Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyebut, Pemerintah Indonesia terkesan keteteran tanggulangi COVID-19 karena belum melakukan penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Aturan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 10 Undang-undang no. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
LBH menilai, akibat belum ditetapkannya status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, maka Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah belum bisa menyelenggarakan Karantina Wilayah yang diatur dalam Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 60 Undang-undang no. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Baca Juga
Antisipasi COVID-19, Pemprov DIY bakal Data Pemudik yang Masuk ke Yogyakarta
Karantina wilayah dianggap solusi paling jitu cegah penyebaran COVID-19 dari daerah terdampak ke daerah yang belum terdampak.
"Pemerintah Indonesia (perlu segera) segera menerbitkan Peraturan Pemerintah aturan pelaksana teknis Undang-undang no. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan agar bisa benar-benar serius dan maksimal dalam menangani wabah COVID-19," kata Direktur LBH Jakarta, Arif Maulana dalam keterangannya, Senin (30/3).
LBH Jakarta menjelaskan, pemerintah Indonesia perlu menentukan status hukum secara jelas dengan merujuk Undang-undang no. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
"Tentunya dengan segala hal pertimbangan baik secara sains, medis, hukum, sosiologis, geografis, dan ekonomis," jelas Arif.
Baca Juga
Kebut Pembangunan RS Corona Pula Galang, PUPR Kerahkan 1.600 Pekerja
Selain itu, pemerintah Indonesia harus menjalankan tugas dan tanggung jawab serta memenuhi hak-hak warga negara sebagaimana diamanatkan Undang-undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
"Seperti ketersediaan pangan, fasilitas kesehatan, pangan, dan kebutuhan hidup sehari-hari," tutupnya. (Knu)
