Survei PRC: Masyarakat Lebih Percaya Polri Dibandingkan KPK

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 27 Desember 2021
Survei PRC: Masyarakat Lebih Percaya Polri Dibandingkan KPK

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan arahan dalam kunjungan kerja di Polda Sulawesi Tenggara, Rabu (15/12/2021). (ANTARA/HO-Divisi Humas Polri)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diklaim lebih tinggi. Khususnya dari delapan lembaga tinggi negara lainnya.

Hal itu berdasarkan survei kolaborasi Politica Research and Consulting (PRC) dan Parameter Politik Indonesia (PPI). Survei dilakukan pada 12 November sampai 4 Desember 2021.

Baca Juga

Datangi Katedral, Kapolri dan Panglima TNI Pastikan Perayaan Natal Berjalan Aman

Dalam survei tersebut, institusi TNI menempati posisi pertama dengan angka 75,4 persen. Polri berada di urutan kedua dengan tingkat kepercayaan mencapai 67,8 persen. Diurutan ketiga KPK 60,4 persen.

Selanjutnya di posisi keempat ada Mahkamah Agung (MA) dengan tingkat kepercayaan atau kepuasan publik mencapai 51,9 persen. Kemudian, Mahkamah Konstitusi (MK) 51 ,9 persen Kejaksaan Agung 50,4 persen, DPD 47,7 persem dan MPR 47,4 persen.

Baca Juga

Dapat Hasil Survei Tertinggi, Polri Fokus Perbaikan Layanan

Pada survei itu, DPR berada di posisi paling terakhir dengan tingkat kepuasan atau kepercayaan publik paling rendah. Tingkat kepuasan publik pada DPR hanya sebesar 44,1 persen.

"TNI memang selalu diberi kepercayaan paling tinggi oleh masyarakat. Namun, di sini yang berbeda adalah Polri yang bisa mendahului peringkatnya dibanding KPK," kata Direkrur Eksekutif PRC Rio Prayogo, Senin (27/12).

Survei ini melibatkan 1.600 responden usia minimal 17 tahun yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi yang diwawancarai secara tatap muka. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode multistage random sampling. (Knu)

Baca Juga

Ada Nama Ketua KPK di Telegram Kapolri Terbaru

#Polri #Komisi Pemberantasan Korupsi #Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pakai Narkoba Sabu, Anggota Brimob Polda Kaltim Dipecat Kesatuannya
Bripka Dedy Wiratama yang bertugas sebagai Bintara Kompi 4 Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Kaltim terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri berupa penyalahgunaan narkotika jenis sabu.
Dwi Astarini - Kamis, 04 Juni 2026
Pakai Narkoba Sabu, Anggota Brimob Polda Kaltim Dipecat Kesatuannya
Indonesia
DPR RI Kejar Pengesahan RUU UU Polri, Siap Sasar Pelaku Kriminal di Ruang Siber
RDPU juga membahas struktur organisasi serta formulasi usia pensiun anggota kepolisian
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
DPR RI Kejar Pengesahan RUU UU Polri, Siap Sasar Pelaku Kriminal di Ruang Siber
Indonesia
Satgas Haji Polri Ungkap Penipuan Haji Non-Prosedural, Kerugian Tembus Rp 21,7 Miliar
Satgas Haji dan Umrah Polri mengungkap kasus penipuan haji non-prosedural. 550 calon jemaah menjadi korban dengan total kerugian mencapai Rp 21,7 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 02 Juni 2026
Satgas Haji Polri Ungkap Penipuan Haji Non-Prosedural, Kerugian Tembus Rp 21,7 Miliar
Indonesia
Komisi I DPR Tegaskan Pemberantasan Begal Tugas Polisi, Bukan Tupoksi TNI
Komisi I DPR menegaskan pemberantasan begal adalah tugas Polri. TNI hanya bisa terlibat jika ada permintaan resmi dan koordinasi.
Wisnu Cipto - Kamis, 28 Mei 2026
Komisi I DPR Tegaskan Pemberantasan Begal Tugas Polisi, Bukan Tupoksi TNI
Indonesia
DPR Sebut Usulan Usia Pensiun Polri Perlu Disesuaikan dengan TNI dan Kejaksaan
Soal kekhawatiran publik bahwa revisi UU Polri sengaja disiapkan untuk mengakomodasi Kapolri saat ini, Dasco membantah anggapan tersebut.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
DPR Sebut Usulan Usia Pensiun Polri Perlu Disesuaikan dengan TNI dan Kejaksaan
Indonesia
Wakapolri Terbang ke Arab Saudi, Memastikan Jemaah Calon Haji Indonesia Dapat Perlindungan Ekstra
Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo beserta tim melakukan lawatan dan pertemuan dengan jajaran Presidency of State Security (PSS) Arab Saudi pada Jumat (22/5) di Kantor PSS, Kota Riyadh, Arab Saudi.
Frengky Aruan - Minggu, 24 Mei 2026
Wakapolri Terbang ke Arab Saudi, Memastikan Jemaah Calon Haji Indonesia Dapat Perlindungan Ekstra
Indonesia
Kampung Narkoba di Samarinda Digerebek, DPR Desak Penindakan Tanpa Tebang Pilih
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta Polri membongkar bandar besar dan dugaan beking aparat usai penggerebekan kampung narkoba di Samarinda.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 21 Mei 2026
Kampung Narkoba di Samarinda Digerebek, DPR Desak Penindakan Tanpa Tebang Pilih
Indonesia
Menteri HAM Natalius Pigai: Begal Tak Boleh Ditembak Mati Tanpa Proses Hukum
Menteri HAM Natalius Pigai menolak instruksi Kapolda Lampung soal tembak di tempat pelaku begal. Tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip HAM dan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 21 Mei 2026
Menteri HAM Natalius Pigai: Begal Tak Boleh Ditembak Mati Tanpa Proses Hukum
Indonesia
Waspada! Paham Ekstremisme dan Terorisme Kini Menyebar Lewat Algoritma Digital
Wakapolri mengungkap pola baru terorisme dan ekstremisme yang kini berkembang melalui ruang digital. Polri juga menyoroti ratusan anak terpapar radikalisme di Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 21 Mei 2026
Waspada! Paham Ekstremisme dan Terorisme Kini Menyebar Lewat Algoritma Digital
Indonesia
Linda Susanti Minta Proses Hukum Adil dalam Kasus Laporan Deputi KPK
Linda dilaporkan Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu atas dugaan penggunaan surat palsu terkait dengan penyitaan barang miliknya oleh Komisi Antirasuah.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Linda Susanti Minta Proses Hukum Adil dalam Kasus Laporan Deputi KPK
Bagikan