Tanggapan PKB Soal Keturunan Pendiri NU Dukung Prabowo-Sandi

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Kamis, 29 November 2018
Tanggapan PKB Soal Keturunan Pendiri NU Dukung Prabowo-Sandi

Lukman Edy (berjas tengah). (Dok PB PTMSI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Politisi PKB Lukman Edy menilai dukungan sejumlah keturunan pendiri ormas Islam Nahdlatul Ulama (NU) ke Prabowo-Sandi tak akan menggoyahkan suara mayoritas Nahdliyin (pengikut NU) kepada Jokowi-Ma'ruf.

Hal itu dinyatakan Edy usai deklarasi dukungan cucu/cicit pendiri NU untuk Prabowo-Sandi di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

"Kalau ada satu atau dua cucu pendiri NU itu bagian demokrasi. Tetapi, kan jumhur ulama (suara terbesar ulama NU) ke Jokowi dan Kiai Ma'ruf," kata Edy di Posko Cemara, Kamis (29/11).

Mantan Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Era Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu pun membeberkan keyakinannya.

Menurut dia, bagi NU Kiai Ma'ruf bukan hanya sekadar pimpinan tertinggi secara struktural, melainkan juga kultural (Rais Aam). "Berbeda dengan Ketum PBNU Kiai Said," katanya.

Rais Aam, kata Edy, harus memiliki pondok pesantren dan mempunyai jejaring luas. Maka itu, dia meyakini suara terbesar NU ada pada Kiai Ma'ruf.

Lebih lanjut, menurut Edy, secara ideologis para kiai penerus pendiri NU yang memiliki pesantren besar dan berada dalam struktural NU, baik Syuriah maupun tanfiziyah di seluruh Indonesia telah menyatakan komitmennya mendukung Jokowi-Ma'ruf.

"Jadi, kalau satu atau dua orang (dukung Prabowo-Sandi) biasa itu. Bukan hanya minoritas, tapi sangat minoritas," pungkasnya. (Fdi)

#PKB #Lukman Edy #Jokowi-Ma'ruf Amin #Prabowo-Sandiaga
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, PKB Nilai Program MBG Implementasi Pasal 33 UUD 1945
Disebut bentuk nyata pelaksanaan amanah Pasal 33 UUD 1945 dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dwi Astarini - Senin, 20 Oktober 2025
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, PKB Nilai Program MBG Implementasi Pasal 33 UUD 1945
Indonesia
PKB Desak Trans7 Sowan Langsung ke Lirboyo, Bagaimana Nasib Alumni Santri yang Sudah Sambangi Kantor Redaksi?
Permintaan maaf ini bukan sekadar formalitas
Angga Yudha Pratama - Selasa, 14 Oktober 2025
PKB Desak Trans7 Sowan Langsung ke Lirboyo, Bagaimana Nasib Alumni Santri yang Sudah Sambangi Kantor Redaksi?
Indonesia
DPR Desak Trans7 Akui Dosa Tayangan Xpose Buntut Kharisma Kiai Jadi Guyonan
Anggia menegaskan bahwa penggambaran semacam itu adalah bentuk pemberitaan yang tidak proporsional dan menyesatkan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 14 Oktober 2025
DPR Desak Trans7 Akui Dosa Tayangan Xpose Buntut Kharisma Kiai Jadi Guyonan
Indonesia
Telisik Dugaan Kasus Korupsi Antam, KPK Jadwalkan Periksa Ayah Eks Menpora Dito Ariotedjo
Selain Arie, KPK juga memanggil tiga saksi lainnya terkait kasus ini
Angga Yudha Pratama - Selasa, 14 Oktober 2025
Telisik Dugaan Kasus Korupsi Antam, KPK Jadwalkan Periksa Ayah Eks Menpora Dito Ariotedjo
Indonesia
Sekjen PKB: Wacana Penutupan Ponpes Al Khoziny Usulan Asbun
Tidak paham peran besar pesantren bagi pendidikan, moral, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia.
Wisnu Cipto - Senin, 13 Oktober 2025
Sekjen PKB: Wacana Penutupan Ponpes Al Khoziny Usulan Asbun
Indonesia
Cak Imin Jadikan Korban Musibah Al-Khoziny Anak Angkat
Cak Imin menegaskan akan menanggung pendidikan mereka hingga perguruan tinggi.
Dwi Astarini - Jumat, 03 Oktober 2025
Cak Imin Jadikan Korban Musibah Al-Khoziny Anak Angkat
Indonesia
Legislator PKB Desak Investigasi Ambruknya Ponpes Al-Khoziny di Sidoarjo
Keselamatan manusia harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan lembaga pendidikan
Wisnu Cipto - Selasa, 30 September 2025
Legislator PKB Desak Investigasi Ambruknya Ponpes Al-Khoziny di Sidoarjo
Indonesia
Cak Imin Instruksikan Kader PKB Bantu Tangani Musibah Musala Roboh di Al-Khoziny
Bantu tenaga maupun kebutuhan mendesak para santri terdampak.
Dwi Astarini - Selasa, 30 September 2025
Cak Imin Instruksikan Kader PKB Bantu Tangani Musibah Musala Roboh di Al-Khoziny
Indonesia
Setuju Revisi UU BUMN Ubah Status Kementerian, F-PKB Beri Sejumlah Catatan Khusus
Fraksi PKB menekankan sejumlah catatan penting yang harus diperhatikan pemerintah agar arah pengelolaan BUMN sejalan dengan amanat konstitusi.
Wisnu Cipto - Sabtu, 27 September 2025
Setuju Revisi UU BUMN Ubah Status Kementerian, F-PKB Beri Sejumlah Catatan Khusus
Indonesia
PKB Dorong RUU Masyarakat Hukum Adat demi Cegah Konflik Horizontal
Dalam konstitusi, keberadaan masyarakat adat dijamin sebagai warga negara Indonesia.
Dwi Astarini - Jumat, 26 September 2025
PKB Dorong RUU Masyarakat Hukum Adat demi Cegah Konflik Horizontal
Bagikan