Tanggapan PKB Soal Keturunan Pendiri NU Dukung Prabowo-Sandi

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Kamis, 29 November 2018
Tanggapan PKB Soal Keturunan Pendiri NU Dukung Prabowo-Sandi

Lukman Edy (berjas tengah). (Dok PB PTMSI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Politisi PKB Lukman Edy menilai dukungan sejumlah keturunan pendiri ormas Islam Nahdlatul Ulama (NU) ke Prabowo-Sandi tak akan menggoyahkan suara mayoritas Nahdliyin (pengikut NU) kepada Jokowi-Ma'ruf.

Hal itu dinyatakan Edy usai deklarasi dukungan cucu/cicit pendiri NU untuk Prabowo-Sandi di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

"Kalau ada satu atau dua cucu pendiri NU itu bagian demokrasi. Tetapi, kan jumhur ulama (suara terbesar ulama NU) ke Jokowi dan Kiai Ma'ruf," kata Edy di Posko Cemara, Kamis (29/11).

Mantan Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Era Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu pun membeberkan keyakinannya.

Menurut dia, bagi NU Kiai Ma'ruf bukan hanya sekadar pimpinan tertinggi secara struktural, melainkan juga kultural (Rais Aam). "Berbeda dengan Ketum PBNU Kiai Said," katanya.

Rais Aam, kata Edy, harus memiliki pondok pesantren dan mempunyai jejaring luas. Maka itu, dia meyakini suara terbesar NU ada pada Kiai Ma'ruf.

Lebih lanjut, menurut Edy, secara ideologis para kiai penerus pendiri NU yang memiliki pesantren besar dan berada dalam struktural NU, baik Syuriah maupun tanfiziyah di seluruh Indonesia telah menyatakan komitmennya mendukung Jokowi-Ma'ruf.

"Jadi, kalau satu atau dua orang (dukung Prabowo-Sandi) biasa itu. Bukan hanya minoritas, tapi sangat minoritas," pungkasnya. (Fdi)

#PKB #Lukman Edy #Jokowi-Ma'ruf Amin #Prabowo-Sandiaga
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Pembalut Perempuan Dikenakan Pajak, Politikus PKB Protes
Pemerintah agar mengkaji ulang penerapan pajak terhadap pembalut, dan menyarankan optimalisasi sumber penerimaan pajak dari kelompok ekonomi yang mapan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
Pembalut Perempuan Dikenakan Pajak, Politikus PKB Protes
Indonesia
Cak Imin Berikan Bantuan Uang Tunai dan Pangan ke Relawan Karhutla Kalsel
Bantuan diberikan di sela peresmian Kantor Dewan Pengurus Wilayah PKB Kalimantan Selatan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 25 Oktober 2026
Cak Imin Berikan Bantuan Uang Tunai dan Pangan ke Relawan Karhutla Kalsel
Indonesia
Cak Imin Perintahkan Relawan PKB Turun Beri Bantuan Tangani Karhutla
Para relawan PKB telah mendistribusikan berbagai kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak karhutla, seperti masker dan perlengkapan pendukung evakuasi lainnya.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Oktober 2026
Cak Imin Perintahkan Relawan PKB Turun Beri Bantuan Tangani Karhutla
Indonesia
PKB Sebut Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
PT enam persen merupakan titik keseimbangan antara kebutuhan penyederhanaan sistem kepartaian di DPR dan kewajiban mempertahankan proporsionalitas representasi politik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 28 September 2026
PKB Sebut  Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
Indonesia
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Di atas kertas, angka 5 persen diprediksikan akan menghasilkan tujuh sampai delapan partai politik di parlemen, tidak jauh berbeda saat penerapan PT 4 persen seperti Pemilu 2024.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Indonesia
PKB Sentil Menhut Raja Juli: Karhutla tak Cukup Ditangani dengan Pemadaman
PKB menyoroti Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni. Ia diminta tak hanya cosplay damkar, tetapi ikut melakukan pembenahan.
Soffi Amira - Senin, 24 Agustus 2026
PKB Sentil Menhut Raja Juli: Karhutla tak Cukup Ditangani dengan Pemadaman
Indonesia
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Presiden memiliki kewenangan penuh untuk menentukan siapa saja yang dinilai tepat mengisi posisi menteri, termasuk apabila terdapat jabatan yang kosong.
Dwi Astarini - Senin, 10 Agustus 2026
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Indonesia
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Kebijakan tersebut harus diiringi dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dwi Astarini - Selasa, 04 Agustus 2026
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Indonesia
Kader PKB Pakai Kaus Prabowonomics, Presiden Prabowo: tidak Pantas Saudara Pakai Nama Saya
Ia merasa bahagia karena Ijtima Ulama PKB secara tegas menyatakan dukungan terhadap arah pembangunan ekonomi yang tengah dijalankan pemerintah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Kader PKB Pakai Kaus Prabowonomics, Presiden Prabowo: tidak Pantas Saudara Pakai Nama Saya
Indonesia
Presiden Prabowo Tegaskan Pemerintah tidak Antikritik, tetapi bukan Fitnah
Pemerintah memahami bahwa kritik memiliki fungsi untuk mengoreksi jalannya pemerintahan.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Presiden Prabowo Tegaskan Pemerintah tidak Antikritik, tetapi bukan Fitnah
Bagikan