Tarif KRL Bakal Naik, DPR Khawatir Beban Ekonomi Rakyat Makin Berat

MerahPutih.com - Rencana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) menuai kritikan. Sebab, wacana itu akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka.

Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat menuturkan, kebijakan itu bisa memberikan dampak bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Baca juga:

Kenaikan Tarif PPN Jadi 12 Persen Harus Lihat Momentum

“Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq kepada wartawan di Jakarta, Senin (29/4).

Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Khususnya masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya.

Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.

“Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” jelas Toriq.

Baca juga:

Tarif TransJakarta Kalideres-Bandara Soetta Bakal Berubah

Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.

“Keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.

Sekadar informasi, Pemerintah berencana akan menaikan tarif kereta Commuteline Jabodetabek pada tahun 2024 ini. Rencana penyesuaian tarif KRL Commuter Line ini sudah dibahas dengan Kementerian Perhubungan, termasuk potensi tarif menjadi naik.

Tarif dasar diusulkan naik sebesar Rp 2 ribu , atau jadi Rp 5 ribu untuk 25 kilometer pertama. Sementara tarif lanjutan 10 kilometer berikutnya tidak naik, atau tetap Rp 1.000. (Knu)