Pemilu 2019

Tahu Diri, Hanura Ogah Ikuti Jejak PKB Minta Jatah Menteri

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 30 Januari 2019
 Tahu Diri, Hanura Ogah Ikuti Jejak PKB Minta Jatah Menteri

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (tengah). (ANTARA FOTO/Wira Suryantala)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.Com - Pernyataan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin beberapa waktu lalu bahwa PKB akan minta jatah 10 menteri kepada Jokowi-Ma'ruf jika terpilih menjadi Preisden dan Wakil Presiden 2019-2024 mendapat tanggapan minor dari Partai Hanura.

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang alias OSO menegaskan partainya enggan meniru PKB.

"Kami tidak ada komitmen tentang kursi menteri, kalau menteri dari Hanura di Kabinet Indonesia Kerja, kami tidak keberatan," kata Oesman disela-sela Rapat Koordinasi DPD Partai Hanura, di Jakarta, Rabu (30/1).

Lebih lanjut OSO mengatakan sah-sah saja PKB mengusulkan 10 kursi menteri, namun tetap saja pada akhirnya yang menentukan adalah Jokowi sebagai Presiden.

Fokus Hanura saat ini yakni meloloskan caleg partainya ke Senayan dalam Pemilu 2019. Sebab, Hanura dalam beberapa survei menjadi partai yang terancam gagal lolos lantaran elektabilitasnya belum memenuhi ambang batas parlemen.

OSO bersama Kiai Ma'ruf Amin
Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (kiri) berjabat tangan dengan KH Ma'ruf Amin (kanan) (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Karena itu menurut dia, permintaan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar tersebut merupakan hal yang biasa, sehingga kalau tidak dipenuhi maka jangan marah.

"Namanya juga minta, kalau tidak dikasih ya tidak boleh marah," ujarnya.

Menurut Oesman Sapta Odang sebagaimana dilansir Antara, Hanura tidak mensyaratkan perolehan kursi menteri dalam mendukung Jokowi-Ma'ruf sehingga tidak ada komitmen politik dalam dukungan tersebut.

Dia menilai, menteri harus berpihak 1000 persen kepada Presiden yang mengangkatnya dan bekerja maksimal.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar menargetkan partainya meraih 10 kursi menteri apabila Joko Widodo-Ma'ruf Amin menang Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.

"Para ibu kalau kumpul lalu berdoa, doanya manjur. Semoga PKB bisa dapet 10 kursi menteri," kata Muhaimin usai audiensi PC Muslimat NU, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (27/1).

Cak Imin mengatakan di Kabinet Indonesia Kerja (KIK), PKB mendapatkan kursi Menteri Pemuda Olahraga (Menpora), Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), dan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (Menristek Dikti).

Menurutnya, PKB menginginkan menteri di bidang ekonomi dalam upaya mendukung ekonomi lebih cepat makmur dan sejahtera.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Dianggap Katrol Elektabilitas Partai, PAN dan PKS Merasa Beruntung Usung Prabowo-Sandi

#Oesman Sapta Odang #Partai Hanura #Muhaimin Iskandar #Partai Kebangkitan Bangsa
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Tokoh Palestina Kecam PBNU Undang Pendukung Israel, Sikapnya tak Bisa Dibenarkan
Ketua Partai Nasional Inisiatif Palestina, Mustafa Barghouti, mengecam sikap PBNU yang mengundang tokoh akademisi Israel, Peter Berkowitz. Hal itu tak bisa dibenarkan.
Soffi Amira - Kamis, 04 September 2025
Tokoh Palestina Kecam PBNU Undang Pendukung Israel, Sikapnya tak Bisa Dibenarkan
Indonesia
Anggota PKB di DPR Usul Gerbong Perokok di Kereta, Cak Imin Sebut itu Urusan Pribadi Itu
Usul itu bukan sikap partai.
Dwi Astarini - Selasa, 26 Agustus 2025
Anggota PKB di DPR Usul Gerbong Perokok di Kereta, Cak Imin Sebut itu Urusan Pribadi Itu
Indonesia
Tanggapi Aksi Demo Ricuh di DPR, Cak Imin: Ya Selalu Begitu, Dinamika Politik
Cak Imin meminta dewan parlemen Senayan untuk meningkatkan kinerja dengan menjalankan aspirasi masyarakat, jangan membuat kebijakan yang selalu menguntungkan golongannya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Agustus 2025
Tanggapi Aksi Demo Ricuh di DPR, Cak Imin: Ya Selalu Begitu, Dinamika Politik
Indonesia
Dinilai Menguntungkan dari Sisi Bisnis, Legislator PKB Usulkan KAI Sediakan Gerbong Khusus Merokok
Anggota Komisi VI DPR RI sebut usulan tersebut merupakan aspirasi dari masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Agustus 2025
Dinilai Menguntungkan dari Sisi Bisnis, Legislator PKB Usulkan KAI Sediakan Gerbong Khusus Merokok
Indonesia
RAPBN 2026, Fraksi PKB: Target Belanja Negara Harus Dikawal untuk Rakyat
Target belanja negara sebesar Rp 3.786,5 triliun disebut harus dikawal secara ketat agar benar-benar memberi manfaat bagi rakyat.
Frengky Aruan - Selasa, 19 Agustus 2025
RAPBN 2026, Fraksi PKB: Target Belanja Negara Harus Dikawal untuk Rakyat
Indonesia
Komisi IX DPR: Migran Center Langkah Konkret Lindungi PMI secara Menyeluruh
Sebelumnya, Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar menggagas pembentukan Migran Center sebagai pusat pelayanan dan informasi untuk menciptakan para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) berdaya saing global.
Frengky Aruan - Senin, 11 Agustus 2025
Komisi IX DPR: Migran Center Langkah Konkret Lindungi PMI secara Menyeluruh
Indonesia
Prabowo Bergerak Cepat Jadi 'Penata Baret', Dua Pejabat Penting Kena Koreksi Langsung di Muka Umum
Beberapa perwira yang mendapatkan tanda kehormatan adalah Letjen TNI Djon Afriandi (Pangkopassus), Letjen TNI (Mar) Endi Supardi (Pangkormar), Marsekal Madya TNI Deny Muis (Pangkopasgat), dan Marsekal Madya TNI Andyawan Martono Putra (Pangkoopsudnas).
Angga Yudha Pratama - Minggu, 10 Agustus 2025
Prabowo Bergerak Cepat Jadi 'Penata Baret', Dua Pejabat Penting Kena Koreksi Langsung di Muka Umum
Indonesia
Prabowo Sentil Pemain Ekonomi Cari Keuntungan Tanpa Peduli Rakyat, PKB: Penerapan Pasal 33 Harus Tegas dan Konsisten
Ratna Juwita Sari menilai pernyataan Presiden menjadi peringatan serius bagi semua pihak agar konsisten menegakkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Frengky Aruan - Jumat, 08 Agustus 2025
Prabowo Sentil Pemain Ekonomi Cari Keuntungan Tanpa Peduli Rakyat, PKB: Penerapan Pasal 33 Harus Tegas dan Konsisten
Indonesia
Cak Imin Usul Pilkada Dipilih DPRD, Komisi II DPR: Sesuai Koridor Konstitusi
Komisi II sebut usulan Cak Imin sah untuk dikaji dan bisa dimasukkan dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam proses revisi Undang-Undang Pemilu.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 24 Juli 2025
Cak Imin Usul Pilkada Dipilih DPRD, Komisi II DPR: Sesuai Koridor Konstitusi
Indonesia
Ada Menteri Kabinet Prabowo Doakan Tom Lembong Bebas di Tingkat Banding
“Ya, saya berdoa terus. Saya juga sudah sempat menengok Tom Lembong."
Wisnu Cipto - Rabu, 23 Juli 2025
Ada Menteri Kabinet Prabowo Doakan Tom Lembong Bebas di Tingkat Banding
Bagikan