Tak Dibiayai Pemprov Jabar, Pemkab Bogor Ingin Pembangunan Jalur Puncak II Berlanjut

MerahPutih.com - Pemerintah Kabupaten Bogor berharap pembangunan Jalur Puncak II dilanjutkan meski Pemprov Jabar tidak menganggarkannya pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2021-2023.

"Selain untuk mengatasi kemacetan di Jalur Puncak Cisarua, utamanya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah timur Kabupaten Bogor," ungkap Bupati Bogor Ade Yasin di Cibinong, Bogor, Rabu (24/2).

Baca Juga:

Wah, Puncak Bogor Bakal Dilengkapi Rest Area Seluas 7 Hektar

Jalur yang juga disebut sebagai Poros Tengah Timur (PTT) itu dapat berimplikasi positif pada aspek ekonomi, yakni mengangkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Timur Kabupaten Bogor.

"lebih dari 550 ribu penduduk yang tinggal di lima kecamatan ini, yaitu Citeureup, Babakanmadang, Cariu, Tanjungsari, dan Sukamakmur, akan mendapatkan pengaruh (ekonomi) dari pengembangan jalan ini," kata Ade.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukamakmur memiliki IPM 52,23 poin, di bawah rata-rata IPM Kabupaten Bogor 69,12 poin. Kecamatan Sukamakmur bahkan memiliki nilai IPM terendah dari 40 kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor.

Ia menegaskan, meski Pemprov Jabar tidak jadi menggarap Jalur Puncak II, tapi pihaknya pembangunannya akan dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Informasi yang saya terima, DED (detail engineering desain) oleh Kementerian PUPR. Kemudian lelang lalu dilanjutkan pekerjaan konstruksi. Itu semua dibangun oleh Kementerian PUPR," ungkapnya dilkutip Antara.

Pemda Bogor telah menggunakan dana senilai Rp5 miliar untuk melakukan pembukaan sebagian jalur. Tapi, anggaran tersebut tidak seberapa jika dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan insfrastruktur jalan yang ditaksir senilai Rp1,5 triliun.

Baca Juga:

Wisatawan di Puncak Bogor Jalani Tes COVID-19