ini, Israel tengah menyusun kesepakatan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Rwanda untuk memulangkan ke Uganda para migran yang sudah bertahun-tahun tinggal sebagai perantau di wilayah tersebut.
Sekitar 4.000 perantau meninggalkan Israel ke Rwanda dan Uganda sejak 2013 di bawah kerangka sukarela, tetapi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berada di bawah tekanan dari pemilih sayap kanannya untuk mengusir ribuan lagi.
Pada Januari, Israel mulai membagikan pemberitahuan kepada migran laki-laki dari Eritrea dan Sudan, memberi mereka tiga bulan untuk mengambil kesepakatan sukarela dengan tiket pesawat dan 3.500 dolar Amerika Serikat atau terancam dijebloskan ke penjara.
Pemerintah Israel sebagaimana dilansir Antara dari Reuters mengatakan, sejak April, akan melakukan pemulangan paksa, tetapi kelompok hak asasi manusia menentang langkah itu dan Mahkamah Agung Israel mengeluarkan perintah sementara untuk memberi lebih banyak waktu bagi pemetisi untuk menentang rencana tersebut.
Perwakilan pemerintah mengatakan kepada pengadilan pada Selasa bahwa seorang utusan berada di negara Afrika sedang menyelesaikan kesepakatan pemulangan, setelah kesepakatan dengan Rwanda untuk mengambil migran yang diusir di bawah langkah-langkah baru, kandas.
Paus Fransiskus berfoto bersama dengan sekelompok migran, memegang spanduk bertuliskan " tidak seorangpun orang asing", di lapangan Santo Petrus Vatikan (ANTARA FOTO/REUTERS/Remo Casilli)
Perwakilan tersebut tidak menyebut negara dalam sesi pengadilan terbuka untuk umum, meskipun anggota parlemen Israel sebelumnya mengatakan kepada kedua negara bahw pihaknya berencana untuk mendeportasi para migran ke Rwanda dan Uganda.
Wakil Menteri Luar Negeri Israel Tzipi Hotovely juga mengetahui negara yang berusaha menyerang kesepakatan baru pemulangan dengan Uganda dan Rwanda dalam pernyataan tertutup, yang bocor, ke Radio Angkatan Darat Israel.
Setelah kesepakatan Rwanda gagal, pemerintah mencapai kesepakatan dengan badan pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR) untuk merelokasi 16.250 migran ke negara-negara Barat, tetapi Netanyahu membatalkannya setelah protes keras dari politisi sayap kanan marah bahwa ribuan lainnya akan diizinkan untuk tetap tinggal di Israel.
Nasib puluhan ribu migran yang memasuki Israel secara ilegal melalui perbatasan gurunnya dengan Mesir dan diberikan visa sementara telah menimbulkan dilema moral bagi sebuah negara yang didirikan sebagai tanah air nasional bagi orang Yahudi dan surga dari penganiayaan.
Kelompok hak asasi manusia Israel mengatakan, negara itu dapat menyerap sekitar 37.000 migran yang masih ada di sana, atau harus mencarikan mereka tujuan yang aman seperti yang disepakati dalam kesepakatan UNHCR, yang gagal.
Kelompok hak asasi manusia menuduh Netanyahu, yang berada di bawah penyelidikan polisi karena korupsi, melakukan permainan politik untuk menarik pendukung sayap kanannya. Israel menyebut para migran itu "penyusup" dan mengatakan mereka datang untuk mencari pekerjaan.(*)
