MerahPutih.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk memindahkan ibu kota Indonesia ke luar Pulau Jawa. Kepadatan penduduk pulau Jawa, dan ketimpangan distribusi kesejahteraan dinilai menjadi indikator pemindahan ibu kota dari Jakarta ke tempat lain.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan mengatakan wacana pemindahan ibu kota masih tahap pembahasan dan tentunya urusan perekonomian masih tetap di Jakarta.
"Perekonomian dll, tetap di Jakarta. Pak Presiden tadi menggarisbawahi ini baru fase pembahasan. Belum sampai fase keputusan. Tapi tadi dibahas," kata Anies di Pasar Kenari, Jakarta Pusat, Senin (29/4)
Pemindahan itu, kata Anies, dibahas dalam rapat kabinet terbatas dengan Jokowi bersama kepala daerah lainnya.
"Tadi ada rapat kabinet terbatas membahas fase awal ide soal rencana tmpat baru untuk ibu kota. Presiden menggarisbawahi bahwa tantangan utama di Indonesia hari ini adalah adanya ketimpangan distirbusi kesejahteraan dan juga distribusi penduduk," jelas dia.
Rencana pemilihan ibu kota baru ini juga, Anies menuturkan, bahwa kawasan Pulau Jawa notabennya merupakan daerah yang paling padat penduduknya di Indonesia.
"Jawa amat padat sementara daerah-daerah lain penduduknya sedikit," ungkap Anies (Asp)