Tanpa Mahar Politik, PDIP Nilai Penetapan Cawapres Jokowi Lebih Beradab Dibandingkan Prabowo

MerahPutih.com - PDI Perjuangan menyayangkan kepentingan pihak tertentu yang menjadikan penetapan Cawapres Jokowi dengan melakukan dramatisasi atas pernyataan Pak Mahfud MD.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai penetapan cawapres Jokowi terbilang masih wajar karena melalui proses musyawarah, berbeda dengan kubu sebelah yang diwarnai dengan transaksi jual beli dukungan.

"Seluruh dinamika penetapan Cawapres Pak Jokowi masih wajar, dan jauh lebih beradab dibandingkan dengan penetapan Cawapres Prabowo yang diwarnai transaksi jual beli dukungan atau mahar politik sebesar Rp 1 Trilyun," ujar Hasto Kristiyanto melalui keterangan tertulisnya, Rabu (15/8).

Menurut Hasto, apa yang dipertontonkan kubu Prabowo dalam memilih pemimpin tertinggi merupakan gambaran awal dari kehancuran suatu bangsa. Memilih pemimpin tertinggi yang dilakukan dengan mengabaikan moral, etika, dan keadaban publik.

"Kami semua sungguh heran, betapa murahnya rekomendasi untuk menjadi cawapres. Ini gambaran rusaknya peradaban politik bangsa. Mereka yang telah memperjual belikan pencalonan hanya demi uang tidak bisa dibenarkan dengan cara apapun," tukas dia.

Koalisi Indonesia Kerja (KIK) sendiri, tambah Hasto, sangat bersyukur penetapan KH Ma’ruf Amin dilakukan melalui dialog para pemimpin, bahwa didalamnya ada dinamika dan dialektika kepentingan antar Partai yang berbeda itu hal yang wajar.

"Namun pada akhirnya Pak Jokowi mengambil keputusan atas dasar pilihan nurani, kemerdekaan politik dan mencari sosok pemersatu, sosok pengayom, sosok yang selama 1 tahun terakhir sangat aktif berdialektika dengan Pancasila sehingga Kyai Ma’ruf hadir sebagai sosok pemimpin yang mumpuni lahir dan batin," tuntasnya. (Fdi)