Tanggapi Sinis Wacana PSBB Total, PDIP Sebut Tak Boleh Grasa-grusu dan Pencitraan

MerahPutih.com - Rencana penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) total di Jakarta menuai polemik. Sebab, ucapan Gubernur DKI Anies Baswedan itu membuat beberapa pelaku usaha khawatir akan kesulitan kembali.

Berkaca dari ucapan Anies itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengingatkan tugas sebagai kader partai itu menyelesaikan masalah rakyat, membangun harapan, dan dorong optimisme masa depan.

Dalam situasi pandemi seperti ini, seluruh kader partai khususnya kepala daerah dilarang membuat keputusan tanpa pertimbangan matang.

Baca Juga:

PAN Kritik Pengumuman PSBB Total Anies

"Tidak boleh grusa-grusu, atau asal ambil keputusan, terlebih hanya untuk pencitraan atau demi kesan ketegasan," jelas Hasto dalam keteranganya, Minggu (13/9).

Ia menyebut, kepala daerah yang bernaung di bawah PDIP tak boleh asal dalam mengeluarkan kebijakan.

"Kepala daerah PDI Perjuangan wajib kedepankan kepentingan rakyat dan ambil keputusan secara bijak, solutif, dan mudah dijalankan secara masif," tambah Hasto.

Ia mengklaim, lebih baik, pemimpin mengajak masyarakat melaku perkuat solidaritas sosial.

"Dalam hal di tengah pandemi ini ada pihak-pihak tertentu yang justru melakukan provokasi demi kekuasaan, mengambil sikap konfrontif, dan tidak mau bekerja sama untuk rakyat, maka hal-hal tsb tidak usah dihiraukan," sindir Hasto.

"Kerja untuk rakyat adalah skala prioritas terpenting," jelas dia.

Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara soal anggapan anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang dinilai karena rencana PSBB kembali ke tahap awal.

Mahfud menilai, tidak ada yang salah dari pengumuman tersebut dan itu hanya sekadar tata kata.

"Menurut para ahli, kemarin itu hanya beberapa jam pagi-pagi jam 11.00 negara sudah rugi Rp397 triliun hanya sebentar karena pengumuman itu, padahal sebenarnya itu kan perubahan kebijakan, wong sebelumnya juga PSBB mengatakan bioskop akan dibuka, tempat hiburan, dan lain-lain kan hanya seperti itu, cuma ini karena ini tata kata, bukan tata negara," kata Mahfud dalam diskusi daring Kelompok Studi Demokrasi Indonesia (KSDI) bertajuk 'Evaluasi 6 Bulan dan Proyeksi 1 Tahun Penanganan COVID-19 di Indonesia', Sabtu (12/9).

"Ya akibatnya kacau kayak begitu. Apa coba salahnya memang dia melakukan itu, coba dilihat saja, nggak ada masalah, lihat apa yang ditutup ini, tapi kemudian dinarasikan seakan-seakan terjadi hal yang sangat gawat tapi ya gitu juga, tidak ada masalahnya," tambahnya.

Baca Juga:

Anies Klaim Pemerintah Pusat Dukung PSBB Total

Mahfud menilai tidak ada yang salah dari kebijakan PSBB total. Hanya saja, pengumuman rem darurat tersebut memberi semacam efek kejut.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menilai konsep-konsep dari pelaksanaan PSBB total masih sebatas wajar. Dia menilai pasar tidak perlu panik dan bisa paham terhadap pengambilan keputusan tersebut.

"Sesudah ramai-ramai kita lihat konsepnya, tadi sudah dirapatkan sore, konsepnya nggak ada yang berat-berat, memang sudah begitu-begitu. Ya oleh sebab itu, nggak usah panik, mudah-mudahan pasar ya paham," kata Mahfud.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyoroti IHSG yang dibuka anjlok ke level 4.961, Kamis (10/9).

Menurut Airlangga, penyebabnya ialah pengumuman keputusan PSBB Jakarta yang diperketat lagi oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Knu)

Baca Juga:

PSBB Total DKI Jakarta Masih Belum Disepakati Pusat