Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Target Presiden Prabowo Subianto pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8 persen menuai sorotan. Ekonom Achmad Nur Hidayat menilai target Prabowo itu terlalu ambisius.
“Target pertumbuhan 8 persen tersebut tampak ambisius, bahkan tidak realistis,” kata Achmad dalam keteranganya kepada media, di Jakarta, Rabu (23/10).
Achmad menyoroti tim ekonomi kabinet Prabowo yang mayoritas juga bertugas di pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) selama 10 tahun menjabat. "Teknokrat yang ia pilih untuk memimpin tim ekonominya tidak pernah berhasil melampaui angka pertumbuhan 5 persen dalam satu dekade terakhir?” jelas Achmad.
Menurut dia, jika Prabowo ingin membawa perubahan yang nyata haru mengubah fundamental struktur ekonomi Indonesia. Prabowo, lanjut dia, juga harus berani melepaskan diri dari paradigma lama yang hanya berfokus pada statistik makroekonomi.
Baca juga:
Kemenperin Cari Sektor Industri Pendorong Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
“Termasuk mulai memikirkan cara-cara untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan benar-benar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat,” sebut Achmad.
Dosen UPN Veteran Jakarta itu juga menyarankan Prabowo harus mempertimbangkan teknologi, inovasi, dan transformasi digital sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. “Memerlukan kebijakan yang mendukung inovasi, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur teknologi,” imbuh Achmad.
Namun, lanjut Achmad, jika Prabowo tetap bergantung pada teknokrat lama yang lebih berfokus pada sektor-sektor tradisional seperti manufaktur dan agrikultur, Indonesia akan tertinggal dalam persaingan global.
“Yang diperlukan adalah integrasi antara sektor tradisional dan teknologi baru untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan,” tutupnya.
Baca juga:
Tim Prabowo Butuh Tambahan APBN Rp 300 T Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 8%
Sebelumnya, Prabowo Subianto dalam acara Qatar Economic Forum pada Mei 2024 lalu, yakin Indonesia bisa mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Pertumbuhan ini disebutnya berlangsung dalam dua atau tiga tahun di masa pemerintahannya. (*)
