Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Belum sehari menjabat, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa langsung menimbulkan kontroversi. Salah satunya yakni ucapannya meremehkan tuntutan publik yang disebut hanya dilakukan oleh sebagian kecil rakyat.
Ekonom Achmad Nur Hidayat menilai, terlalu percaya diri seorang pejabat ekonomi ibarat sopir yang terlalu pede melaju kencang di jalan licin.
“Alih-alih tiba lebih cepat, risiko kecelakaan justru meningkat,” kata Achmad di Jakarta, Selasa (9/9).
Lebih lanjut, Achmad berujar, ucapan Purbaya mengandung dua bahaya besar. Pertama, ia menyederhanakan persoalan kompleks. Demonstrasi yang terjadi belakangan bukan sekadar masalah perut.
“Kritik publik muncul karena kesenjangan, ketidakadilan, dan ketidakpercayaan terhadap kebijakan. Menganggapnya hanya karena 'hidup kurang enak', akan mereduksi makna demokrasi,” jelas Ekonom dari UPN Veteran Jakarta itu.
Baca juga:
IHSG Anjlok Saat Reshuffle Kabinet, Begini Respons Menkeu Purbaya
Jadi Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa Punya Harta Rp 39 MIliar
Kedua, pasar membaca sinyal dari setiap ucapan Menkeu. Jika sinyal itu berupa keyakinan berlebihan tanpa rencana konkret, pasar bisa ragu pada kapasitas pemerintah mengelola fiskal.
“Keraguan ini berpotensi mendorong volatilitas nilai tukar, menahan investasi, bahkan memicu pelarian modal,” tutur Achmad.
Achmad menjelaskan, pertumbuhan ekonomi 8 persen bukan sekadar slogan. Publik ingin peta jalan jelas seperti apa strategi penciptaan lapangan kerja, bagaimana distribusi hasil pertumbuhan, dan sejauh mana belanja negara diarahkan pada infrastruktur, pendidikan, serta kesehatan.
“Kredibilitas seorang Menkeu tidak diukur dari retorika, melainkan dari konsistensi eksekusi kebijakan,” jelas Achmad.
Baca juga:
Seorang Menkeu dianggap Achmad adalah nakhoda kapal fiskal Indonesia. Jika terlalu percaya diri, kapal bisa karam. Jika terlalu takut, kapal tak berlayar.
“Yang dibutuhkan adalah keseimbangan, berani mengambil risiko, namun tetap realistis dan hati-hati,” tutup Achmad.
Diketahui, Purbaya Yudhi Sadewa dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani, Senin (8/9). Sebelum menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya dikenal sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Sesaat setelah dilantik, Menkeu Purbaya merespons ihwal 17+8 tuntutan rakyat yang disuarakan oleh masyarakat sipil. Meski mengaku belum mempelajari tuntutan tersebut, dia berpendapat tuntutan tersebut mungkin datang dari sebagian kecil rakyat yang merasa terganggu karena hidupnya masih kurang. (Knu)
